TRIWISAKSANA (Bang Sani)

Maulid Nabi, Triwisaksana Datangi Masjid Jami Al Mujtaba

2012-02-20T00:00:00.000+07:00

Duren Sawit - Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1433 H, merupakan kegiatan rutinitas umat Islam. Kegiatan tersebut layak didukung, karena bahagian dari upaya membenahi dan memperbaiki moralitas masyarakat yang belakangan ini mulai merosot dan perlu diperbaiki.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Masjid Jami Al Mujtaba, Rawa Domba RT 002 RW 07 Duren Sawit Jakarta Timur, Senin (20/2/2012) pukul 10.39 WIB.

Sebanyak 500 orang jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al Mujtaba ikut mendengarkan paparan dari Triwisaksana. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, kata Triwisaksana, menjadi tanggal yang istimewa bagi umat Islam. “Sebab, pada tanggal itu, merupakan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya,” kata pria yang akrab disapa Bang Sani.

Bang Sani mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Keteladanan nabi penutup zaman itu tidak akan lekang oleh zaman. “Karena itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW teramat penting. Bukan sekadar acara peringatan semata namun yang penting adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad itu,” ungkapnya.

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW merupakan suatu momentum, di mana seluruh umat Islam setiap tahun rutin memperingatinya. “Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW,” pungkasnya. (pras)

Bang Sani Hadiri Maulid di Masjid Ash Shiddiq Koja

2012-02-19T18:15:00.002+07:00

KOJA - Sebanyak 500 orang anggota Majelis Taklim Ash Shiddiq dan tokoh masyarakat terlihat serius mendengarkan sambutan Triwisaksana pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ash Shiddiq, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Minggu siang (19/2/2012) pukul 14.50 WIB.

Bang Sani yang hadir dengan pakaian panjang berwarna orange siang itu disambut marawis hingga memasuki tempat acara.

Dalam sambutannya, Bang Sani yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengidentifikasi dan memberi solusi atas persoalan yang dihadapi warga Jakarta, seperti sembako yang mahal serta biaya pendidikan yang tinggi.

Bang Sani juga mengajak ibu-ibu dan anggota majelis taklim untuk memperkuat iman dan memperhatikan pendidikan anak-anaknya agar kelak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah karena peran ibu sangat penting dalam menjaga ketahanan keluarga.

Dalam hikmah maulid, ustad Muhammad Subki Lc menerangkan pentingnya menjaga ukhuwah islamiyah seperti yang telah dicontohkan Rasulullah. Muhammad Subki yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Utara mengatakan PKS tidak anti maulid bahkan sering menjadi panitia pelaksana peringatan maulid nabi di setiap kelurahan dan kecamatan.

“PKS bersama-sama seluruh warga masyarakat selalu bekerjasama dalam peringatan maulid dalam rangka membangun kecintaan terhadap Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan bagi setiap muslim,” katanya.

Peringatan maulid yang mengangkat tema, “Hidupkan Keteladanan terhadap Nabi Muhammad SAW” ini merupakan kerjasama antara Bidang Pembinaan Umat (BPU) DPD PKS Jakarta Utara, DPC PKS Koja dan Forsitma DPC Koja.

Ketua BPU DPD PKS Jakarta Utara Oban Sobari mengatakan peringatan maulid merupakan salah satu kegiatan DPD PKS untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keteladanan Rasulullah SAW.

Sementara itu, ditempat yang sama Ketua DPC PKS Koja Maskuri mengatakan bahwa yang hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad berasal dari seluruh majelis taklim kelurahan di Kecamatan Koja yang berada dalam binaan Forum Silaturahim Tokoh Majelis Taklim (Forsitma). (aichih/bangsani)

Bang Sani memberikan sambutan

Ketua DPD PKS Jakarta Utara Muhammad Subki

Ibu-ibu Majelis Taklim Forsitma ikut meramaikan Maulid Nabi

Kultwit Bang Sani Tentang Trans-Jakarta

2012-02-16T08:03:00.000+07:00

Pekan lalu, teman2 dari Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) diskusi dg DPRD tentang rencana pengembangan #Transjakarta

Ada beberapa hal menarik yang mau saya ceritakan, mudah2an dapat masukan juga nih dari teman2 utk pengembangan #Transjakarta ke depan.

1. Masih banyak kendala dlm operasional #Transjakarta, disamping persoalan internal, juga keterbatasan kewenangan BLU dlm mengelola halte

2. Dan jalur menuju halte, tdk tmsk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). BLU tdk bisa berbuat bnyk ketika JPO tdk tertata rapi. #Transjakarta

3. Untuk permasalahan operasional layanan, pihak ITDP menyampaikan, sebenarnya sudah ada Standar Pelayanan Minimum (SPM). #Transjakarta

4. SPM tsb dimulai dr pelayanan sarana & prasarana di halte bus, penumpang masuk ke dlm bus, smp penumpang meninggalkan halte. #Transjakarta

5. Dalam hal perbaikan headway, ditengah masih terbatasnya ketersediaan bus, ITDP memberikan konsep pengembangan Trunk Feeder. #Transjakarta

6. Fokus dari Trunk Feeder ini untuk mengambil rute bus Kopaja dan Metromini dengan frekuensi tinggi menjadi Trunk Feeder Bus. #Transjakarta

7. ITDP menambahkan, Trunk Feeder bus dapat menambah frekuensi bus secara signifikan di koridor2 Busway & mempercepat headway. #Transjakarta

8. Dlm konsep ini, operasional kedua bus tsb dibawah #Transjakarta dg mengkoordinir para pemilik Kopaja dan Metromini dlm sebuah paguyuban

9. Bus yg ada saat ini akan diganti dg bus standar feeder busway dan nantinya akan masuk jalur busway pd saat bersinggungan.. #Transjakarta

10. Dan dpt keluar lg sesuai rute Kopaja & Metromini jika jalurnya sudah tdk bersinggungan. Pergantiannya mjd tgg jwb Pemprov. #Transjakarta

11. Program lain yg penting adalah peremajaan bus #Transjakarta untuk yang sudah tidak layak operasional. Seperti di koridor 1,2 dan 3

12. Dalam hal peremajaan bus, saya menyarankan utk menggunakan bus gandeng, agar daya angkut bus bisa lebih banyak lagi. #Transjakarta

13. Untuk itu, ITDP meminta dukungan DPRD dalam mewujudkan transformasi BLU #Transjakarta menjadi BUMD untuk meningkatkan kualitas layanan.

DPRD mendukung penuh rencana pengembangan #Transjakarta ini dalam mewujudkan transportasi publik Jakarta yg lebih baik.

@triwisaksana

Warga Jakarta Berhak Akses ke Pantai Ancol

2012-02-16T06:12:00.002+07:00

JAKARTA - Pantai Ancol selama bertahun-tahun dikuasai secara sewenang-wenang oleh PT. Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), sehingga masyarakat Jakarta tak mendapat akses menuju pantai.

Ketiadaan masyarakat Jakarta memperoleh akses ke pantai publik di Ancol, terungkap dari pertemuan Tim Advokasi Aksesibilitas Publik Pantai Ancol (Adapup) Garda Kemerdekaan dan Bela Keadilan Insitut dengan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Triwisaksana.

Menurut Bang Sani, panggilan akrab Triwisaksana, secara hukum memang pantai Ancol sudah sejak lama dikuasai oleh PT. TIJA. "Saya tak tahu asal mulanya bagaimana," ujarnya, seperti dikatakan Iqbal, baru-baru ini. Seharusnya memang rakyat atau publik Jakarta bisa menikmati pantai publiknya secara gratis. "Saya akan bertanya pada PT. TIJA. Siapa tahu ada sela untuk memberi jalan atau akses kepada masyarakat menuju pantai publik (ancol)," katanya.

Wakil rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera ini berharap dukungan masyarakat agar publik Jakarta bisa menikmati pantainya. "Tanpa dipagari seperti sekarang, bahkan disuruh bayar yang menjadi hak masyarakat," katanya.

Ketua Tim Adapup, Iqbal, berharap wakil rakyat itu memperjuangkan hak publik Jakarta terhadap pantai publik yang dirampas PT. TIJA. "Kesalahan kepemilikan yang bertahun-tahun jangan dibiarkan. Karena pantai juga milik publik, seperti udara, sinar matahari, angin dan ruang terbuka hijau,” katanya.

Iqbal dan Timnya akan memperjuangkan hak publik Jakarta mendapat akses gratis ke Ancol. ”Toh, kalau masuk wahana di kawasan itu, kan, masyarakat juga bayar dengan harga yang tidak mudah,” katanya.

Artinya, pantai publik, seharusnya tidak dikomersialisasi oleh PT. TIJA. "Ayo, pemerintah DKI, berilah rakyat jakarta akses menuju pantai publik yang sudah menjadi haknya,” kata advokat muda itu.

Abdul Malik, warga Petamburan, Jakarta Pusat, mendukung perjuangan Tim pimpinan Iqbal. ”Sudah bertahun-tahun warga Jakarta dibodohi, harus segera dihentikan, kami akan mendesak secara politik maupun jalan hukum,”ujarnya. (vis)

Sumber: selaluonline.com, Rabu, 15 Februari 2012

Bus Sekolah Belum Penuhi Keiinginan Siswa

2012-02-15T18:55:00.002+07:00

JAKARTA - Rute yang monoton dinilai menjadi penyebab minimnya minat siswa mernggunakan bus sekolah. Diperlukan perubahan pola operasional terhadap pelaksanaan bus kuning tersebut.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, yang membedakan bus sekolah dengan angkutan saat ini hanya terkait tarif. Jika angkutan harus bayar sementara bus sekolah gratis. Sedangkan untuk rute tidak jauh berbeda. Sehingga tidak heran banyak siswa enggan memanfaatkan fasilitas pemerintah ini.

“Sejauh ini bus sekolah belum mampu memenuhi keinginan siswa. Dibandingkan harus menunggu tanpa kejelasan, para siswa akan lebih memilih mengeluarkan uang Rp1.000 untuk ongkos angkutan,” ujar Triwisaksana, (15/2).

Oleh karenanya diperlukan perubahan pola operasional. Jika sebelumnya cenderung menunggu bola, untuk selanjutnya bus sekolah harus lebih aktif menjemput bola. “Misalnya setiap satu bus mendatangi beberapa sekolah. Sehingga setiap siswa mendapat kepastian bus tersebut menjemputnya. Begitupun saat berangkat sekolah,” tandasnya.

Tidak hanya itu perubahan waktu operasional juga harus dilakukan. Terutama waktu operasional bus pada shift dua yakni Pk 11 hingga Pk.14. “Seharusnya bus sekolah dioperasikan mulai Pk.11 hingga Pk.15. Karena banyak sekolah yang memulangkan siswanya pada Pk.14.30,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sejak diluncurkannya 2007, manfaat bus sekolah memang dinilai belum berjalan maksimal. Minimnya sosialiasi menjadi salah satu penyebab bus kuning ini kurang akrab dididengar keberadaannya oleh siswa.

Padahal sejauh ini, bus yang beroperasi sebanyak 40 unit ditambah dengan empat bus cadangan, yang melayani enam rute. Yakni rute 1 : Lapangan Banteng - Kemayoran; Kemayoran - Plumpang, rute 2 : Tanjung Priok - Pulogadung; Pulogadung - Pondok Kopi, rute 3 : Kampung Melayu - PGC Cililitan; PGC Cililitan - TMII, rute 4 : Tendean - Pasar Minggu; Pasar Minggu - Lenteng Agung, rute 5 : Pancoran - Pasar Minggu, rute 6 : Cawang - Plumpang. Dengan waktu operasional terbagi menjadi tiga shift. Shift pertama mulai dari pukul 05.00 - 06.30. Kemudian shift kedua berlangsung dari pukul 11.00 - 14.00. Shift ketiga mulai dari pukul 16.00 - 18.00. (guruh/dms)

Sumber: Pos Kota, Rabu, 15 Februari 2012

Pemprov DKI Harus Dukung Peningkatan PAUD

2012-02-14T23:11:00.000+07:00

Jakarta - Kalangan wakil rakyat Jakarta menegaskan bahwa Peningkatan kualitas Bina Keluarga Balita PendidikanAnak Usia Dini (BKB PAUD) harus didukung pemerintah baik lewat peningkatan anggaran ataupun standarisasi kurikulum.

Mengingat pendidikan pada usia yang dini merupakan investasi yang besar dalam meningkatkan kualitas SDM di negeri ini. Hal tersebut disampaikan Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pada acara pertemuan kepala-kepala sekolah PAUD sekecamatan Pesanggrahan kemarin.

Menurutnya, semakin banyak PAUD yang hadir di tengah masyarakat merupakan anugerah yang besar. Karena pada usia tersebut, anak-anak berada pada zaman keemasan dalam menyerap dan menerima nilainilai yang dari lingkungan.

DPRD, kata Triwisaksana, akan mendorong peningkatan kualitas PAUD yang ada di tengah masyarakat ini. Dirinya juga sangat menghargai niat tulus dari ma- Pemprov DKI Harus Dukung Peningkatan PAUD syarakat yang sukarela menjadi pengajar PAUD.

”Sekalipun bukan dari lulusan S-1,” ujar pria yang dipanggil Sani ini. Menurutnya, keikhlasan dalam mendidik peserta PAUD merupakan modal yang penting dalam membentuk generasi yang lebih baik. Dalam acara yang digagas BKB PAUD Melati, Petukangan Selatan, Pesanggrahan ini, muncul kekhawatiran dari para pengajar PAUD tentang keharusan pengajar berpendidikan minimal S-1.

Dikhawatirkan jika hal tersebut diwajibkan, akan menyulitkan masyarakat yang kebanyakan hanya berijazah SMA, untuk ikut berpartisipasi menjadi pengajar. Kekhawatiran itu ditepis oleh Triwisaksana yang meyakinkan para pengurus PAUD, bahwa tidak akan ada aturan seperti itu.

Namun demikian, dia akan mendorong peningkatan kualitas pengajar PAUD lewat workshop, kursus ataupun beasiswa. “Bagaimanapun juga, kalau gurunya tambah berkualitas, ilmu yang dibagikan pada anak didiknya juga semakin mantap,” pungkasnya. (pes)

Sumber: INDOPOS

Pilkada DKI Jakarta - PKS Bidik 4 Tokoh Pendamping Sani

2012-02-14T22:41:00.001+07:00

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membidik empat nama untuk mendampingi Triwisaksana (Sani) ,baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin menuturkan,empat nama tersebut sudah disodorkan ke DPP PKS untuk dinilai.

Setelah itu,PKS akan melakukan pembicaraan dengan mitra koalisi yang saat ini sedang dijajaki. “Kepastiannya di tangan DPP dan partai koalisi,” kata Selamat Nurdin kemarin.

Ditanya siapa keempat nama tersebut, Selamat enggan menyebutkan. Informasi SINDO menyebutkan keempat nama tersebut yakni incumbent Fauzi Bowo, Prijanto, Tantowi Yahya, dan Alex Noerdin. Selamat Nurdin mengungkapkan nanti pasangan calon yang diusung PKS akan dideklarasikan bersama anggota koalisi. Sejauh ini sejumlah parpol sudah menjajaki komunikasi dengan PKS.

Mengenai posisi Triwisaksana, menurut Selamat dari berbagai hasil survei sudah cukup bagus. “Saya tidak dapat menyebutkan besar persentase tingkat keterpilihan itu. Yang jelas, Bang Sani sudah siap dimenangkan dengan siapa pun nanti dia berpasangan. Begitu juga dengan posisinya bisa calon gubernur atau calon wakil,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Untuk memaksimalkan dukungan dalam pilkada 11 Juli mendatang, Sani terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak popularitas Sani yang selama ini masih di bawah incumbent Fauzi Bowo. Sosialisasi tidak hanya dilakukan terhadap kader PKS, tapi juga kepada masyarakat luas. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah mengkritisi sikap parpol yang belum berani memutuskan pasangan calon.

Menurut dia, seharusnya jauh-jauh hari parpol besar sudah menyampaikan kepada publik mengenai figur yang akan diusung. “Kalau diumumkan menjelang hari terakhir pendaftaran, masyarakat susah menentukan pilihan. Pengenalan kepada publik itu membutuhkan waktu cukup lama dalam menentukan pilihannya,” kata Iberamsjah.

Saat ini ada dua parpol besar yang dapat maju sendiri tanpa harus berkoalisi,yakni Partai Demokrat dengan 32 kursi dan PKS 18 kursi di DPRD DKI Jakarta.Sementara syarat pengajuan pasangan calon harus memiliki 15% kursi DPRD atau setara dengan 14,1 kursi. Iberamsjah menilai parpol besar tidak percaya diri untuk mengumumkan pasangan calon.

Begitu pun dengan parpol menengah yang masih sibuk menjalin koalisi agar bisa mengusung pasangan calon.“Parpol besar tidak percaya diri. Parpol menengah belum siap dengan bentuk koalisinya,” pungkasnya. (ilham safutra)

Sumber: Seputar-Indonesia.com, Tuesday, 07 February 2012

Sering Kecelakaan, Perketat Pengawasan Angkutan Umum

2012-02-14T00:00:00.000+07:00

JAKARTA - Kecelakaan maut bus Kurnia Bakti di Cisarua, Bogor Jawa Barat, Jumat (10/2) lalu menewaskan 14 orang. Kecelakaan itu bukanlah yang pertama terjadi. Sebelumnya rentetan kecelakaan yang menimpa angkutan umum ataupun transportasi publik di Indonesia sudah sering terjadi. Hal ini menunjukkan kondisi transportasi publik di Tanah Air masih memprihatinkan.

Sudah semestinya berbagai peristiwa kecelakaan itu menjadi peringatan bagi setiap pihak, terutama pemangku kebijakan. Karena boleh jadi, ada yang salah dalam kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga membuat tragedi angkutan umum terus terjadi. Selain banyak hal juga yang sebenarnya dapat menjadi penyebab kecelakaan, seperti mulai dari masalah ijin operasional angkutan umum, kelayakan kendaraan, kondisi infrastruktur, cuaca, hingga kecakapan pengemudi kendaraan itu sendiri.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menuturkan, jika melihat rangkaian peristiwa kecelakaan yang sering terjadi belakangan ini, satu kesimpulan awal yang didapat adalah masalah operasional dan kelayakan. Menurutnya, meskipun kecelakaan yang terakhir terjadi berlokasi di luar wilayah DKI Jakarta, namun pemerintah provinsi sebaiknya mengambil pelajaran dari peristiwa itu dengan melakukan pembenahan dalam sistem transportasi publik, terutama angkutan umum di DKI Jakarta. Karena di Jakarta sendiri, sebenarnya tidak jarang terjadi kecelakaan yang menimpa angkutan umum seperti bis.

“Ini saatnya pemerintah, terutama melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) untuk menegakkan aturan yang sudah berlaku. Soal ijin operasional dan kelayakan,” ujar Triwisaksana kepada Republika, Senin (13/2).

Penegakkan dan Pembenahan sistem angkutan umum ini perlu dilakukan, menurut Triwisaksana, mengingat jumlah angkutan umum di Ibukota yang mencapai 64.550 unit. Dari jumlah tersebut, dia menjelaskan, 22.018 diantaranya adalah buskota termasuk Metromini dan Kopaja, angkutan lingkungan (14.424 unit) dan bus Transjakarta hanya 550 unit.

Apalagi menurut politisi PKS yang akrab disapa Bang Sani ini, kondisi angkutan umum di DKI Jakarta masih cukup mengkhawatirkan, baik dari segi keselamatan, keamanan, maupun kelayakan. Banyak angkutan umum terutama bus, menurut dia yang sebenarnya tidak layak baik dari segi keselamatan, keamanan, dan kelayakan beroperasi, tapi masih digunakan para pengusaha angkutan.

“Jadi kalau misalnya dirasiokan antara bus Transjakarta yang memiliki standard kelayakan kendaraan dan pengemudi yang lebih baik dengan bus kota, rasionya hanya kurang dari 3 persen,” ungkapnya.

Sani juga mengungkapkan, sebenarnya sudah ada Perda DKI Jakarta nomor 12 tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun sayangnya, kata dia, perda tersebut belum direvisi meskipun sudah keluar Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artinya, menurut dia, seharusnya perda yang yang sudah berlaku 10 tahun lebih itu disesuaikan dengan Undang-undang yang baru diberlakukan.

“DPRD rencananya akan mengkaji kembali, terutama pada poin strandar keselamatan dan kelayakan kendaraan umum di Jakarta. Jangan sampai kecelakaan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, terjadi di wilayah Ibukota,” cetusnya.

Mengenai standar kelayakan angkutan umum, Sani menjelaskan, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kelayakan operasional dan kelayakan pengemudi. Soal kelayakan operasional ini mencakup keadaan kendaraan, surat-suratnya, dan ijin operasional. Sedangkan mengenai kelayakan pengemudi, tambah dia, kecakapan dan keahlian.

“Kalau perlu, penegakkkan dalam konteks ini adalah pengujian secara ketat dan pelatihan rutin bagi para pengemudi,” kata jebolan Birmingham University ini.

Sani juga menyoroti sistem operasional dan manajemen angkutan umum di Jakarta. Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta ini menyayangkan masih banyak dan diijinkannya perusahaan angkutan umum yang bersifat perseorangan. Karena sifat perusahaan seperti ini, kata dia, berdampak pada sistem operasional dan pengupahan supir berdasarkan komisi.

“Sistem yang dipakai pada Transjakarta boleh dicontoh, jadi sebaiknya perusahaan angkutan umum bersifat konsorsium agar pengawasannya mudah. Kalau perseorangan, susah pengawasannnya. Begitupun dalam hal upah atau gaji,” pungkas Sani.

Sumber: REPUBLIKA, edisi cetak | Kolom: Kabar Jabodetebek, hal. 22, Selasa, 14 Februari 2012

PKS Usung Tokoh Eksternal Dampingi Sani di Pilgub DKI

2012-02-13T13:42:00.000+07:00

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan diri mengusung Triwisaksana sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Kini, PKS tengah berkonsentrasi memilih bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi pria yang akrab disapa Bang Sani.

“Hingga saat ini masih digodok DPP dan DPW, mudah-mudahan sebentar lagi dapat diputuskan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS, Selamat Nurdin kepada okezone, Minggu (12/2/2012) malam.

Menurut Nurdin, PKS akan memilih tokoh eksternal partai sebagai pendamping Bang Sani. Alasannya, tokoh eksternal diharapkan dapat meraup suara warga Jakarta. “Sekarang diupayakan secara maksimal memilih dari luar dengan representasi tokoh yang dapat merangkul semua elemen masyarakat dan dapat bekerja bersama,” tegasnya.

Menurutnya, figur Bang Sani akan diterima publik Jakarta yang memiliki latar belakang beragam. Dia memastikan Bang Sani adalah tokoh plural yang mengayomi semua kalangan. “Kita ingin pastikan ke warga Jakarta, Bang Sani tokoh plural, menggarap basis segala lapisan dan tidak akan bekerja demi kelompok tertentu,” ujarnya.

Sementara itu, analis politik dari Charta Politika, Arya Fernandes berpendapat, mesin politik PKS sudah teruji dalam Pemilukada tahun 2007. Bermodal kekuatan kaderisasi, calon yang diusung PKS dipastikan akan menjadi lawan berat kandidat lainnya.

“PKS membuktikan bisa memberi perlawanan pada cagub saat itu Fauzi Bowo. Tetapi calon dari PKS harus secara masif melakukan kampanye untuk mengenalkan diri dan program kerja,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Selain itu, Arya mengatakan calon wagub pendamping Bang Sani harus berlatar tokoh nasionalis. “Kalau diambil dari internal, ini akan menjadi sasaran empuk kampanye lawan karena warga Jakarta memiliki latar belakang yang beragam,” sebutnya. (fer)

Sumber: Okezone Senin, 13 Februari 2012

Bang Sani Hadiri Maulid di Kebon Bawang

2012-02-12T14:00:00.000+07:00

Kebon Bawang - Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua Balegda DKI Jakarta Triwisaksana hadir dalam acara gebyar maulid yang diadakan di Masjid Sidrotul Muntaha, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu (12/2/2012).

Triwisaksana yang akrab disapa Bang Sani hadir lebih awal sebelum acara dimulai bahkan sebelum para undangan lain tiba ditempat acara.

Dalam sambutannya, Bang Sani mengajak hadirin untuk meneladani Rasulullah SAW dalam sikap dan perilaku. Bang sani juga mohon doa dari para jamaah agar dia bisa maju dalam Pemilukada Gubernur DKI Jakarta tahun ini.

Sementara itu Ketua DPD PKS Jakarta Utara, Muhammad Subki yang membawakan hikmah maulid mengajak umat Islam memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW serta menjadikannya sebagai contoh teladan. “Maulid merupakan momentum mempererat tali ukhuwah dan meningkatkan pemahaman kita terhadap pentingnya meneladani akhlak Rasulullah,” katanya.

Acara ini juga diramaikan dgn aksi donor darah dan baZaar sembako murah yang didukung forsitma dan JPRMI serta remaja masjid Sidrotul Muntaha. Ketua panitia Lely Sofyan menyampaikan terima kasih kepada warga kelurahan kebon bawang yang telah mendonorkan darahnya untuk kegiatan kemanusiaan. (aichih)

Ketua DPD PKS Jakarta Utara, Muhammad Subki

Petugas PMI sedang melakukan tugas mengambil darah

Pemprov Perlu Dialog Dengan Buruh & Pengusaha Soal UMP DKI

2012-02-10T10:11:00.002+07:00

JAKARTA - Setelah ribuan buruh di Bekasi dan Tangerang menuntut kenaikan upah minimum, kini giliran buruh di DKI Jakarta menutut kenaikan serupa. Para buruh atau pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh DKI (FB-DKI) beberapa hari lalu melakukan demonstrasi menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengesahkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2012 selambat-lambatnya 13 Februari 2012 mendatang.

Dalam tuntutannya, FB-DKI meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengesahkan kenaikan UMSP dari UMP 2012 sebesar Rp 1.529.150 per bulan. UMP DKI Jakarta tahun 2012 ini diatur dalam Pergub. UMP ini naik 18.5% dari UMP tahun 2011 yang sebesar 1.290.000. UMP DKI Jakarta masih lebih tinggi dari UMR daerah-daerah di Jabodetabek. Nilai upah minimum Kota Depok 2012 sebesar Rp 1.453.875, Kabupaten Bekasi 2012 senilai Rp 1.491.866 dan Kota Bekasi 2012 senilai Rp l.422.252.

Penetapan UMP DKI 2012 tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak November 2011 lalu, namun hingga kini belum disahkan. Inilah yang menjadi kegelisahan kaum buruh di Ibukota.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, sebaiknya pihak buruh bersabar atas ketetapan yang sudah disepakati pemprov DKI Jakarta bersama dengan buruh itu sendiri. “Namun demikian, pemerintah juga sebaiknya jangan berlama-lama dalam mengesahkan. Segera mengesahkan karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” ujar Triwisaksana kepada Republika di Jakarta, Kamis (9/2).

Politisi PKS yang akrab disapa Bang Sani ini menjelaskan, angka UMP 2012 yang telah ditetapkan ini sebenarnya tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM), tapi berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Tingkat kebutuhan hidup di Jakarta memang lebih tinggi dari daerah penyangga Ibukota. Karena itu Sani sependapat, jika UMP pekerja di Jakarta lebih tinggi dan daerah penyangga.

“Kenaikan UMP ini cukup tinggi dibanding kenaikan UMP pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini cukup wajar mengingat kondisi ekonomi Jakarta sampai triwulan III 2011 naik 6,7 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang hanya 6,5 persen,” jelasnya.

Selain itu. Sani juga mengatakan, berdasarkan data dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran menurun sebanyak 11.05 persen pada tahun 2010 menjadi 10,80 di tahun 2011. Sehingga menurut dia, tidak beralasan pandangan kalangan pengusaha akan ancaman meningkatnya PHK.

Saat ini, kata dia, palu terakhir memang berada di tangan pemenntah provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta. “Karena itu, perlu dilakukan dialog antara semua pihak, baik buruh, para pengusaha maupun pemprov DKI Jakarta, agar apa yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat dan tempat lain, tidak terjadi di Jakarta,” ujarnya.

Sani juga menegaskan, DPRD DKI Jakarta tetap mendukung dan mendorong pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dengan pihak buruh dan pengusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan lebih besar, seperti mogok massal. Karena jika dilakukan, hal itu dapat berdampak pada kelumpuhan aktifitas di Jakarta.

Terkait UMP ini, Sani juga menyoroti faktor masa kerja buruh atau karyawan. Menurutnya, UMP yang ditetapkan hanya diberlakukan kepada buruh yang baru bekerja atau sudah bekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Artinya. Jika buruh telah bekerja diatas 1 tahun dan telah menikah, maka pihak pengusaha harus memberikan kenaikan upah diatas UMP.

Bagi pengusaha yang merasa keberatan atas penetapan UMP tersebut, lanjutnya, dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan sesuai Pergub No 42 tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP.

“Karena itu, untuk mendorong agar pengusaha menaikkan upah bagi yang sudah bekerja diatas 1 tahun, pemprov DKI harus mengurangi beban-beban pungutan tidak resmi terhadap pengusaha. Sehingga pengusaha tidak berat menaikkan upah diatas UMP,” cetus Sani.

Data BPS tahun 2010 menunjukkan jumlah pekerja di Jakarta mencapai 4,118 juta orang dan jumlah pencari kerja 569 ribu orang. Dan jumlah tersebut, 1,7 juta pekerja (atau sekitar 41 persen) masih berpendidikan SLTP kebawah. Berdasarkan status pekerjanya, 2,377 juta berstatus buruh/karyawan, dan 1.3 juta adalah wirausahawan (UMKM).

Sumber: REPUBLIKA, edisi cetak | Kolom: Kabar Jabodetebek, hal. 22, Jumat, 10 Februari 2012

Oo, Bang Sani Diusung PKS

2012-02-09T15:13:00.000+07:00

PKS Jakarta - Antusias warga terutama ibu-ibu untuk hadir dalam Pelayanan Sosial berupa Bazar, Pemeriksaan Gula Darah, dan General Chek Up oleh DPRa PKS Karet Kuningan di Kampung Sedikit, Minggu (5/2/2012) sangat luar biasa. Cek gula darah dan general chek up tidak begitu diminati warga.

Mereka beralasan semakin takut bila mengetahui banyaknya penyakit di dalam tubuhnya. Namun, 150 paket sembako berisi mie instan, gula pasir, teh celup, dan minyak goreng yang dibandrol seharga Rp 20.000,- dalam sekejap laku terjual. Begitu pula baju layak pakai yang dijual sangat murah senilai Rp 2.000,- langsung habis diserbu warga.

Kantong plastik untuk membungkus belanjaan warga dengan logo PKS dan tulisan Bang Sani, menjadikan semakin mengetahui Bang Sani. Seorang warga bernama Muhammad Syahril pun mengomentarinya, “Oo, Bang Sani diusung PKS.” Beliau sering melihat gambar Bang Sani tetapi tidak mengetahui PKS yang mengusungnya. (oman)

Inilah Calon DKI-1 dari PKS

2012-02-08T16:48:00.001+07:00

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera telah menetapkan mengusung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana untuk bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012. Triwisaksana yang akrab disapa Bang Sani ini didapuk oleh partainya maju menjadi DKI-1.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Selamat Nurdin menyatakan, seluruh anggota partai sudah setuju mengusung Bang Sani di Pilkada 2012. Kendati demikian, dia masih belum mau membeberkan siapa yang akan menjadi tandem Bang Sani untuk memperebutkan jabatan pimpinan Jakarta ini.

“Kalau yang itu nanti saja, ya. Biar surprise. Yang pasti, partai kami sepakat mengusung Bang Sani,” kata Selamat ketika dijumpai Kompas.com di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (8/2/2012).

Ketika ditanya mengenai hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan bahwa Bang Sani masih kurang populer di mata masyarakat sehingga ditakutkan tidak dapat mendongkrak perolehan suara, Selamat menjelaskan bahwa menurut pantauan pihaknya popularitas Bang Sani mulai naik terus.

“Biasa seperti ini, tetapi ini trennya terus naik, kok. Contoh seperti waktu Pak Adang, dari 0,9 persen bisa naik banyak signifikan,” tutur Selamat.

Dia mengatakan, yang terpenting partainya mempersiapkan yang terbaik. Mengenai popularitas, dengan usaha yang maksimal, hasil yang saat ini belum mencapai 50 persen diperkirakan dapat terus meningkat.

Sumber: KOMPAS.com, Rabu, 8 Februari 2012

PKS Resmi Usung Triwisaksana Jadi DKI 1

2012-02-08T16:42:00.000+07:00

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya buka suara terkait calon yang akan diusung dalam Pemilu Kada DKI Jakarta, Juli mendatang. PKS yang memiliki suara cukup besar di DKI telah mantab mencalonkan mantan ketua DPW PKS Triwisaksana menjadi DKI 1.

"Seluruh anggota partai sudah setuju untuk mengusung Bang Sani (sapaan Triwisaksana) di Pemilu Kada 2012," terang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (8/2/2012).

Dengan siapa Sani akan dipasangkan, Selamat masih merahasiakannya. Ia menjanjikan PKS akan memberikan surprise dalam waktu dekat."Kalau yang itu nanti saja ya. Biar surprise. Yang pasti kita sepakat mengusung Bang Sani," tambah Ketua Komis B DPRD DKI Jakarta ini.

Ia juga mengklaim popularitas Sani terus melonjak mendekati Pemilu Kada. Oleh sebab itu PKS terus berbenah untuk persiapan pemenangan Sani.

"Tapi ini trennya terus naik kok. Contoh seperti waktu Pak Adang (Darajatun) dulu, dari 0,9 persen bisa naik banyak signifikan," klaim Selamat. "Yang penting kita tetap siapkan yang terbaik" tandasnya. (lia/ahy)

Sumber: detikNews, Rabu, 08/02/2012

PKS Yakin Popularitas Triwisaksana Akan Naik

2012-02-08T16:36:00.000+07:00

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta yakin popularitas dan elektabilitas bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung partai itu, Triwisaksana, akan meningkat dengan cepat. “Tidak ada masalah dengan popularitas. Bisa naik, kok,” kata Ketua Pemenangan Pemilu PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, Rabu, 8 Februari 2012.

Selamat membandingkan popularitas calon yang diusung PKS dalam Pilkada 2007, Adang Daradjatun. Ketika itu, kata Selamat, tingkat popularitas Adang hanya 0,9 persen pada saat awal pencalonan. “Tapi ketika pilkada, perolehan suaranya beda tipis dengan Fauzi Bowo,” katanya.

Selamat yakin militansi PKS dan kemampuan kader dapat mendongkrak popularitas Triwisaksana dengan cepat. Partai sedang mempersiapkan struktur dalam kompetisi pilkada. Selamat menanggapi pendapat Direktur Eksekutif Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid.

Husin mengatakan, figur Triwisaksana sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta tak menjual. “Kalau PKS tetap mengusung dia, PKS harus cari wakil yang populer,” kata Husin, Jumat, 3 Februari 2012 lalu. “Walaupun militansi PKS kuat, mereka harus cari wakil yang populer,” katanya.

Dalam survei popularitas bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang dilakukan Puskaptis, tingkat popularitas Triwisaksana mencapai 36,93 persen. Angka ini masih sulit mengejar popularitas calon lain. Menurut Husin, bila hingga akhir bulan ini popularitasnya belum mencapai 60 persen, potensi kemenangan akan semakin kecil. (AMANDRA MUSTIKA MEGARANI)

Sumber: TEMPO.CO, Rabu, 8 Februari 2012

PKS Resmi Usung Triwisaksana ke Kursi DKI 1

2012-02-08T16:25:00.003+07:00

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera akhirnya menetapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, untuk maju bersaing di Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2012.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengatakan seluruh anggota partai setuju mengusung Sani, sapaan Triwisaksana, dalam pemilihan 11 Juli mendatang.

"Partai kami sepakat mengusung Bang Sani," kata Selamat di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2012. Namun, hingga kini, Selamat mengatakan PKS masih merahasiakan siapa yang akan menjadi pendamping Sani di bursa calon gubernur dan wakil gubernur DKI. "Kalau yang itu nanti saja ya. Biar surprise," ujarnya.

Meski beberapa lembaga survei menyatakan tingkat popularitas Sani masih kurang di mata masyarakat, PKS menilai sebaliknya. Popularitas Sani diyakini mulai menanjak. "Trennya terus naik kok. Contoh seperti waktu Pak Adang, dari 0,9 persen bisa naik banyak, signifikan," ucap dia.

Nantinya Sani akan bertarung melawan beberapa nama calon Gubernur DKI yang kini beredar. Sebut saja, pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin yang mantap pada jalur independen. Calon lain yang disebut-sebut adalah Nono Sampono yang juga sedang melakukan penjajakan partai. Lalu adik kandung mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Hendardji Supandji.

Selanjutnya, Prya Ramadhani dan Tantowi Yahya yang masih menunggu keputusan dari Partai Golkar. Ada pula nama Nachrowi Ramli dari Partai Demokrat. Termasuk gubernur DKI saat ini, Fauzi Bowo. (umi)

Sumber: VIVAnews, Rabu, 8 Februari 2012

Balegda Minta Masukan Masyarakat

2012-02-08T00:09:00.000+07:00

Guna Kesempurnaan Raperda RTRW

Jakarta - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raperda RTRW yang dipimpin Ketua Balegda Triwisaksana, digelar guna menghimpun masukan dari masyarakat pada Selasa (8/2) siang di Ruang Panitia II DPRD DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Bappeda DKI, Sarwo Handayani, yang menyampaikan sendiri paparan raperda tersebut.

Berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan LSM dan akademisi yang hadir memberi banyak masukan atas Raperda tata ruang DKI Jakarta 2010-2030 tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Triwisaksana menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan. Balegda sendiri tetap terbuka dengan masukan demi sempurnanya Raperda tersebut.

“Dua pekan mendatang, Balegda akan memulai pembahasan secara substantif pasar per pasal atas Raperda ini”, ujar Triwisaksana, dalam siaran pers yang diterima CyberNews, Selasa (8/2).

Sepanjang berjalannya RDPUI ini, tercatat beberapa perwakilan LSM menyampaikan pendapat. Diantaranya, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Walhi Jakarta, LBH Indonesia, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang memberikan masukan diantaranya soal reklamasi pantai Jakarta dan ruang terbuka hijau.

Hal lain yang juga menjadi perhatian peserta RDPU adalah pembangunan 8 jalan fly over non tol yang memangkas jalur hijau di Jakarta. Usai RDPU ini pun, dirinya tetap mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan. “Aspirasi dapat disampaikan secara tertulis ataupun tatap muka. Ini adalah waktu kita mendengar, mencari aspirasi sebanyak mungkin dari masyarakat,” tuturnya.

Raperda tata ruang DKI diakui menyangkut hajat hidup orang banyak. Karenanya Triwisaksana yang juga Wakil Ketua DPRD DKI ini mengharap partisipasi yang besar dari masyakat untuk Raperda ini.

Balegda dan perwakilan tiap komisi akan memulai pembahasan bersama eksekutif pada 18 Februari mendatang. Diharapkan sebelum tanggal tersebut, masukan-masukan dari masyarakat sudah diterima. (Andika Primasiwi/CN26/JBSM)

Sumber: suaramerdeka.com, Rabu, 8 Februari 2012

Revitalisasi Fungsi Trotoar Untuk Pulihkan Hak Pejalan Kaki

2012-02-07T09:37:00.003+07:00

JAKARTA - Sebuah video di situs populer Youtube menunjukkan seorang perempuan berjilbab pejalan kaki memberhentikan setiap pengendara motor yang melalui trotoar.

Sang perempuan itu menasehati dan bahkan memarahi setiap pengendara motor yang ia hentikan, karena merasa hak-haknya sebagai pejalan kaki pengguna trotoar telah dirampas para pengendara motor yang bandel menerobos ke trotoar untuk menghindari kemacetan.

Inilah fenomena yang tidak hanya terjadi dalam video berdurasi 2.38 detik tersebut. Tapi juga dalam kehidupan warga DKI Jakarta sehari-hari. Kesemrawutan lalu lintas menjadi pemandangan yang lazim dan tidak aneh. Dengan mengkambinghitamkan kemacetan, banyak pengendara motor yang menyerobot trotoar dan marka jalan.

Belum lagi jika ditambah dengan penyempitan trotoar akibat dipakai jualan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Habis sudah hak-hak pejalan kaki. Trotoar yang semestinya menjadi hak mereka, kini banyak beralih fungsi. Hilangnya fungsi trotoar sama dengan hilangnya hak pejalan kaki untuk dapat memanfaatkan fasilitas umum secara lebih aman dan nyaman.

Ironisnya, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana trotoar yang betul-betul nyaman dan aman untuk warga di Jakarta jumlahnya hanya sekitar 10 persen saja. Dia mencontohkan trotoar yang baik di kawasan Thamrin dan Sudirman.

Sementara trotoar di lokasi lain sudah tidak aman bagi pejalan kaki karena telah beralih fungsi menjadi lahan parkir liar, lahan PKL, rusak, ataupun diserobot pengendara motor. “Kita sangat tertinggal dan tidak seimbang dalam perbandingan jumlah antara panjang jalan dan panjang trotoar di Jakarta,” ujar Triwisaksana kepada Republika, Senin (6/2).

Politisi PKS yang akrab disapa Bang Sani ini menjelaskan, panjang jalan (dalam semua kategori) di DKI Jakarta saat ini baru sepanjang 7200 meter atau 7,2 km. Sementara panjang trotoar, lanjut dia, hanya 900 meter saja. “Belum lagi jika panjang trotoar itu dikurangi dengan trotoar yang benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya dan nyaman bagi pejalan kaki. Tentu lebih sedikit lagi,” cetusnya.

Karena menurut Sani, pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki melalui ketegasan mempertahankan fungsi trotoar yang disediakan. Karena salah satu hilangnya hak pejalan kaki memanfaatkan trotoar yang aman dan nyaman adalah pembiaran terhadap pengalihan fungsi trotoar menjadi lahan bisnis, parkir liar, atau penyerobotan oleh pengendara.

Rancangan perda tentang parkir yang saat ini sedang dibahas DPRD DKI Jakarta, kata Sani, bertujuan salah satunya untuk mengatur tempat-tempat parkir resmi dan mengembalikan fungsi sejumlah trotoar dan lahan parkir liar ke fungsi aslinya. Saat ini, ungkap dia, ada 13 lokasi trotoar yang sedang direvitalisasi fungsinya, seperti trotoar di jalan Gajah Mada dan jalan Hayam Wuruk.

Hal lain yang tidak kalah penting, terkait beralihfungsinya trotoar adalah penyerobotan oleh pengendara motor karena jumlah motor di Ibukota yang terlampau banyak. Hal ini disebabkan kemudahan masyarakat untuk memperoleh SIM dan motor.

“Sangat disayangkan, sekarang ini setiap orang mudah untuk mendapatkan motor dengan kredit. Begitupun dengan memperoleh ijin. Dengan menembak, bisa memperoleh SIM. Pemerintah ke depan harus memperketat persyaratan memperoleh kendaraan dan ijin mengemudi ini. Indonesia memang pasar yang besar dan menarik bagi industri otomotif, tapi aturan perketat ini juga penting,” jelas Sani.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta ini juga mengatakan, pihak kepolisian sebaiknya sering melakukan operasi atau razia terhadap pengendara kendaraan bermotor yang menyerobot trotoar sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

Pencegahan masuknya para pengendara motor ini juga bisa disiasati, lanjut dia, dengan memasang penghalang besi sebagaimana yang dibuat di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. “Sepertinya ini juga cukup efektif untuk mencegah trotoar diserobot pengendara motor,” ujarnya.

Langkah lain yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar, kata Sani, adalah dengan menertibkan para PKL. Penertiban ini tentu dilakukan dengan baik dan manusiawi. Karena penertiban tersebut, menurut Sani, berkaitan dengan usaha atau hajat hidup mereka.

“Misalnya dengan memindahkan mereka ke lokasi yang khusus diperuntukkan untuk berjualan semacam food court. Bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang membekengi mereka. Karena mereka biasanya membayar uang keamanan,” pungkas Sani.

Sumber: REPUBLIKA, edisi cetak | Kolom: Kabar Jabodetebek, hal. 22, Selasa, 7 Februari 2012

Bang Sani Maulidan di Palmeriam

2012-02-04T13:54:00.000+07:00

Matraman - Assalamu’alaikum....? Sapa Bang Sani dengan logat betawinya saat tiba di Musholla Raudhotul Hasanah untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H. Sembari duduk manis, ibu-ibu Majelis Taklim pun menjawab dengan serempak, “Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh”.

Ya, suasana penuh keakraban ini terjadi pada hari Jumat pagi (3/2/2012) di Mushala Raudhotul Hasanah, Palmeriam, Matraman. Diiringi qasidahan dari ibu-ibu Majelis Taklim setempat yang mendendangkan shollatu bissalam membuat acara pagi itupun semakin meriah.

Tak lama, pembawa acara, mempersilahkan Triwisaksana atau yang akrab di panggil Bang Sani untuk memberikan tausiyahnya pada acara Maulid kali ini. Dalam tausiyahnya, Bang Sani berpesan kepada para hadirin untuk senantiasa mengikuti jejak dan langkah Rasulullah terutama akhlak beliau yang sangat agung.

Bang Sani juga berpesan hendaknya Jakarta yang kita cintai ini senantiasa dalam keadaan aman, tentram dinaungi oleh akhlak para penduduknya yang selalu mencontoh akhlak nabi yang mulia.

Di akhir tausiyah, Bang Sani yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS ini memohon doa kepada para hadirin untuk senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam rangka mengemban amanah rakyat Jakarta ini ke depan. (basri/pksmatraman)

Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Musibah di Musim Hujan

2012-02-03T09:36:00.000+07:00

JAKARTA - Seorang supir bajaj tewas seketika akibat tertimpa pohon tumbang yang tertiup puting beliung satu minggu lalu di daerah Darmawangsa, Jakarta Selatan. Sementara beberapa pengemudi kendaraan pribadi lainnya luka-luka. Ini hanya salah satu contoh kasus saja. Sementara peristiwa pohon tumbang atau pun baliho ambruk terjadi di beberapa tempat di wilayah DKI Jakarta sejak musim hujan datang awal tahun ini.

Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan musim hujan yang seringkali disertai dengan angin kencang puting beliung dan petir masih akan berlangsung hingga Maret 2012 mendatang.

Kepala Dinas Pertamanan dan Keamanan (Distamkam) DKI, Cathanna Soeryowati bahkan pernah mengungkapkan, pohon di wilayah DKI Jakarta yang sudah tua dan rawan tumbang jumlahnya mencapai 80 ribu. Artinya, potensi bencana di musim hujan ini memang sangat besar mengancam warga DKI Jakarta.

Musim hujan adalah kondisi tahunan terjadi secara merata di wilayah Indonesia, tidak saja di DKI Jakarta. Bukan hanya ancaman puting beliung dan pohon tumbang, musibah lain yang biasa terjadi di musim ini seperti banjir, longsor, dan ancaman penyakit pancaroba seperti diare, kulit, demam, dan flu. Karena itu. perlu sikap bijaksana dan kewaspadaan yang tinggi menyikapi musim hujan yang masih akan terus belangsung.

“Warga DKI Jakarta perlu terus meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati. Karena di musim hujan seperti sekarang ini, berbagai musibah bisa terjadi kalau tidak disikapi dengan bijak,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana di Jakarta, Kamis (2/2).

Politisi PKS yang akrab disapa Bang Sani ini mengingatkan para pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor dan pejalan kaki untuk selalu berhati-hati terutama di beberapa kawasan rawan pohon tumbang. Sani mencontohkan kawasan Tebet, dan wilayah Jalan Brawijaya dan sekitarnya, Jalan Iskandar Muda, daerah Cilandak atau sekitar Cilandak KKO, Pesanggrahan, Jalan Bangka, Pancoran, Pasar Minggu, dan Jagakarsa.

Sani mengatakan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial DKI Jakarta sebenarnya telah menyediakan anggaran untuk mengantisipasi musibah di musim hujan sebesar Rp 7 miliar. Namun anggaran ini lebih dikhususkan untuk mengantisipasi banjir seperti untuk persiapan logistik dan kepentingan operasional dapur umur jika banjir benar-benar melanda Jakarta.

Sementara menghadapi musibah penyakit akibat hujan dan genangan-genangan air, pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan mengintesifkan penyemprotan (fogging) untuk menghindari penyakit Demam Berdarah (DBD). Penyemprotan ini utamanya di kawasan padat penduduk.

Sani juga memperhatikan warga DKI Jakarta yang tinggal di pinggiran sungai. Menurut Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta ini, warga di sepanjang pinggiran kali Ciliwung berpotensi terkena dampak bencana paling besar. Musim hujan dengan intesitas curah hujan yang tinggi tidak saja dapat meningkatkan debit air sungai, tapi juga arus sungai.

“Yang paling darurat dari musim hujan ini sebenarnya adalah warga yang tinggal di daerah-daerah rawan banjir. Pemerintah provinsi sudah menyiapkan early warning system supaya ketika ancaman banjir datang masyarakat melakukan antisipasi sedini mungkin. Apalagi, karakter banjir Jakarta selama ini terjadi dari tiga arah, yaitu Selatan yakni banjir kiriman dari Bogor, atas yakni hujan, dan Utara yakni rob air laut,” cetus Sani.

Karena itu menurut politisi lulusan Birmingham University Inggris ini, ke depan pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan dan membuat kebijakan lebih serius untuk merelokasi warga di sepanjang bantaran kali-kali yang ada di Jakarta.

Apalagi kata Sani, pemprov DKI memperoleh dana hibah dari Bank Dunia sebesar Rp 1,3 triliun yang diperuntukkan untuk program normalisasi sungai-sungai dan pembuatan waduk di Jakarta.

“Termasuk penggunaan dana adalah untuk program relokasi masyarakat di sepanjang sungai ke rumah susun yang layak dan terjangkau. Ini program multiyears dan mulai dilaksanakan tahun ini,” pungkas Sani.

Sumber: REPUBLIKA, edisi cetak | Kolom: Kabar Jabodetebek, hal. 22, Jumat, 3 Februari 2012

Bang Sani: Macet Jakarta Tanggung Jawab Bersama

2012-02-02T17:57:00.000+07:00

Jakarta – Kondisi macet di Jakarta bisa dibilang sudah sangat kritis, makin lamanya waktu tempuh untuk jarak yang tidak begitu jauh membuat produktifitas warga Jakarta menurun.

Menurut Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna, secara ekonomi kemacetan Jakarta telah mengakibatkan kerugian hingga Rp. 28 triliun, hampir menyamai kerugian akibat macet secara nasional yang Rp. 32 triliun.

Pemerintah pusat melalui Wapres Boediono sesungguhnya telah membentuk satgas anti macet yang mulai bekerja sejak 2 Agustus 2010 lalu. Saat itu satgas anti macet yang diketuai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusbroto telah membuat berbagai rencana kerja, diantaranya pembentukan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Garnisun, Satpol PP, Petugas Transjakarta, dan Petugas Parkir.

Satgas anti macet saat itu bertugas melakukan sterilisasi busway, menertibkan parkir liar termasuk menderek mobil yang membandel, menertibkan angkutan umum serta kendaraan barang yang tidak layak jalan.bahkan, Satgas juga menertibkan beberapa lokasi yang diyakini selalu menjadi biang keladi kemacetan saat turun hujan, misalnya jalan di bawah flyover dan underpass yang kerap dimanfaatkan sebagai tempat berteduh oleh pengendara sepeda motor.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyatakan bahwa kemacetan di Jakarta harus ditangani secara bersama dan serius. Selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peran Jakarta sebagai ibukota negara mengharuskan pemerintah pusat untuk ikut campur terhadap masalah macet di Jakarta. “Macet di Jakarta adalah tanggung jawab kita bersama, bahkan tanggung jawab kita sebagai warga Jakarta yang harus tetap santun dan berbagi ruas jalan saat macet” ujarnya.

Saat Triwisaksana ditanya mengenai langkah prioritas apa yang seharusnya dilakukan? Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan agar pemerintah pusat mendesak pengelola kereta api untuk segera meningkatkan pelayanannya, menurutnya jika pelayanan kereta api terus membaik dapat menjadi daya tarik bagi siapa saja untuk mempertimbangkan naik trasportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. “Membaiknya pelayanan transportasi umum yang ada, seperti kereta api, dan TransJakarta akan memacu warga untuk naik transportasi umum” tegasnya. [ard]

Sumber: SuaraJakarta.com, 01/02/2012 | Portal Berbasis Komunitas

Untuk Keadilan, Pajak Resto bukan Omzet Rp 60 juta tapi Rp 200 Juta

2012-02-02T09:37:00.002+07:00

JAKARTA - Setelah tertunda setahun, pembahasan revisi perda pajak restoran dari rumah makan akan kembali dibahas tahun ini. Namun rencana penerapan perda ini oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak sunyi dari pro dan kontra.

Hingga kini, sebagian besar pengusaha bisnis rumah makan, terutama pengusaha warung tegal (warteg) menolak rencana penerapan perda tersebut.
Sebelumnya, awal tahun 2011 lalu Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan pajak 10 persen bagi pengusaha restoran dan rumah makan.

Dalam klausul perda tersebut, warung termasuk dalam usaha yang kena wajib pajak. Kebijakan mendapat penolakan karena nilai omzetnya yang rendah. Klausul awal menyebutkan minimum omzet kena pajak adalah Rp 60 jjta, atau sama dengan Rp 165 ribu sehari. Menurut sejumlah kalangan, klausul Ini dapat mematikan usaha warung, termasuk usaha kecil warung tegal jika jadi disahkan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menolak klausul tersebut. Politisi PKS ini menilai batas minimum omzet tersebut tidak manusiawi. “Yang lebih baik adalah pajak dikenakan terhadap pengusaha restoran, rumah makan, atau warung yang memiliki omzet pertahun mencapai Rp 200 juta. Ini lebih adil. Bukan Rp 60 juta,” ujar Triwisaksana kepada Republika di Jakarta, Senin (30/1).

Dengan omzet Rp 200 juta per tahun, artinya kata dia, omzet per bulan mencapai diatas Rp 15 juta. Triwisaksana menjelaskan, filosofi pembentukan perda ini sebenarnya berdasarkan asas keadilan. Lebih lanjut dia mengatakan, jika wajib pajak individu yang berpenghasilan Rp 3 juta-5 juta dikenakan pajak, maka wajib pajak usaha atau bisnis juga harus dikenakan. Hal Ini, lanjut dia, sebagai asas keadilan agar berimbang.

Apalagi tokoh yang akrab disapa Bang Sani ini menambahkan, bisnis kuliner terutama di DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Secara undang-undang, perda tersebut kata Sani, merupakan turunan dari UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pasal 22 berbunyi pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedang pasal 23 berbuyl restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

“Karena itu, warteg menjadi bagian dari yang terkena dalam undang-undang ini. Tapi tentu dengan persyaratan, warteg mana yang kena wajib pajak. Tidak semua warteg,” jelasnya.

Karena itu Sani membantah, jika perda ini nantinya ketika diberlakukan akan mencekik para pengusaha warteg yang kecil. Sani juga menambahkan, dengan perda ini, bukan saja pengusaha warteg beromzet besar yang dikenakan wajib pajak, tapi juga pengusaha makanan, restoran ataupun rumah makan besar yang selama ini tidak terkena wajib pajak.

Meski demikian, politisi PKS ini tidak dapat memastikan kapan revisi perda ini akan dimulai kembali. Namun dia memastikan, tahun ini revisi perda itu akan selesai dibahas dan disahkan. “Agar penerapannya bisa dilakukan tahun depan,” ujarnya.

Namun yang tidak kalah penting menurut Sani, Pemprov DKI Jakarta harus menyosialisasikan terlebih dulu kebijakan baru ini dengan sosialisasi yang jelas. Agar tidak terjadi kesalahpahaman seakan-akan perda ini hanya untuk pengusaha warteg, tapi seluruh bisnis makanan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Sani meperkirakan, dengan menerapkan pajak terhadap rumah makan dan restoran Ini, potensi pendapatan pajak akan bertambah sedikitnya Rp 50 miliar. Apalagi jumlah warteg di Jakarta saat Ini sudah sekitar 2.000 unit.

Sumber: REPUBLIKA, edisi cetak | Kolom: Kabar Jabodetebek, hal. 22, Selasa, 31 Januari 2012

Pengerukan 13 sungai, data relokasi penduduk harus valid

2012-02-01T17:02:00.000+07:00

Jakarta - Rencana pengerukan 13 sungai dan empat waduk untuk mengatasi banjir di Ibu Kota mendapat perhatian luas. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta proyek pengerukan tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Salah satu yang disoroti adalah rencana relokasi 1.109 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak pengerukan. “Data penduduk itu harus valid, jangan sampai ada data liar.Pemprov harus melakukan pengecekan kembali agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” kata Triwisaksana kemarin.

Bang Sani, sapaan akrabnya, menambahkan, program yang dibiayai pinjaman Bank Dunia itu harus didukung. Menurut Sani, banjir merupakan salah satu persoalan besar di Jakarta selain kemacetan. Dia meminta kontraktor yang mengerjakan pengerukan memikirkan segala aspek, dari pemeliharaan pascapengerukan hingga relokasi penduduk yang ada di bantaran sungai.

”Segala aspek harus diperhatikan dalam melaksanakan perbaikan, jangan sampai satu masalah selesai, tapi timbul masalah lain,” imbaunya. Politikus PKS ini berharap pengerukan tersebut dilaksanakan tepat waktu, tidak lagi molor seperti tahun-tahun sebelumnya.

Setelah dilakukan pengerukan, yang terpenting adalah perawatan dan penjagaan agar kawasan yang sudah dinormalisasi tidak lagi dijadikan permukiman liar. ”Ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan pengawasan harus ketat,” ungkapnya.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna berpendapat, pengerukan sungai pasti akan menimbulkan penolakan dari warga yang terkena dampak langsung.

Namun jika pemerintah bisa melakukan pendekatan dan bisa menyosialisasikan dengan baik, pasti akan bisa diterima. Dia mengusulkan pemerintah menjadikan bantaran sungai sebagai kawasan komersial, seperti tempat wisata air atau taman interaktif.

“Yang pasti harus dilakukan perencanaan matang mulai prapengerukan, saat pengerukan, sampai pascapengerukan,” tuturnya. Seperti diberitakan, Bank Dunia menyetujui pinjaman dana untuk penanggulangan banjir senilai USD139,64 juta pada 17 Januari lalu.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengerukan 13 sungai dan empat waduk.Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mendapatkan suntikan dana dari APBN dan APBD senilai USD49,71 juta. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan,proses pengerukan ini baru dapat dipastikan dilaksanakan tahun ini setelah adanya persetujuan pinjaman dana dari Bank Dunia.

Proyek ini disebut dengan Jakarta Urgent flood Mitigation Project (JUMFP) atau Proyek Mitigasi Banjir Darurat Jakarta. Direncanakan pada Februari ini akan ditenderkan dan ditargetkan pelaksanaan proyek dilakukan awal Oktober 2012.

“Pengerukan sungai dan waduk di Jakarta ini agar dapat mengurangi risiko kerugian atas bencana banjir tidak dapat dilaksanakan sepotong-sepotong, tapi harus terpadu,” kata Fauzi Bowo.

Ke-13 sungai yang akan dikeruk memiliki panjang 67,5 km, sedangkan empat waduk yang akan dikeruk seluas 65 ha. Pengerukan dilakukan pada Kali Kamal, Kali Tanjungan, Kali Angke, Cengkareng Drain, Saluran Banjir Kanal Barat (BKB), Kali Sunter, Cakung Drain, Kali Krukut, Kali Cideng Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Pakin Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sunter Sentiong, dan Kali Grogol-Sekretaris.

Sementara empat waduk yang akan dikeruk yakni Waduk Melati,Waduk Sunter Utara,Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III. (*)

Sumber: sindonews.com, Rabu, 01 Feb 2012

PKS Mulai Godok Pendamping Cagub DKI Bang Sani

2012-02-01T16:58:00.001+07:00

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menggodok figur untuk mendampingi calon gubernur (cagub) DKI dari PKS yang sudah ditetapkan yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana alias Sani. Sani selama ini disebut-sebut akan maju mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI menghadapi Pilkada DKI 11 Juli mendatang.

Walaupun Partai Demokrat dengan 32 kursi DPRD dan PKS dengan 18 kursi DPRD bisa mengajukan pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi.

PKS memutuskan untuk berkoalisi. Tidak seperti Pilkada 2007, saat itu PKS kalah karena sendirian mengusung pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar. Meskipun komunikasi politik sudah dilakukan, belum ada keputusan mengenai koalisi.

Menurut banyak kabar yang banyak beredar, PKS bakal koalisi dengan Partai Demokrat. Itu karena Fauzi Bowo sedang mesra dengan PKS. Bisa saja PKS akan ambil posisi wakil gubernur. Dia tidak mau dikeroyok seperti gagalnya Adang Daradjatun dikalahkan Fauzi Bowo pada Pilkada lalu. Bisa saja PKS duet dengan Demokrat. Karena, mesin PKS bisa diandalkan jika calon akan lebih dari dua pasang.

Mantan Cawagub PKS Dani Anwar yang kini menjadi Anggota DPD RI saat diminta tanggapannya mengatakan, “Kalau koalisi PKS dengan Fauzi Bowo belum tentu terjadi. Alasannya, kader PKS di bawah banyak yang kecewa dengan pria berkumis itu,” katanya di Jakarta, Selasa, (31/1/2012).

“Kader kita dulu yang diutamakan. Saat ini Pak Sani (Triwisaksana) cukup baik popularitasnya dan sudah dibuktikan dengan survei, peluang Triwisaksana sangat bagus. Dari hasil sosialisasi sudah ada peningkatan, dan menempati urutan ketiga dari sisi popularitas dan elektabilitas. Selain itu, tren survei ini juga menyebut calon yang diusung PKS tersebut memiliki tren naik,” jelas Dani.

Untuk koalisi dengan partai lain, PKS masih melakukan pembahasan secara intens. “Kita belum bahas untuk koalisi dengan parpol lain. Kita dorong dulu kader yang ada dan sesuai aturan dasar partai,” katanya.

Pilgub DKI nanti akan banyak mendapat perhatian ketimbang daerah-daerah lain. Selain ibukota negara, Jakarta merupakan kota yang memiliki PAD terbesar, sehingga diminati orang-orang yang memiliki uang untuk duduk di kursi DKI. (dody)

Sumber: LENSAINDONESIA.COM, Rabu, 01 Februari 2012

Program Rumah Sakit Tanpa Kelas Harus Jalan

2012-02-01T16:46:00.000+07:00

JAKARTA - Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI membahas Rumah Sakit (RS) di DKI milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebagai RS tanpa kelas. RS tanpa kelas akan memudahkan akses semua masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ketua Balegda DPRD DKI, Triwisaksana (Sani), menyatakan, DPRD DKI akan mendorong operasional RS tanpa kelas. “Hal itu sesuai dengan UU Sistem Jaminan Sosial,” katanya di Jakarta, Senin (30/1).

Soal RS Tanpa kelas, yang digulirkan oleh Balegda DPRD DKI itu, PDI Perjuangan mengapresiasi upaya yang dilaksanakan oleh Balegda DPRD DKI. “DPD PDIP DKI mengapresiasi dukungan Ketua Balegda DPRD DKI, Bapak Triwisaksana, yang mendukung program RS tanpa kelas untuk direalisasikan di Jakarta,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI, Boy Bemadi Sadikin.

Boy mengatakan, program RS Tanpa kelas sudah digulirkan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI. Program itu mendapatkan dukungan dari Fraksi PKS DPRD DKI. “Program RS tanpa kelas memang diusung PDI Perjuangan dan sudah di laksanakan di beberapa daerah antara lain Sukabumi, Cirebon, Banten, Pati, Bangka Belitung, Sumateta Utara,” katanya.

Terkait dengan upaya yang terbuka dari Balegda DPRD DKI, Boy menyampaikan apresiasi terhadap dukungan itu. “Ketua Balegda DPRD DKI menyatakan, DPRD DKI mendorong rumah sakit pemerintah daerah menjadi RS Tanpa kelas,” katanya.

Boy menyatakan, dalam pemandangan umum Fraksi TPDI Perjuangan terhadap Raperda tentang RAPBD 2011 8 November 2010 lalu, Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan, RSU maupun RS yang berada dalam kerja sama dengan Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI harus lebih memaksimalkan peran pelayanan kesehatannya karena RS merupakan instrumen penting dalam penanganan kesehatan.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI, iai Sofyan, menyatakan, RS di DKI harus tetap dengan kelas. “Sistem di RS pada umumnya adalah subsidi silang dan memang biaya untuk menjadi dokter sangat mahal,” katanya.

Karena itu, kata Ferrial, pihaknya akan berhati-hati dengan usulan RS di DKI dilaksanakan tanpa kelas. “Kelas I dan VIP di RSU dan RS pemerintah itu adalah kelas untuk menyubsidi kelas 111, jadi RS dengan kelas masih diperlukan,” katanya. (GM)

Sumber: Berita Kota - Ekonomi, Selasa, 31 Januari 2012

Pemprov Janji Perlebar Trotoar

2012-02-01T16:35:00.001+07:00

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pelebaran trotoar di sejumlah lokasi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki. Untuk tahap awal, pelebaran trotoar akan dilakukan di sepanjang Jalan Sabang sisi barat, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Cikini Raya.

“Rencana pelebaran akan dilakukan dalam tahun ini. Lebar trotoar itu menjadi 3 hingga 5 meter,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati kemarin. Dia mengungkapkan, pelebaran trotoar juga disertai pemasangan tiang besi untuk menghalangi penyerobotan pengendara motor.

Sementara untuk menghalangi pedagang kaki lima (PKL), pihaknya akan menyiagakan polisi khusus pertamanan. “Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan trotoar bisa steril dan tidak beralih fungsi,” ungkapnya. Saat ini, hampir semua trotoar di Ibu Kota beralih fungsi, ada yang menjadi pangkalan ojek, parkir liar dan kios PKL.

Belum lagi trotoar yang berlubang akibat sering dilewati pengendara sepeda motor. Alhasil, pejalan kaki pun tidak merasa aman dan nyaman saat menggunakan trotoar. Padahal, dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pejalan kaki diberi ruang khusus.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Riza Hasyim menambahkan, pihaknya telah berupaya menertibkan trotoar dari tempat parkir dan lajur sepeda motor. Penertiban itu dilakukan dengan cara penggembokan dan tilang. “Sejumlah ruas jalan telah ditertibkan dari parkir sepeda motor di trotoar,” ungkap Riza kemarin.

Dengan alasan macet, pengendara motor biasanya menerobos trotoar. “Semacet apa pun jalan,yang nama trotoar tidak dibenarkan untuk dilewati oleh sepeda motor untuk dilewati. Trotoar ini milik pejalan kaki,” tegasnya. Menurut Riza, kondisi ini dipicu buruknya perilaku masyarakat dalam berkendara. Pihaknya pun tak bisa melakukan penertiban secara maksimal, karena waktu penyerobotan tersebut tidak pasti.

“Kita sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga fungsi trotoar ini.Penjagaan dari aparat Dishub tidak dapat diandalkan, karena tugas kami begitu banyak, namun personil terbatas. Jika ada orang sengaja lewat di trotoar, silakan masyarakat mendorong orang tersebut dan menyuruhnya turun ke jalan. Bila pengendara itu membandel tidak masalah untuk dikeroyok. Kalau massa yang bertindak, maka pesepeda motor lain akan tidak berani untuk masuk ke trotoar,” tandas Riza.

Sementara itu, Kepala Bidang Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Darwis Silitonga menegaskan, pihaknya sudah maksimal mensterilkan trotoar di jalan-jalan protokol dari PKL. “Kewenangan jajaran Satpol PP DKI Jakarta ini hanya untuk mengawasi di kawasan protokol. Sedangkan jalan non protokol telah dilimpahkan kepada Satpol PP wilayah kota, kecamatan dan kelurahan,” ungkapnya.

Namun, fakta di lapangan, masih banyak PKL dan parkir liar di Jalan Sudirman, tepatnya depan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika ditanya hal itu, Darwis mengaku tak bisa berbuat banyak. “Bisa saja ada banyaknya pedagang kaki lima di atas trotoar jalan non protokol, ada kebijakan dari Satpol di wilayah,” kilah Darwis.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sangat mendukung rencana pelebaran trotoar tersebut. Seharusnya trotoar dibikin setinggi setengah meter dari jalan agar tidak mudah diterobos kendaraan. “Seperti kondisi trotoar di Jalan Ridwan Rais itu kurang memadai. Harus ditinggikan lagi agar tidak bisa diterobos,” kata Triwisaksana kemarin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, secara umum jalur pedesterian di Ibu Kota tidak memadai. Misalya, lebar trotoar tak sesuai standar, bahkan seringkali diserobot pengendara motor. Tak hanya itu, pedagang kaki lima ataupun parkir liar seringkali menyerobot fungsi trotoar. “Selain itu, kualitas material trotoar tidak bagus, akibatnya banyak yang rusak, bahkan ada yang berlubang,” tandasnya.

Untuk itulah, Bang Sani, sapaan akrabnya meminta Dishub DKI Jakarta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengembalikan fungsi trotoar. “Hanya beberapa wilayah DKI yang trotoarnya bagus dan aman, seperti di kawasan Menteng, namun lebih banyak yang tidak memberi rasa aman bagi pejalan kaki,” ujar Sani.

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung juga prihatin dengan trotoar yang banyak beralih fungsi. Menurut dia, kondisi trotoar di Ibu Kota jauh dari kata aman dan memadai. “Sangat berbeda dibanding kota-kota lainnya di dunia,” ujarnya. Pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta lebih tegas terhadap masalah ini. Jika terus dibiarkan, akan memperburuk citra Jakarta sebagai kota metropolitan. “Di sejumlah jalan nyaris tidak ada areal untuk pejalan kaki,” ungkap Ellen.

Sementara itu, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Izzul Waro mengatakan, bukanlah hal mudah untuk mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang mudah. Meski demikian, menjadi tugas penyelenggara negara untuk melakukan penertiban. Dia menambahkan, sebenarnya saat ini bukanlah hal sulit dimana, sebagian masyarakat sudah mendambakan kawasan yang hijau non polusi. “Memang sulit mengubah mindset, tapi tetap bisa dilakukan jika ada kemauan dan capaian yang jelas lebih baik untuk masyarakat,” tuturnya. (ilham safutra)

Sumber: Seputar Indonesia, edisi cetak, Monday, 30 January 2012

RS Tanpa Kelas Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta

2012-01-27T13:48:00.002+07:00

JAKARTA - Seiring dengan disahkannya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Oktober 2011 lalu, wacana pembentukan rumah sakit (RS) tanpa kelas semakin kuat menyeruak.

Keberadaan RS tanpa kelas menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan dan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan hampir miskin memperoleh hak kesehatan mereka.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, menghadirkan rumah sakit tanpa kelas sebetulnya tidak sekedar mewujudkan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan UU SJSN dan BPJS, tapi juga upaya mengembalikan kembali fungsi pelayanan publik rumah sakit, bukan semata-mata untuk bisnis komersil.

“Hal terpenting dari rumah sakit tanpa kelas ini sebenarnya adalah bukan pada sisi kemampuan pembayarannya, tapi kualitas pelayanan, yaitu mengembalikan fungsi rumah sakit sebagai pelayanan publik, bukan lembaga atau badan komersil,” ujar Triwisaksana kepada Republika, Kamis (26/1).

Tokoh yang akrab dipanggil Bang Sani Ini mengatakan, meskipun saat ini rumah sakit publik atau milik pemerintah adalah berbentuk badan usaha, tapi jangan sampai mengenyampingkan fungsi asasnya sebagai pelayanan publik.

Di DKI Jakarta, Sani menjelaskan, saat ini jumlah orang miskin mencapai lebih dari 330 ribu jiwa. Yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan murah atau gratis bukan saja orang miskin, tetapi juga warga hampir miskin. Karena banyak juga warga yang awalnya hampir miskin, tetapi menjadi miskin karena satu hal kemudian jatuh sakit.

Artinya, menurut Sani, mereka yang semestinya berhak mendapat pelayanan kesehatan murah atau gratis jumlahnya bisa dua kali lipat lebih banyak. Sementara kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan kamar kelastiga sangat tinggi, tapi di sisi lain jumlah kamar kelas tiga di Jakarta sangat terbatas.

Sani menjelaskan, pengertian rumah sakit tanpa kelas ini sebenarnya adalah rumah sakit hanya dengan kamar kelas 3 semua. Artinya, siapapun warga masyarakat tanpa membedakan tingkat kemampuan finansial, berhak mendapat jaminan dan pelayanan kesehatan murah dari rumah sakit.

Ironisnya sekarang Ini, rumah sakit pemerintah terutama di Jakarta masih banyak yang memberlakukan klasifikasi ruang perawatan dan pelayanan kesehatan, mulai dari terendah, yaitu kelas 3, kelas 2, kelas 1 sampai VIP. Bahkan beberapa rumah sakit ada yang mengakali dengan kelas 3a dan 3b.

Sehingga dampaknya, kata politisi PKS ini, seringkali warga miskin yang datang berobat dan meminta perawatan ditolak pihak rumah sakit pemerintah dengan alasan kehabisan ruang perawatan atau tidak ada pelayanan kelas 3, dan mereka pun dialihkan ke rumah sakit swasta yang biayanya cenderung lebih mahal.

Pria kelahiran Jakarta 40 tahun ini berharap, rumah sakit tanpa kelas dapat diwujudkan segera secara bertahap di Jakarta, terutama untuk rumah sakit-rumah sakit BUMD dan BUMN. Sani mengakui, menghilangkan klasifikasi perawatan dan pelayanan kesehatan ini bagi pihak rumah sakit tidaklah mudah, meski rumah sakit pemerintah mendapatkan subsidi, ini terkait dengan status rumah sakit pemerintah saat ini yang lebih mandiri dan survive.

Namun hal itu, lanjut dia, tetap mesti diwujudkan agar subsidi pemerintah bidang kesehatan benar-benar dapat dirasakan warga tidak mampu melalui pelayanan kesehatan murah dan gratis.

“Alhamdulillah, pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah memulai rumah sakit tanpa kelas ini. Tahun ini, pemprov DKI Jakarta akan membangun RSUD tanpa kelas di Jakarta Selatan. Ke depan secara bertahap, kita berharap seluruh rumah sakit baik dibawah BUMN ataupun BUMD di Jakarta sudah tanpa kelas,” ungkap politisi jebolan Birmingham University Inggris ini.

Dengan keberadaan rumah sakit tanpa kelas ini, Sani yakin, nantinya dapat mendorong pengurangan jumlah orang miskin di Jakarta. “Karena dengan kebijakan ini, diharapkan kualitas hidup dan kesehatan warga yang tidak mampu menjadi meningkat. Mereka semakin mudah mengakses jaminan kesehatan. Dengan kondisi yang sehat, mereka dapat kembali bekerja,” pungkasnya.

Sumber: REPUBLIKA, edisi cetak | Kolom: Kabar Jabodetebek, hal. 22, Jumat, 27 Januari 2012

Pejalan Kaki Nggak Aman Balikin Dong Fungsi Trotoar

2012-01-26T17:18:00.001+07:00

Jakarta - Pejalan kaki di Jakarta tak mendapat perhatian dari pemerintah. Buktinya, jalur pedesterian di ibukota tidak nyaman dan aman. Kasus kecelakaan yang merenggut sembilan nyawa di Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat membuktikan, keamanan pejalan kaki masih belum terjamin di ruas jalan Ibukota.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, meskipun kasus tersebut murni akibat kelalaian pengemudi, kondisi trotoar di ibukota memang tidak memadai. Seharusnya, trotoar dibikin setinggi setengah meter dari jalan agar tidak mudah diterobos kendaraan.

“Kondisi trotoar di Jalan Ridwan Rais kurang memadai. Harus ditinggikan lagi agar tidak bisa diterobos kendaraan,” katanya. Menurut Sani, sapaan Triwisaksana, lebar trotoar juga masih tak sesuai standar, bahkan sering diserobot pengendara motor. Tak hanya itu, pedagang kaki lima ataupun parkir liar juga sering menyerobot fungsi trotoar.

“Kualitas material trotoar juga tidak bagus. Akibatnya banyak yang rusak, bahkan ada yang berlubang,” kritiknya. Untuk itu, Sani meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengembalikan fungsi trotoar.

“Hanya beberapa wilayah DKI yang trotoarnya bagus dan aman, seperti di kawasan Menteng. Namun, lebih banyak yang tidak memberi rasa aman bagi pejalan kaki,” ujar Sani. Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung juga mengaku prihatin dengan trotoar yang banyak beralih fungsi. Menurutnya, kondisi trotoar di ibukota jauh dari aman dan memadai. “Sangat berbeda dibanding kota-kota lainnya di dunia,” sentil Ellen.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta lebih tegas terhadap masalah ini. Jika terus dibiarkan, akan memperburuk citra Jakarta sebagai kota metropolitan. “Di sejumlah jalan nyaris tidak ada areal untuk pejalan kaki,” curhatnya.

Sedangkan peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Izzul Waro menyatakan, bukanlah hal mudah mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang mudah. Meski demikian, menjadi tugas penyelenggara negara melakukan penertiban.

“Memang sulit mengubah mindset, tapi tetap bisa dilakukan jika ada kemauan dan capaian yang jelas lebih baik untuk masyarakat. Dan itu tugas penyelenggara negara,” tuturnya. Seperti diketahui, di sejumlah ruas jalan di Jakarta selalu dijadikan areal parkir liar atau tempat mangkal pedagang. Misalnya di Jalan Kebon Sirih Raya yang dekat dengan kantor Gubernur DKI Jakarta.

Begitu juga dengan Jalan Raya Sultan Agung-Pasar Rumput, Manggarai, jakarta selatan yang diupenuhi pedagang sepeda dan Jalan Dr Satrio, Casablanca, Jakarta Selatan, tepatnya di sekitar Mall Ambasador, ratusan motor parkir di trotoar setiap hari.

Akibatnya, pejalan kaki mengalami kesulitan dan terpaksa harus berjalan di jalan raya dengan risiko tertabrak motor atau mobil. Irfan, 25, seorang warga yang memarkirkan kendaraannya di tempat tersebut mengaku terpaksa karena tidak kebagian tempat di dalam mall. “Kalau di dalam penuh, lagi pula mahal,” kelitnya.

Menurut Irfan, dengan memarkirkan kendaraan di trotoar, dia hanya perlu membayar Rp 2.000 tanpa batasan waktu. Dia mengaku bekerja sebagai penjaga toko di mall tersebut, tetapi setiap harinya terpaksa parkir di luar.

Pemprov Ngaku Kesulitan
Pemerintah daerah didesak untuk segera menyediakan jalur pedestrian yang layak. Sayangnya, impian itu bakal susah terealisasi. Pemprov DKI mengaku kesulitan memperlebar jalur pendestrian yang ada.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Budi Mulyanto mempertegas sulitnya melebarkan jalur bagi pejalan kaki ini. “Jalur pedestrian sangat sulit diperlebar,” katanya. Masalah yang dihadapi, lanjut Budi, adalah ketidaktersediaan tanah. “Sulit untuk memperlebar jika tanah yang tersedia tidak mencukupi,” ujar Budi.

Namun, Budi berjanji segera menertibkan para pedagang kaki lima yang mangkal di jalur pedestrian. Kehadiran mereka membuat pejalan kaki tersisih dan harus mengalah untuk tidak melewati jalur pedestrian. “Nanti mungkin kami relokasi,” katanya tak tegas.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distam) DKI Jakarta Catharina Soeryowati juga mengakui banyaknya pedestrian yang tidak sesuai standar. Menurutnya, sesuai dengan standar, lebar pedestrian minimal lima meter. Namun, saat ini beberapa pedestrian hanya memiliki lebar satu meter hingga dua meter saja.

Guna memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki, Pemprov DKI akan melakukan pelebaran pedestrian secara bertahap. Tahun ini, setidaknya ada empat titik yang menjadi fokus pelebaran pedestrian, yakni di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Sabang sisi Barat, serta Jalan Ridwan Rais sisi Barat. “Pedestrian di Jalan Ridwan Rais juga akan dilebarkan. Tapi di seberang lokasi kecelakaan,” ujar Catharina.

Menurutnya, untuk menghalau kendaraan roda dua masuk ke trotoar, pada beberapa titik telah dipasang bolard atau tiang besi di tengah pedestrian. Selain itu, pihaknya juga menyiagakan polisi khusus pertamanan yang akan berpatroli untuk menghalau pedagang. “Adanya PKL dan motor yang masuk ke pedestrian memang mengganggu pejalan kaki,” akunya.

Selama 2011, jelas Catharina, ada lima proyek pedestrian sebagai penataan di kawasan jalan protokol kategori skala prioritas. Kelima proyek itu meliputi Jl Gatot Subroto sisi Selatan (Semanggi-Kuningan) luasnya sekitar 1.882 meter persegi. Menyusul pedestrian di Jl Cokroaminoto luasnya sekitar 1.472 meter persegi.

Setelah itu, lanjutnya, Distamkam DKI akan melanjutkannya di depan Wisma Alya dan Patung Tugu Tani. Keduanya akan dibangun tahun ini menggunakan anggaran APBD DKI 2012. Tahun ini juga akan dibangun pedestrian di jalur Jl Cikini Raya pada sisi Barat dan Timur (masing-masing sisi 9.000 meter persegi).

Sumber: Harian Rakyat Merdeka, Kamis, 26 Januari 2012

Obligasi Sulit Terealisasi

2012-01-25T09:00:00.000+07:00

Jakarta - Niat Pemprov DKI Jakarta, untuk meluncurkan program obligasi daerah nampaknya sulit terealisasi. Sebab, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, masih ngotot menolak rencana tersebut. Mereka menilai, obligasi terlalu berisiko karena berpotensi membuat pemprov terjerat hutang.

“Rencana penerbitan obligasi harus dipikirkan kembali. Apalagi saat ini sedang terjadi krisis global, sehingga tindakkan apapun harus dipikirkan masak-masak, apalagi soal obligasi,” kata Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, kemarin (24/1).

Menurut Sani, sapaan akrab Triwisaksana, krisis global akan memberikan pengaruh terhadap persepsi orang untuk membeli obligasi. Seandainya, obligasi itu diterbitkan, kemudian Jakarta rugi yang akan dikorbankan APBD DKI.

“Karena yang dijadikan jaminan untuk menerbitkan obligasi adalah APBD DKI,” ujarnya. Hal senada di katakan Ketua Fraksi PDIP DKI Syahrial. Menurutnya, Fraksi PDIP belum bisa menyetujui obligasi karena dasar perhitungan komersial digunakan untuk proyek pemda yang harusnya bersifat non profit.

Kemudian, sulitnya membedakan investor residen dan non residen sehingga berpotensi penguasaan obligasi daerah oleh asing alias tidak menjamin kepemilikan yang benar-benar dibeli oleh masyarakat umum Jakarta. “Dapat di definisikan ini menjadi indikator sebagai jebakan hutang,” tegasnya.

Lebih lanjut, tuturnya, SILPA DKI yang besarnya Rp 4 triliun atau lebih dari tiga kali lipat obligasi daerah Rp 1,7 triliun, harusnya lebih diutamakan. Dengan SILPA yang ada, 4 proyek yakni, pembangunan RSUD Jakarta Selatan, Terminal Pulogebang, Rusun dan PAL bisa terealisasi.

"Jadi untuk apa menerbitkan obligasi? kalau dana sudah tersedia," tegasnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sukri Bey, mengatakan saat ini proses penilaian permohonan obligasi masih berada di Kementerian Keuangan.

“Kementerian Keuangan sedang melakukan penilaian laporan keuangan DKI Jakarta yang masih mengunakan sistem cash basic. Setelah Keputusan Kemenkeu keluar, maka laporan keuangan akan dirubah ke actual Basic (hutang dan piutang dalam satu laporan) sebagai salah satu syarat memasuki pasar modal dalam hal ini Bappepam,” ujarnya. (wok)

Sumber: Indopos.co.id, Wednesday, 25 January 2012

Percepat Realisasi Proyek MRT

2012-01-25T08:51:00.000+07:00

Jakarta - PERSIAPAN pra konstruksi proyek mass rapid transit(MRT) harus dilakukan secara maksimal. Jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan konstruksi maupun target pengoperasian MRT.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menjelaskan persiapan pra konstruksi seperti pembebasan tanah, pemindahan utilitas, hingga pemindahan stadion Lebak Bulus sebagai depo utama harus segera direalisasikan. Menurut dia, anggaran untuk pra konstruksi tersebut sudah dialokasikan dalam APBD.

Sejauh ini, persoalan pembebasan lahan masih menjadi kendala,baik di sekitar jalur maupun untuk pengganti stadion Lebak Bulus.“ Upaya persiapan pra konstruksi ini tidak boleh sampai tertunda,” kata Triwisaksana kemarin. Selain itu, Ketua Balegda ini meminta agar sosialisasi pemanfaatan ruang proyek untuk MRT harus dimaksimalkan, sehingga keberadaan moda transportasi massal tersebut tidak disalahpahami masyarakat.

Menurutnya kebutuhan Jakarta terhadap MRT sudah sangat mendesak meski sudah ada kereta komuter.“MRT akan menjadi andalam masyarakat Jakarta, karena terhindar dari kemacetan,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Kereta MRT akan beroperasi di rel elevated maupun subway yang terhindar dari persimpangan. Pihaknya meminta dinas terkait lebih serius mendukung proyek ini.

Pekerjaanpekerjaan persiapan seperti proses pembebasan lahan harus tepat waktu. Sesuai Perda nomor 4/2008 tentang Penyertaan Modal Daerah terhadap PT MRT Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan dana Rp1,5 triliun. Terdiri dari APBD murni Rp65 miliar, dana hibah Rp5 miliar untuk tender assitence service dan Rp1,5 tiliun untuk konstruksi. PT MRT Jakarta telah mengumumkan 10 konsorsium atau joint operation kontraktor yang lolos prakualifikasi tender fisik proyek MRT.

Kontraktor yang dinyatakan lolos berhak untuk mengikuti proses tender konstruksi yang rencananya digelar pada bulan ini. Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo menegaskan, pengoperasian MRT masih ditargetkan beroperasi pada November 2016.”Warga Jakarta dapat segera menikmati sarana transportasi massal yang cepat aman dan andal ini pada akhir 2016,”ujarnya. (ilham safutra)

Sumber: seputar-indonesia, edisi cetak, Wednesday, 25 January 2012

Fasilitas Pejalan Kaki Harus Dibenahi

2012-01-25T08:43:00.001+07:00

JAKARTA - Fasilitas bagi pejalan kaki di DKI Jakarta harus dibenahi sehingga keamanan dan kenyamanan warga yang tidak menggunakan kendaraan bermotor terjamin.

Selama ini, banyak trotoar yang tidak memadai bagi pejalan kaki, seperti lebar trotoar tak memadai, kualitas material buruk, diserobot oleh pedagang kaki lima, atau menjadi tempat parkir kendaraan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan hal itu terjait tewasnya sembilan warga akibat ditrabrak mobil Xenia saat berjalan kaki di trotoar Jalan M Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (22/1).

"Belajar dari peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan sembilan warga meninggal akibat ditabrak mobil di kawasan halte bus Jalan Ridwan Rais Jakarta Pusat, Minggu, maka kondisi pedestrian di Jakarta harus dibenahi," kata dia, Selasa (24/1).

Ia meminta agar Dinas Perhubungan Pemprov DKI dengan bantuan dinas-dinas terkait menertibkan trotoar-trotoar yang disalahfungsikan. "Hanya beberapa wilayah DKI yang trotoarnya bagus dan aman, seperti di kawasan Menteng, namun lebih banyak yang tidak memberi rasa aman bagi pejalan kaki," paparnya.

Triwisaksana mengatakan pihak Kepolisian dan Pemprov DKI hendaknya mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan berkendara, baik roda empat maupun roda dua.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryawati mengakui kebanyakan lebar area bagi pedestrian di Jakarta memang masih belum memenuhi standar.

Padahal, sesuai standarnya, area bagi pedestrian minimal harus memiliki lebar lima meter. Namun, di Jakarta saat ini, lebar area bagi pedestrian hanya memiliki lebar satu hingga dua meter saja. (frn/P-2)

Sumber: koran-jakarta.com, Rabu, 25 Januari 2012

Nasib Prijanto Sebagai Wagub DKI Kembali Ditentukan Siang Ini

2012-01-25T08:36:00.001+07:00

Jakarta - Beberapa kali rapat yang diagendakan untuk mendengarkan secara langsung alasan pengunduran diri Prijanto sebagai wakil gubernur DKI Jakarta batal dilakukan. Akhirnya, DPRD DKI Jakarta pun sepakat melakukan paripurna istimewa dengan bekal surat pengunduran diri Prijanto.

Paripurna yang khusus membahas soal pengunduran diri Prijanto tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB. "Pada rapat sebelumnya, fraksi-fraksi telah sepakat tanpa kehadiran beliau sudah bisa diadakan rapat paripurna. Jadi sesuai kesepakatan hari ini rapat akan dilaksanakan pukul 13.00 WIB," terang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, saat dihubungi detikcom, Rabu (25/1/2012).

Sesuai tata cara dan aturan dari Mendagri, lanjut Triwisaksana, agenda rapat hari ini akan dibagi menjadi tiga tahapan. Yaitu pembacaan surat pengunduran diri yang diajukan Prijanto serta alasannya, mendengar pandangan fraksi-fraksi menanggapi pengunduran diri tersebut dan kemudian diikuti pengambilan keputusan. Pria yang kerab disapa Bang Sani ini menambahkan, kehadiran Prijanto pun tak begitu penting dalam paripurna ini.

"Nggak diagendakan untuk mendengarkan keterangan langsung dari beliau, karena sudah disampaikan secara tertulis. Termasuk Pak Gubernur (Fauzi Bowo) juga tidak perlu hadir," jelasnya.

Sani belum bisa memprediksi bagaimana suasana rapat siang nanti. Hanya saja ia meyakini, sebagian besar fraksi akan menyetujui pengunduran diri tersebut. "Tampaknya sebagian besar menerima," tandas politisi PKS ini.

Dihubungi terpisah, Prijanto kali ini menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam rapat paripurna siang nanti. Ia berharap dengan kehadirannya semua bisa segera terselesaikan dengan jelas.

"Insya Allah saya hadir, biar semua segera clear and clean. Masyarakat sudah capek menunggu. Semoga semuanya diberikan hati yang bening sebening kaca, hati yang putih seputih kapas, sehingga semua mendapat ridho dari Allah SWT. Amin," tulis Prijanto dalam pesan singkatnya kepada wartawan. (lia/mad)

Sumber: detikNews, Rabu, 25/01/2012

Perjuangkan Pedestrian yang Aman dan Nyaman

2012-01-24T09:17:00.001+07:00

JAKARTA - Kecelakaan tragis kembali terjadi Ahad (22/1) kemarin di Jalan Ridwan Rais. Jakarta Pusat, dekat Tugu Tani. Sembilan orang tewas akibat ditabrak sebuah mobil Xenia yang dikemudikan seorang perempuan muda. Korban sedang berada di pedestrian yang sebetulnya aman.

Sebagiannya sedang berada di halte. Namun kelalaian si pengemudi menyebabkan nyawa mereka melayang. Ironisnya, belakangan diketahui kalau si pengemudi berinisial AS itu melakukan kendaraannya hampir 100 km/jam tanpa memiliki SIM dan STNK, dan mengkonsumsi narkoba.

Bukan baru kali ini kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian pengemudi terjadi. Di Jakarta, hampir setiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas. Mulai dari pengendara motor yang ditabrak atau tertabrak kendaraan besar, hingga kendaraan yang nyelonong menabrak pedestrian, ataupun nyemplung ke dalam kolam kota seperti kolam bundaran Hl. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi menggambarkan jalanan di Ibukota belum sepenuhnya aman bagi warga Jakarta, terutama bagi pejalan kaki di pedestrian.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, pedestrian yang betul-betul nyaman dan aman untuk warga di Jakarta jumlahnya hanya sekitar 10 persen saja, seperti hanya di kawasan Thamrin dan Sudirman. Sementara pedestrian-pedestrian lain sudah tidak aman bagi pejalan kaki karena telah beralih fungsi menjadi lahan parkir liar ataupun diisi oleh pedagang, ataupun rusak dan belum diperbaiki.

“Apa yang terjadi kemarin, seakan menggambarkan di Jakarta ini keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki harus diberikan lebih. Berada di pedestrian yang aman saja masih terkena musibah, bagaimana di pedestrian yang tidak aman,” cetus Triwisaksana, Senin (23/1)

Politisi PKS yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan, pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki melalui ketegasan mempertahankan fungsi pedestrian yang disediakan. Karena salah satu hilangnya hak pejalan kaki memanfaatkan pedestrian yang aman dan nyaman adalah pembiaran terhadap pengalihan fungsi pedestrian menjadi lahan bisnis dan parkir liar.

Rancangan perda tentang parkir yang saat ini sedang dibahas DPRD DKI Jakarta, kata Sani, bertujuan salah satunya untuk mengatur tempat-tempat parkir resmi dan mengembalikan fungsi sejumlah pedestrian dari lahan parkir liar ke fungsi aslinya.

Hal lain yang tidak kalah penting, menurut Sani, adalah kemudahan masyarakat untuk memperoleh SIM padahal sebetulnya belum layak diberikan ijin mengemudi. “Sangat disayangkan, sekarang ini setiap orang mudah untuk mendapatkan motor ataupun mobil meski dengan kredit. Padahal yang bersangkutan sebenarnya belum layak mengemudi. Begitupun dengan memperoleh Ijin. Dengan menembak, bisa memperoleh SIM. Pemerintah ke depan harus memperketat persyaratan memperoleh kendaraan dan ijin mengemudi Ini. Indonesia memang pasar yang besar dan menarik bagi industri otomotif, tapi aturan perketat ini juga penting,” cetus Sani.

Tentu memperketat aturan ini, Sani melanjutkan, disertai dengan pemenuhan infrastruktur lalu Hntas yang memadai, nyaman dan aman. Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta ini juga mengatakan, pihak kepolisian sebaiknya sering melakukan operasi atau razia terhadap pengendara kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Razia yang dilakukan bukan saja untuk memeriksa kelengkapan surat-surat pengendara, tetapi juga kelayakan mengemudi dari si pengendara.

“Razia kendaraan sepertinya harus lebih intesif lagi dilakukan kepolisian. Bukan sekedar untuk memeriksa ada SIM, STNK atau surat-surat lainnya, tapi kelayakan si pengemudi. Kalau si pengemudi dalam keadaan mabuk atau terbukti mengkonsumsi narkoba, cabut saja SIM-nya,” pungkas Sani.

Sumber: REPUBLIKA, edisi cetak | Kolom: Kabar Jabodetebek, hal. 22, Selasa, 24 Januari 2012

PKS: Kecelakaan Maut Kesalahan Pengemudi

2012-01-23T07:41:00.001+07:00

Jakarta - Kecelakaan maut yang terjadi di Gambir minggu (22/1/2012) mengundang perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menilai kecelakaan ini murni karena kelalaian pengemudi. Untuk itu, pengemudi harus bertanggungjawab.

“Sebenarnya trotoar di jalan Ridwan Rais sudah cukup baik, artinya faktor pengemudi benar-benar harus jadi perhatian pihak berwajib untuk memastikan penyebab kecelakaan tragis ini,” ujar Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PKS Jakarta Triwisaksana, melalui rilis yang diterima INILAH.COM, Minggu (22/1/2012).

Menurut pria yang akrab disapa Sani ini, perlu ada kampanye safety driving atau mengemudi yang aman. Untuk itu, dia meminta Polda Metro Jaya menggalakkan kampanye tersebut. “Mungkin bisa diusulkan menjadikan safety driving sebagai bagian dari kurikulum di sekolah,” sambungnya.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.40 Wib di Jl Ridwan Rais, Tugu Tani di depan Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat. Ada 13 korban, sembilan meninggal dunia dan 4 diantaranya luka-luka. Korban yang baru meninggal bernama M. Akbar yang sebelumnya sempat dirawat.

Namun, karena luka yang cukup parah sehingga pria berusia 22 tahun ini menghembuskan nafas terakhirnya. Pengemudi mobil, Afriani Susanti (29) kini menjadi tersangka. Dia adalah warga jalan Ranggang terus No. 142 Sungai Bambu, Jakarta Utara. [gus]

Sumber: INILAH.COM, Minggu, 22 Januari 2012

Kecelakaan Maut, Keamanan Pejalan Kaki Masih Terancam

2012-01-23T07:18:00.000+07:00

JAKARTA - Kecelakaan maut yang merenggut delapan nyawa pada Ahad (22/1) siang menunjukkan keamanan pejalan kaki masih belum terjamin di jalan-jalan Jakarta. Meskipun ada faktor kelalaian pengemudi yang menyebabkan peristiwa mengenaskan tersebut, namun kondisi pedestrian di jalan-jalan Jakarta yang tidak terstandar membuat pejalan kaki selalu terancam keselamatannya. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, Ahad sore di sela-sela kegiatannya bersama masyarakat di Jakarta Selatan.

Triwisaksana menyoroti banyak trotoar yang tidak memadai bagi pejalan kaki. Ia menyontohkan ada trotoar yang lebarnya tidak memadai, atau kualitas material yang buruk, diserobot oleh pedagang kaki lima atau parkir kendaraan dan banyak permasalahan lainnya. “Sebenarnya trotoar di jalan Ridwan Rais sudah cukup baik, artinya faktor pengemudi benar-benar harus jadi perhatian pihak berwajib untuk memastikan penyebab kecelakaan tragis ini,” ujar pria yang akrab dipanggil Sani ini.

Ia meminta agar Dinas Perhubungan Pemprov DKI dengan bantuan Dinas-Dinas terkait menertibkan trotoar-trotoar yang disalahfungsikan. “Hanya beberapa wilayah DKI yang trotoarnya bagus dan aman, seperti di kawasan Menteng, namun lebih banyak yang tidak memberi rasa aman bagi pejalan kaki,” ujar Sani.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Polda Metro Jaya jangan meninggalkan kampanye safety driving atau mengemudi yang aman. Sani juga menyatakan pihak Pemerintah Provinsi juga perlu membantu kampanye safety driving. “Mungkin bisa diusulkan menjadikan safety driving sebagai bagian dari kurikulum di sekolah.”

Di luar itu, dia berharap agar korban luka-luka mendapat perawatan yang layak dan dibebaskan dari biaya rumah sakit. Ia meminta pihak Pemprov bisa membantu para korban kecelakaan ini. Sementara, meskipun tidak dapat menggantikan kehilangan nyawa, santunan kematian dari pihak asuransi, dimintanya agar bisa dimudahkan dalam pengurusannya.

Sumber: Republika.co.id, Minggu, 22 Januari 2012

Konversi BBM ke BBG dan Pengaruhnya pada Angkutan Massal

2012-01-20T09:28:00.000+07:00

JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pembatasan dan pengurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sekaligus konversi dari BBM, terutama premium ke pertamax dan Bahan Bakar Gas (BBG) April mendatang.

Beberapa kalangan melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM di APBN dan mengendalikan penggunaan bahan bakar berlebihan di masyarakat. Dalam jangka panjang, melalui kebijakan ini dapat berdampak positif terhadap pengaturan sistem transportasi.

Namun tidak sedikit kalangan yang pesimis, program ini dapat berjalan baik dan benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan. Pasalnya, mereka berpendapat program pembatasan dan konversi ini terkesan terburu-buru, minim sosialisasi, dan tidak disertai kesiapan infrastruktur yang matang.

Persoalan konversi BBM ini juga mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD DKI Jakarta. Karena secara tidak langsung, kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia ini berdampak terhadap sistem transportasi massal di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Trwisaksana mengatakan, pada dasarnya kebijakan yang dibuat Kementerian ESDM sangat strategis, khususnya dalam mendorong perbaikan sistem transportasi massal menjadi lebih baik dan ramah lingkungan. Namun dia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan efektif jika tidak disertai dengan kesiapan-kesiapan mendasar.

“Yang terpenting dari kebijakan ini adalah infrastruktur,” ujar Triwisaksana, Kamis (19/1). Pria yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan, bercermin dari penyelenggaraan Transjakarta selama ini, persoalan utama yang dialami adalah keterbatasan infrastruktur seperti SPBG (Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas) dan waktu pengisian yang lama, memakan waktu 2-3 jam.

Akibat dari dua persoalan ini, menimbulkan permasalahan berikutnya yaitu waktu kedatangan-keberangkatan bus Transjakarta yang tidak tepat waktu, dan penumpukan penumpang di halte. Sehingga Transjakarta yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi permasalahan transportasi di Ibukota, malah menjadi beban baru.

“Belum lagi kalau dikaitkan dengan kemacetan. Sementara salah satu penyebab kemacetan di Jakarta dalam angkutan umum,” kata dia. Sani mengingatkan, kebijakan pemerintah akan gagal jika dua persoalan mendasar dalam operasional Transjakarta ini ikut dialihkan ke dalam program nasional konversi BBM ke BBG.

“Transjakarta masih ada subsidi. Tapi bagaimana dengan angkutan umum selain Transjakarta yang tidak ada subsidi. Kalau program ini tidak disiapkan secara matang, justru semakin membebani para pengusaha dan supir angkutan umum. Karena mereka harus mengganti tabung dan sistem operasi mereka kan rit-ritan,” cetus Sani.

Kalau program ini dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai, lanjut dia, pendapatan para pengusaha dan pengemudi angkutan umum bisa-bisa menurun karena waktu mereka habis untuk pengisian BBG.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta ini memaklumi, selain untuk mengurangi beban subsidi BBM di APBN, kebijakan ini juga untuk mendukung pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Karena BBG sangat ramah lingkungan dibandingkan dengan BBM, terutama premium.

“Juga harus diingat, tidak semua BBM tidak ramah lingkungan. Sekarang ini sudah ada solar yang ramah lingkungan, memenuhi standar Euro-3. Artinya, ramah lingkungan,” ujar pria kelahiran Jakarta 40 tahun ini.

Karena itu, Sani menegaskan, sebaiknya pemerintah menerapkan program pembatasan dan konversi BBM ke BBG ini secara bertahap dan prioritas, misalnya untuk beberapa jenis angkutan umum sebelum diterapkan secara massal. Bahkan implementasi pada April mendatang, menurut Sani, dijadikan sebagai tahapan uji coba dulu tiga sampai enam bulan.

Yang tidak kalah penting, menurut politisi PKS ini, adalah sosialisasi secara menyeluruh, jelas, dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang terikat secara tidak langsung dengan program ini.

“Misalnya, pemerintah mendekati organisasi pengusaha angkutan umum agar mereka memberikan penjelasan kepada para karyawannya. Jika tidak dilakukan sosialisasi yang jelas, para pengusaha dan supir angkutan umum bisa menolak kebijakan ini,” pungkas Sani.

Sumber: REPUBLIKA, edisi cetak | Kolom: Kabar Jabodetebek, hal. 22, Jumat, 20 Januari 2012

PKS Tetap Usung Triwisaksana Karena Dianggap Tokoh Plural

2012-01-19T08:17:00.001+07:00

Jakarta - Hingga Saat ini banyak calon-calon Gubernur DKI bermunculan. Namun Perwakilan DPD daerah pemilihan DKI Jakarta Dani Anwar mempunyai tanggapan lain.

Saat ditanya siapakah Calon Gubernur yang pantas didukung pada Pilkada DKI mendatang, Dani dengan lugas menjawab, ”Saya kira itu adalah hak masing-masing partai untuk mengajukan calonnya, tetapi saya berharap Calon Gubernur itu bisa lebih baik dan lebih fokus dan bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Jakarta. Kuncinya adalah bermasyarakat, memperhatikan lingkungan sekitar, tidak menjaga jarak dengan masyarakat, hidup sederhana, selalu menunjukkan kinerja yang baik,” jelasnya kepada LICOM di Jakarta, Rabu, (18/1/2012).

Bagaimana dengan Calon Gubernur dari pensiunan Jenderal? Menurut Dani hal itu tidak menjadi masalah. “Apakah dari pensiunan Jenderal atau bukan, dari Partai Keadilan Sejahtera telah memastikan Triwisaksana (Bang Sani) sebagai bakal calon (balon) gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012. Namun PKS Jakarta masih merahasiakan siapa pasangan Triwisaksana,“ jelas Dani.

Menurut Dani, pihaknya melihat figur Bang Sani merupakan sosok yang pas untuk memimpin Jakarta. Menurut Dani, sosok Bang Sani akan diterima publik Jakarta karena memiliki latar belakang beragam.

Dia memastikan Bang Sani adalah tokoh plural yang mengayomi semua kalangan. ”Kita ingin pastikan ke warga Jakarta, Bang Sani tokoh plural, menggarap basis segala lapisan dan tidak akan bekerja demi kelompok tertentu,” imbuhnya.

Selama ini, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta umumnya berasal dari satu kalangan sipil dan satu mantan petinggi militer, seperti Fauzi Bowo dan Prijanto yang saat ini menjabat. Prijanto, merupakan Purnawirawan TNI.

Terkait hal itu, Dani mengatakan tidak terlalu tertarik dengan pendamping militer. Lebih lanjut, dirinya berpendapat bahwa dikotomi antara sipil dan militer sudah tidak relevan lagi.

“Yang penting bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Ketegasan bukan hanya dari militer,” katanya yang pernah menjadi Calon Wakil Gubernur DKI berpasangan dengan Adang Dardjatun yang diusung PKS dalam Pilkada DKI tahun 2007. (dody, Ed: Noviyanto)

Sumber: Lensaindonesia.com, Rabu, 18 Januari 2012 20:40 WIB

RAPAT PARIPURNA: Obligasi Daerah Bisa Jadi Beban Pemprov DKI

2012-01-18T10:40:00.000+07:00

JAKARTA - Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta khawatir bahwa bunga obligasi daerah sebesar Rp 1,7 triliun yang akan diterbitkan Pemprov DKI bakal menjadi beban APBD Provinsi DKI dalam sepuluh tahun ke depan.

Sebab, belum ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI yang punya pengalaman mengelola obligasi daerah. Karena itu, dana sebesar Rp 1,7 triliun yang akan diperoleh dari surat utang masyarakat itu tidak bisa terserap dengan baik. Padahal biaya proses penerbitan obligasi dan belanja SKPD pengelola obligasi daerah sangat besar.

Juru Bicara Fraksi PDIP WA William Yani mengatakan, sisa lebih pengunaan anggaran (silpa) APBD 2011 diprediksi mencapai Rp 6 triliun, sehingga empat proyek yakni pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Jakarta Selatan, penyelesaian proyek Terminal Pulogebang, proyek pengolahan air limbah (IPA) Kuningan, dan proyek pembangunan rumah susun (rusun) Daan Mogot sebaiknya menggunakan dana silpa saja.

“Dalam empat tahun terakhir silpa APBD selalu meningkat. Mengapa tidak dimanfaatkan saja untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat? Tahun 2011 silpanya kita prediksi mencapai Rp 6 triliun, sehingga Fraksi PDIP menolak Raperda Penerbitan Obligasi Daerah,” kata WA William Yani saat menyampaikan pidato pandangan Fraksi PDIP terhadap 6 raperda dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (17/1).

Hal senada diutarakan Wanda Hamidah, Juru Nicara Fraksi PAN-PKB. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, dihadiri oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo. Fraksi lain yang tidak setuju diterbitkan oblogasi yakni Gerindra, Hanura Damai Sejahtera. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat, PKS, dan Golkar setuju.

Sebelumnya, anggota Fraksi Demokrat Ahmad Husain Alaydrus menyatakan mendukung Raperda tentang Penerbitan Obligasi Daerah, namun Pemprov DKI harus mampu memberi jaminan pengelolaan dana obligasi itu transparan dan proyek yang didanai obligasi daerah itu benar-benar prospektif bagi kualitas pelayanan masyarakat Jakarta.

"Kita mendukung Raperda tentang Obligasi Daerah, tetapi empat proyek yang didanai dari surat utang yang dibeli masyarakat itu harus benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang diminta persetujuan ke DPRD yakni Raperda Dana Canangan Daerah, Raperda Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (BRT), Raperda Penerbitan Obligasi Daerah, Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Raperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Transjakarta, dan revisi Perda No 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya.

Direktur PD Dharma Jaya HM Zainuddin mengatakan, Revisi Perda No 5 Tahun 1985 mutlak diperlukan. Sebab, untuk memajukan bisnis PD Dharma Jaya, perda yang ada sifatnya hanya pelaksana regulasi. (Yon Parjiyono)

Sumber: SuaraKarya-online, Rabu, 18 Januari 2012

Pilkada DKI Jakarta: Nachrowi-Triwisaksana Survei Pendamping

2012-01-18T10:34:00.001+07:00

JAKARTA - Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menggodok figur untuk mendampingi calon gubernur (cagub) yang sudah ditetapkan. Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat sudah menetapkan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli sebagai calon tunggal.

Sementara PKS sudah memprioritaskan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Partai Demokrat dengan 32 kursi DPRD dan PKS dengan 18 kursi DPRD bisa mengajukan pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani mengatakan, calon pendamping Nachrowi diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara. Saat ini pihaknya sudah melakukan survei kepada sejumlah tokoh. “Artinya sosok calon pendamping Bang Nara (Nachrowi) ini bisa dari semua elemen, baik dari politikus, akademisi,wirausaha,maupun rakyat biasa, yang pasti bisa menguatkan, bukan melemahkan,” kata Irfan Gani kemarin.

Koordinator Komunitas Muda Indonesia (KMI) ini menambahkan, komunikasi politik dengan sejumlah parpol terus dilakukan untuk menjajaki koalisi.Meskipun Partai Demokrat bisa mengajukan pasangan calon sendiri, koalisi tetap harus dijajaki. “Hubungan kami dengan partai lain bagus, begitu pun dengan masyarakat,” ujar mantan aktivis HMI ini.

Menurut Irfan, masyarakat sudah dewasa dalam menghadapi situasi politik dan bisa memilih dengan baik. Calon yang hanya mengandalkan janjijanji tanpa bukti akan sulit mendapat simpati pemilih. “Calon yang diusung Demokrat ingin memberi bukti tidak hanya janji.Yang dibutuhkan untuk memimpin Jakarta adalah ketegasan, bukan sekadar ahli,melainkan tak mampu menyelesaikan persoalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PKS Anis Matta mengatakan, menghadapi Pilkada 11 Juli mendatang pihaknya memutuskan untuk berkoalisi.Tidak seperti Pilkada 2007, saat itu PKS sendirian mengusung pasangan Adang Daradjatun – Dani Anwar. Meskipun komunikasi politik sudah dilakukan, belum ada keputusan mengenai koalisi.

“Kader kita dulu yang diutamakan. Saat ini Pak Sani (Triwisaksana) cukup baik popularitasnya dan sudah dibuktikan dengan survei,”kata Anis Matta. Menurut dia, peluang Triwisaksana sangat bagus. Dari hasil sosialisasi sudah ada peningkatan, dan menempati urutan ketiga dari sisi popularitas dan elektabilitas. Selain itu, tren survei ini juga menyebut calon yang diusung PKS memiliki tren naik.

Untuk koalisi dengan partai lain, PKS masih belum melakukan pembahasan secara intens.“Kita belum bahas untuk koalisi dengan parpol lain. Kita dorong dulu kader yang ada dan sesuai aturan dasar partai,”katanya. (ridwansyah)

Sumber: Seputar Indonesia.com, edisi cetak, Wednesday, 18 January 2012

Banyak Jalan Rusak, Dinas PU Harus Tanggap

2012-01-17T08:40:00.001+07:00

JAKARTA Musim hujan diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga akhir Februari mendatang. Hujan yang sudah berlangsung hampir satu bulan ini telah menimbulkan banyak dampak di sejumlah daerah. Tidak saja banjir dan pohon tumbang, di wilayah DKI Jakarta hujan yang terus menerus beberapa minggu terakhir ini Juga membuat sejumlah ruas jalan utama menjadi rusak.

Bahkan di beberapa ruas jalan, kerusakan yang terjadi cukup parah membahayakan pengendara mobil dan motor. Mulai dari jalan berlubang, licin akibat sisa tanah, hingga genangan air. Belum lagi proyek gorong-gorong dan galian perbaikan kabel PLN di beberapa jalan seringkali menyisakan tanah merah yang licin. Tentu saja hal Ini semakin menambah ketidaknyamanan dan ketidakamanan di jalanan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta harus tetap memberikan perhatian penuh dalam masalah banyaknya kerusakan infrastruktur di Jakarta, khususnya Jalan.

“Dinas PU harus tanggap untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Karena pasti banyak Jalan rusak mengingat hujan masih akan berlangsung lama. Ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan,” kata Triwisaksana, Senin (16/1).

Pria yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan, saat ini alokasi anggaran infrastruktur dari APBD 2012 adalah yang terbesar setelah alokasi anggaran pendidikan. Alokasi anggaran tahun 2012 meningkat dibanding tahun lalu. Jumlahnya mencapai Rp 6 triliun. Alokasi itu mencakup perbaikan sarana prasarana seperti jalan, drainase, dan sarana penanggulangan bencana banjir.

Meski demikian, Sani meminta Dinas PU untuk tidak bergantung menunggu anggaran infrastruktur tahun 2012, karena anggaran APBD biasanya baru turun pada bulan Maret.

Dinas PU menurut Sani, bisa menggunakan anggaran tahun lalu karena musim hujan ini terjadi di awal tahun. Politisi PKS ini juga mengatakan, penyebab banyaknya jalan-jalan di Ibukota yang rusak jangan hanya disalahkan musim hujan. Sebab musim hujan memang siklus alam di penghujung hingga awal tahun.

Semestinya, kata Sani, Dinas PU tetap siaga melakukan pemeliharaan berbagai infrastruktur untuk kenyamanan warga. Jangan menunggu musim hujan datang, baru melakukan pemeliharaan atau perbaikan. Sani juga menyayangkan kualitas jalan-jalan di Jakarta yang menurutnya rendah. Padahal, jalan yang berkualitas baik semestinya bisa bertahan 2-3 tahun tanpa perbaikan yang berarti.

“Salah satu yang juga menyebabkan jalan sering rusak ini adalah buruknya sistem drainase. Banyak lubang-lubang drainase yang tertutup sampah. Sehingga ketika hujan datang, air menggenang lama menyebabkan aspal-aspal mengelupas menyisakan lubang menganga,” kata Sani.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan ini menekankan, dalam pemeliharaan jalan-jalan yang rusak di Jakarta, perhatian terhadap sistem drainase juga penting. Karena infrastruktur jalan dan drainase saling terkait.Satu hal yang tidak kalah penting soal kenyamanan dan keamanan jalanan Ibukota, lanjut Sani, adalah mengenai banyaknya ranjau paku. Saat ini, kata Sani, situasi jalanan di Jakarta cukup mengkhawatirkan. Berbahaya, bukan saja disebabkan banyaknya jalan yang berlubang, tetapi juga banyak ranjau paku di sejumlah ruas jalan.

Sani berpendapat, Dishub DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya harus melakukan operasi pembersihan ranjau paku secara intensif dan menindak tegas pelaku penebar paku di jalanan. Masyarakat. Sani mengatakan, juga harus berpartisipasi aktif dalam memelihara sarana prasarana yang telah disediakan pemerintah. Yang utama adalah memelihara kebersihan lingkungan.

“Apalagi di musim seperti ini, banyak genangan karena ada penyumbatan drainase. Inisiatif masyarakat menyingkirkan sampah-sampah dari Jalanan akan sangat positif. Mari bergotong royong untuk pemeliharaan ini,” pungkas Sani.

Sumber: Republika, edisi Cetak, Selasa, 17 Januari 2012

Pengelola Transjakarta Didesak Segera Penuhi SPM

2012-01-12T23:08:00.000+07:00

JAKARTA- Pengelola TransJakarta didesak untuk segera memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sehingga kemampuan memenuhi ekspektasi masyarakat terkait layanan dapat terpenuhi dengan parameter yang jelas.

Pengelola harus memastikan pengelolaan TransJakarta sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM), menjaga agar tarif layanan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat, kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (12/1).

Ia mengatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat Jakarta untuk layanan transportasi publik yang aman, cepat dan nyaman harus menjadi prioritas dari Pemprov DKI Jakarta maupun BLU TransJakarta.

Kemacetan yang dialami sehari-hari hanya dapat terurai ketika pembangunan transportasi publik dapat segera direalisasikan, tegasnya. Ditambahkan Triwisaksana, bila standar pelayanan minimum sudah dipenuhi, maka akan banyak pengguna kendaraan pribadi yang akan beralih ke bis Transjakarta.

Standar pelayanan minimum itu disebutkan olehnya yaitu; kendaraan yang layak, nyaman, aman dalam pengoperasian dan dari aspek kejahatan serta waktu tunggu yang tidak terlalu lama." Karena itu, ia mendesak agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus bekerja keras untuk menciptakan angkutan publik yang layak bagi warga Jakarta.

Pemerintah provinsi masih harus bekerja keras mewujudkan hal-hal tersebut, dan Dewan akan mendukung langkah-langkah ke arah penyediaan transportasi publik massal yang memadai, tegasnya. (ant/hrb)

Sumber: investor.co.id (Investor Daily) - Kamis, 12 Januari 2012

DPRD Minta Foke Jelaskan Mundurnya Prijanto

2012-01-12T13:35:00.000+07:00

Jakarta - Meski hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta belum juga menerima alasan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI, Prijanto, namun pimpinan dewan tetap akan menggelar rapat gabungan.

Rencananya rapat dilaksanakan hari ini, Kamis, 12 Januari 2012, sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam kesempatan itu, dewan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, untuk diminta memberi penjelasan atau klarifikasi terhadap pengunduran diri Prijanto.

“Prosedur ini sesuai dengan mekanisme sebelum digelarnya Rapat Paripurna pengunduran diri Prijanto,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, di Jakarta.

Menurutnya, setelah mendengarkan penjelasan gubernur, kemudian dewan juga akan memanggil Prijanto untuk dimintai penjelasan sekaligus alasan pengunduran dirinya. “Setelah dipelajari baru kita akan gelar Rapat Paripurna, disetujui atau tidaknya permohonan pengunduran diri itu,” kata dia.

Seperti diketahui, surat revisi permohonan diri Prijanto telah diterima pimpinan dewan pada Senin, 9 Januari 2012 lalu. Namun lagi-lagi mantan Asisten Teritorial TNI Angkatan Darat ini masih belum melampirkan alasan pengunduran dirinya. Padahal alasan dinilai penting.

Sejak kemarin, Prijanto sudah mengembalikan tiga mobil dinasnya. Ketiga mobil dinas yang diparkir diantaranya Toyota Camry dan Land Cruises hitam, juga Toyota Altis putih bernomor polisi B 1285 PQA.

Ketika dikonfirmasi Prijanto membenarkan kabar tersebut. “Benar, mobil-mobil sudah saya kembalikan,” kata Prijanto dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews.com. Prijanto menambahkan dirinya merasa malu menggunakan mobil dinas tersebut dalam kondisi seperti sekarang ini.

“Saya malu, memakai fasilitas negara, tetapi tidak bisa berkiprah sesuai jabatan. Syetan pun kalau lihat kelakuan semacam itu pasti ketawa, hehe, dimana martabat manusia ini?” ujarnya. (adi)

Sumber: VIVAnews - Kamis, 12 Januari 2012

DPRD DKI Cecar Foke Soal Pengunduran Diri Prijanto

2012-01-12T13:29:00.000+07:00

JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI akhirnya kembali menggelar rapat paripurna membahas pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Prijanto. Tak hanya mengadakan rapat gabungan anggota dewan saja, hari ini, Kamis (12/1) DPRD DKI juga akan memanggil Gubernur DKI Fauzi Bowo untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, terkait pengunduran diri 'partnernya' tersebut.

Menurut Wakil DPRD DKI Triwisaksana, setelah memanggil Gubernur DKI yang akrab disapa Foke tersebut, pihaknya juga akan memanggil Prijanto, untuk mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara detail.

“Memang benar demikian. Sesuai mekanismenya, setelah mendengar kalrifikasi Gubernur, kita akan memanggil pak Prijanto. Setelah alasan yang diberikan kita pelajari, baru kemudian rapat paripurna bisa digelar,” ujar Triwisaksana, Kamis (12/1).

Sebelumnya, seluruh agenda terkait pengunduran diri Prijanto yang direncanakan akan berlangsung Jumat (6/1) kemarin memang ditunda, karena Wakil Gubernur DKI tersebut sakit. Namun hari ini, sekitar pukul 11.00 WIB, DPRD DKI telah memastikan jika mantan Aster Kasad tersebut akan memberikan penjelasan detail mengenai alasan pengunduran dirinya.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 12 Januari 2012

DPRD DKI Panggil Foke Terkait Mundurnya Prijanto

2012-01-12T13:21:00.001+07:00

Jakarta - Pimpinan DPRD DKI Jakarta hari ini akan menggelar rapat gabungan. Dalam rapat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga turut dipanggil.

Pertemuan ini merupakan tahapan dari proses pengajuan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Pada pertemuan yang akan digelar siang ini, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Fauzi akan diminta menjelaskan dan mengklarifikasi soal pengunduran diri wakilnya tersebut.

"Ini sesuai dengan mekanismenya. Jadi, sebelum Rapat Paripurna, kita memanggil Pak Gubernur, setelah itu kita akan memanggil Pak Prijanto untuk dimintai penjelasan sekaligus alasan pengunduran dirinya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana kepada wartawan, Kamis (12/1/2012).

Setelah pimpinan selesai mendengar penjelasan dari dua pejabat tertinggi di DKI tersebut, selanjutnya mereka akan berembuk untuk menentukan apakah pengunduran diri ini bisa disahkan atau tidak.

"Setelah dipelajari baru kita akan gelar Rapat Paripurna disetujui atau tidaknya permohonan pengunduran diri itu," tambahnya. Sebenarnya, beberapa waktu lalu DPRD telah memanggil Prijanto untuk didengarkan alasannya. Namun, saat itu Prijanto berhalangan hadir arena sakit.

Hingga hari ini, Prijanto belum juga memenuhi panggilan DPRD. Padahal kehadiran mantan Aster KASAD itu sangat penting mengingat dalam surat pengunduran diri yang dia ajukan, Prijanto tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya. (lia/mpr)

Sumber: detikNews - Kamis, 12/01/2012

DPRD Panggil Gubernur DKI

2012-01-12T13:05:00.000+07:00

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta akan memanggil Gubernur DKI, Fauzi Bowo hari ini, Kamis (12/1), untuk meminta penjelasan sekaligus klarifikasi terkait atas pengunduran diri wakilnya, Prijanto.

"Sesuai jadwal, acara ini akan berlangsung hari ini pukul 11.00 WIB," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, di Jakarta, Kamis, sebelum acara dimulai.

Menurut Sani, sapaan akrab Triwisaksana, pemanggilan terhadap Fauzi Bowo merupakan prosedur sesuai dengan mekanisme sebelum digelar Rapat Paripurna DPRD DKI guna menentukan nasib Mayjen TNI (Purn) Prijanto itu.

"Memang demikian prosedurnya. Setelah memanggil Pak Gubernur, kami baru memanggil Pak Prijanto untuk dimintai penjelasan sekaligus alasan pengunduran dirinya," ungkap Sani.

Dia menambahkan pihaknya akan mempelajari dulu masalahnya baru digelar Rapat Paripurna Dewan untuk kepastian apa disetujui atau tidaknya permohonan pengunduran diri Prijanto itu,” ujar Sani.

DPRD DKI mengambil sikap itu terkait atas surat permohonan pengunduran diri Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI, meski yang bersangkutan hingga saat ini masih enggan memberi alasan soal pengunduran dirinya.

Sesuai catatan Media Indonesia, surat revisi permohonan pengunduran diri Prijanto telah diterima pimpinan dewan pada Senin (9/1). Namun, lagi-lagi, mantan Aster TNI AD ini masih belum melampirkan alasan terkait pengunduran dirinya itu.

Padahal, alasan tersebut dinilai penting agar warga Jakarta yang telah memilih Prijanto sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Fauzi Bowo pada pemilu kada 2007 dapat memahaminya. (SSR/OL-10)

Sumber: MediaIndonesia.com - Kamis, 12 Januari 2012

Hari Ini Foke Jelaskan Pengunduran Diri Prijanto

2012-01-12T13:01:00.000+07:00

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akan memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait pengunduran diri Wakil Gubernur Prijanto, Kamis (12/1/2012) di DPRD DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Rabu (11/1/2012). Menurut politisi PKS ini, DPRD DKI Jakarta akan mengambil sikap karena Prijanto tak kunjung menuliskan alasan pengunduran dirinya dalam surat revisi yang diserahkan kepada pimpinan dewan pada Senin (9/1/2012).

"Besok (hari ini) rencananya pimpinan dewan akan menggelar rapat gabungan. Kami juga akan memanggil Fauzi Bowo untuk memberikan klarifikasi pengunduran diri Prijanto," ujar Sani, sapaan Triwisaksana.

Menurut Sani, hal ini sesuai mekanisme sebelum rapat paripurna pengunduran diri Prijanto digelar. Setelah memanggil Foke, sapaan Fauzi Bowo, DPRD DKI Jakarta baru akan memanggil Prijanto terkait alasan pengunduran diri.

"Alasan pengunduran diri itu perlu dicantumkan agar warga Jakarta yang memilih pasangan Foke-Prijanto tahun 2007 kemarin dapat mengetahui alasannya," imbuhnya. (Tribunnews/Danang Setiaji Prabowo)

Sumber: Kompas.com - Kamis, 12 Januari 2012

Foke Dipanggil DPRD untuk Jelaskan Pengunduran Diri Prijanto

2012-01-12T12:54:00.001+07:00

JAKARTA - Gubernur DKI Fauzi Bowo akan memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait pengunduran diri Wakil Gubernur DKI, Prijanto, Kamis (12/1/2012) di DPRD DKI.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, Rabu (11/1/2012). Menurut politisi PKS ini, DPRD DKI akan mengambil sikap karena Prijanto tak kunjung menuliskan alasan pengunduran dirinya dalam surat revisi yang diserahkan kepada pimpinan dewan pada Senin (9/1/2012) kemarin.

"Besok rencananya pimpinan dewan akan menggelar rapat gabungan. Kami juga akan memanggil Fauzi Bowo untuk memberikan klarifikasi pengunduran diri Prijanto," ujar Sani, sapaan Triwisaksana.

Dikatakannya, hal ini sesuai mekanisme sebelum digelar rapat paripurna pengunduran diri Prijanto. Setelah memanggil Foke, sapaan Fauzi Bowo, DPRD DKI baru akan memanggil Prijanto untuk dimintai alasan pengunduran dirinya.

"Alasan pengunduran diri itu perlu dicantumkan. Agar warga Jakarta yagn memilih pasangan Foke-Prijanto tahun 2007 kemarin dapat mengetahui alasannya," imbuhnya.

Sumber: Tribunnews.com - Kamis, 12 Januari 2012

Triwisaksana: Transjakarta Harus Perhatikan Kebutuhan Warga Jakarta

2012-01-11T17:23:00.000+07:00

Jakarta - Menanggapi maraknya keluhan warga Jakarta terkait dengan kualitas layanan TransJakarta yang menurun belakangan ini disikapi serius oleh Politisi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana.

“Keberadaan Transjakarta harus memperhatikan kebutuhan Warga Jakarta, yaitu memastikan pengelolaan TransJakarta sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM), menjaga agar tarif layanan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat,” tegas Triwisaksana Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, disela-sela Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit, Rabu (11/01/2012).

Menurut Triwisaksana kebutuhan warga Jakarta akan hadirnya transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau ini memang tidak bisa ditunda-tunda. “Kemacetan yang kita alami sehari-hari hanya dapat terurai ketika pembangunan transportasi publik dapat segera kita realisasikan,” tuturnya.

“Dalam rangka pembangunan Pola Transportasi Makro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan pengembangan jaringan angkutan umum yang saling terintegrasi dengan moda angkutan lain, memiliki kualitas layanan yang baik serta tarif yang terjangkau. Untuk itu keberadaan TransJakarta harus memperhatikan kebutuhan warga Jakarta,” jelas pria yang akrab disapa Bang Sani.

Sumber: suarajakarta.com, Kamis, 11 Januari 2012

Anggaran Kesehatan Naik, Warga Jakarta Harus Lebih Sehat

2012-01-11T09:53:00.001+07:00

JAKARTA - Masalah kesehatan menjadi salah satu persoalan mendasar di Jakarta. Permasalahan kesehatan di berbagai tempat selalu berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada masyarakat miskin, biasanya kualitas kesehatan masyarakatnya sangat rendah, karena faktor ketidakmampuan ekonomi untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu mengumumkan evaluasi akhir tahun yang menyebutkan angka kemiskinan di Ibukota meningkat dalam tahun 2011. Angkanya naik 3,75 persen, atau sekitar 363 ribu orang dari jumlah keseluruhan masyarakat Jakarta sebesar 9,61 juta Jiwa.

Padahal dalam empat tahun terakhir, angka kemiskinan di DKI Jakarta terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2007 Jumlah penduduk miskin mencapai 405 ribu orang dan turun menjadi 379 ribu orang pada tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 kembali turun ke angka 323 ribu dan terus menurun pada tahun 2010 menjadi 312 ribu orang. Artinya, jumlah masyarakat yang rentan terkena masalah kesehatan juga berpotensi meningkat.

Meningkatnya angka kemiskinan di Jakarta tentu sangat mengkhawatirkan di tengah deru pembangunan yang terus berjalan. Hal ini menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan, khususnya kalangan DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, kesehatan warga DKI Jakarta terus menjadi fokus kebijakan utama para stakeholder. Bahkan alokasi anggaran untuk kesehatan pada tahun 2012 dinaikkan dari tahun sebelumnya.

“Kami sangat fokus terhadap masalah kualitas hidup warga Jakarta, termasuk masalah kesehatan. Tahun 2012 ini alokasi anggaran untuk kesehatan ditetapkan 8,3 persen dari APBD, atau sekitar Rp 2,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 8 persen,” ujarnya, Senin (9/12/2011).

Tahun 2012, APBD DKI Jakarta mencapai Rp 36 triliun. Politisi yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan, alokasi anggaran untuk kesehatan ditargetkan mencapai 15 persen untuk beberapa tahun ke depan. Peningkatan ini tentu tergantung usaha meningkatkan APDB. Ada tiga prioritas anggaran yang masuk dalam alokasi kesehatan ini.

Pertama, program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (gakin). Tahun Ini, kata Sani, alokasi anggaran untuk program tersebut ditetapkan Rp 600 miliar. “Angka ini kita naikkan, karena masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan haknya. Apalagi angka kemiskinan tahun 2011 meningkat,” jelasnya.

Kedua, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta Selatan. Pembangunan RSUD ini diperkirakan memerlukan dana hingga Rp 300 miliar yang diambil dari obligasi daerah. Nantinya, Sani menjelaskan, pelayanan dalam RSUD ini tanpa kelas. Artinya, setiap warga DKI Jakarta diharapkan dapat menikmati pelayanan rumah sakit dengan fasilitas terbaik tanpa pembedaan.

Dan terakhir, alokasi anggaran untuk mendorong kualitas pelayanan di Puskesmas. Anggaran untuk program ini mencapai Rp 4 miliar. Saat ini, lanjut politisi PKS kelahiran Jakarta 40 tahun lalu ini, ada 300 Puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.

“Sekarang ini kan warga DKI menikmati pelayanan di Puskesma dengan biaya yang sangat murah yaitu Rp 2000. Sudah dapat obat dan dilayani dokter. Dan Puskesmas ini bukan saja untuk warga tidak mampu, tapi juga warga yang mampu juga terbuka,” jelas Sani.

Menurutnya, anggaran sebesar itu bukan untuk menggratiskan biaya di Puskesmas, melainkan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas Puskesmas. “Biaya tetap, tidak dinaikkan. Ini untuk membiasakan agar masyarakat Juga jangan terlalu bergantung pada subsidi, tapi juga ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Tahun 2011, jumlah penerima layanan kesehatan Gakin meningkat menjadi 2,7 juta jiwa dari 2,5 juta warga pada tahun 2010. Saat ini di seluruh Puskesmas tingkat kecamatan di Provinsi DKI Jakarta, 5 RSUD dan 95 puskesmas tingkat kelurahan telah memperoleh sertifikat ISO tentang manajemen pelayanan.

Sani Juga mengatakan, untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan anggaran ini DPRD DKI membentuk tim monitoring dan pengawasan. Tim ini untuk memastikan penggunaan alokasi anggaran tersebut tepat sasaran. Sani memaklumi, hingga kini masih banyak warga yang tidak mampu sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) meskipun anggaran kesehatan dari tahun ke tahun selalu naik.

“DPRD selalu terbuka menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan yang buruk, seperti sulit mendapat SKTM, atau diskriminasi pelayanan di RSUD. Jadi kalau masyarakat mendapatkan pelayanan yang tidak baik, laporkan saja. Kita follow up ke instansi terkait,” tutup Sani.

Sumber: Republika edisi Cetak, Kabar Jabotabek, Selasa 10 Januari 2012

Terkait Rencana Pengunduran Dirinya, DPRD akan Panggil Wagub Prijanto

2012-01-11T09:07:00.000+07:00

Jakarta - Setelah menerima surat revisi atas pengunduran diri yang layangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada pekan ini rencananya akan memanggil mantan Asisten Teritorial (Aster) KASAD tersebut untuk menyampaikan alasan pengunduran dirinya. Sebab, dalam surat yang dikirimkan Prijanto tidak dilampirkan alasan mengenai pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, surat revisi pengajuan pengunduran diri Prijanto sudah diterima. “Alasannya belum ada. Tapi, hal itu akan disampaikan prijanto secara lisan dalam pertemuannya dengan dewan nanti,” ujar Triwisaksana, Selasa (10/1).

Menurutnya, setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, tahapan selanjutnya menggelar rapat paripurna untuk mendengar tahapan anggota dewa mengenai pengunduran diri Wakil Gubernur Prijanto.

Sementara itu, meski baru sebatas penyampaian surat permohonan pengunduran diri dan belum tentu disetujui, Prijanto mulai menyerahkan fasilitas yang didapat sebagai wakil gubernur ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Penyerahan fasilitas sebagai wakil gubernur dimulai dari pengembalian dua mobil dinas. Bahkan sejak penyerahan surat pengunduran dirinya pada 27 Desember 2011 lalu, mobil dinas milik Prijanto tidak pernah terlihat di kantor Balaikota DKI Jakarta. Tapi, Selasa (10/1/2012), mobil dinas Prijanto terlihat kembali terlihat ditempat biasa mobilnya terparkir.

Pegawai pemeliharaan aset pemprov yang enggan disebutkan namanya, mengatakan mobil dinas wakil gubernur berupa Toyota Camry berwarna hitam bernomor polisi B 1426 RFS, rencananya akan dikembalikan. Sementara mobil dinas lainnya akan diantarkan langsung oleh Prijanto. “Bapak (Prijanto) belum datang. Tapi nanti mau antar mobil yang satunya dan pulang naik taksi,” ujarnya. (kim)

Sumber: Pelitaonline.com, Rabu, 11 Januari 2012

Jalan Sudirman Masih Berbahaya

2012-01-11T09:01:00.001+07:00

JAKARTA – Janji Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan perbaikan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat tidak terbukti. Jalan protokol tersebut masih dalam kondisi rusak parah dan membahayakan pengendara.

Berdasarkan pantauan SINDO, di depan Gedung BRI masih dibiarkan berantakan. Selain berlubang, kondisi jalan bergelombang sehingga sangat membahayakan. Padahal, Dinas PU menargetkan penambalan jalan tersebut tuntas pada Senin (9/1) lalu.

Terlihat beberapa lubang dan cekungan gelombang di sepanjang beberapa puluh meter. Gelombang ini menyerupai lubang yang kedalamannya dapat membuat roda sepeda motor terperosok atau jatuh. Kerusakan jalan ini dari depan gedung BRI hingga persimpangan Bendungan Hilir (Benhil). Sukirman, 35, seorang pengendara sepeda motor, mengeluhkan kondisi jalan ini. Dia yang biasa melintas di jalan itu terpaksa harus melambatkan laju sepeda motor saat pergi ke kantor.

“Pagi hari jalan ini macet sekali. Saya tidak ada pilihan lain untuk berjalan di mana, karena jalan ini penuh sesak,” ungkap pria yang berkantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini,kemarin. Darhadi, 45, pengguna jalan lainnya, mengaku jalan ini terasa padat sekali ketika pagi hari. Karena jalan ini menghubungkan ke Jalan Thamrin.

“Untung sore saya tidak lewat di sini,”kata Darhadi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana pun geram dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Pihaknya meminta Dinas PU segera menuntaskan perbaikan Jalan Sudirman. Pasalnya, Jalan Sudirman merupakan jalan utama dan jalan protokol di DKI Jakarta.

“Karena saat ini masih dalam musim penghujan, kita maklum pengerjaannya agak tertunda. Meski hujan, bukan berarti jalan ini terlambat penuntasannya. Paling lama pengerjaan jalan ini selesai pekan depan,” ungkap Triwisaksana. Selain itu, politikus PKS ini juga meminta Dinas PU segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Menurut dia, di musim penghujan kondisi jalanan licin dan membahayakan.“Belum lagi gara-gara jalan rusak, semakin membahayakan pengendara,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, jalan rusak menjadi salah satu pemicu kemacetan, karena kendaraan memperlambat laju. Jika persoalan ini tak segera diselesaikan, maka kerusakan jalan semakin parah. Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat Herning Wahyuningsih mengaku terus melakukan perbaikan di dekat BRI Benhil.

“Kalau malam ini cuaca cerah, anggota kami dapat bekerja,” ungkap Herning kemarin. Sementara itu, Wakil Kepala Dinas PU DKI Jakarta Novizal menambahkan,pengerjaan perbaikan jalan rusak di Sudirman dekat BRI Bendungan Hilir bergantung pada cuaca.

“Jika hujan, petugas tidak dapat mengerjakan karena aspal tidak dapat bertahan jika tetap terkena air,” ungkap Novizal. Dia melanjutkan,pengerjaan jalan itu telah dilakukan sejak minggu lalu dan terus dilakukan hingga jalan itu tuntas. Selain kerusakan di Jalan Sudirman di depan BRI Benhil, kenyaman pengguna jalan juga terlihat di Jalan Sudirman di depan pintu gerbang Senayan.

Meski aspal jalan ini terlihat mulus, penutup saluran air yang berada di tengah jalan sangat membahayakan.Pasalnya, penutup saluran air itu lebih rendah dengan permukaan jalan. Menurut Novizal, jalan Sudirman itu masih dalam masa perawatan oleh kontraktor.

“Jalan itu walaupun sudah selesai dikerjakan kontraktor, tapi ada masa enam bulan untuk perawatan. Jika ada masalah selama enam bulan, kontraktor wajib memperbaiki. Kalau tidak,ketika masa serahterima proyek dari kontraktor setelah masa perawatan tidak dapat diterima Dinas PU,” ungkap Novizal. (ilham safutra/foto: newsokezone.com)

Sumber: Seputar Indonesia edisi Cetak, Wednesday, 11 January 2012

Jalur Melingkar KRL Belum Optimal

2012-01-10T10:38:00.000+07:00

KALIBATA - Penerapan sis tem jalur lingkar (loop line) kereta rel listrik (KRL) yang sudah diberlakukan sejak 5 Desember dinilai belum maksimal. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, rute KRL yang disebut dengan sistem jalur lingkar ini belum sepenuhnya beroperasi meling kar. “Jalur lingkar ini belum betul-betul difungsikan dengan baik. Sekarang jalurnya juga masih belum sepenuh nya melingkar karena berhenti di Stasiun Jatinegara,” ujar Triwisaksana.

Saat ditemui di Stasiun Kalibata, Senin (2/1), pria yang akrab disapa Sani ini sengaja melakukan pemantauan lapangan operasional KRL untuk melihat peluang kerja sama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Dia menuturkan, sistem ope rasional jalur lingkar dapat benar-benar diterapkan jika kereta dari Bogor ataupun Depok menuju Jakarta dipisahkan dengan kereta dalam kota. “Saya usul supaya kereta dari Manggarai menjadi rute tersendiri, tidak gabung dengan rute Depok atau Bogor. Kalau tidak begitu, jalur ini jadi belum sepenuhnya melingkar dan belum sepenuhnya terkoneksi,” kata Sani menambahkan.

Bila rute KRL sudah benar-benar melingkar, Sani mengatakan, target PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengangkut dua juta penumpang per hari bukanlah hal yang sulit. Tak hanya itu, head way (rentang waktu kedatangan) antarkereta juga dapat lebih cepat. “Sejauh ini, dengan mulai diberlakukannya loop line, jalur yang dilayani kereta jadi sangat panjang. Headway antarkereta juga cenderung lebih lama,” ujar Sani.

Sani juga mencermati keterlambatan jadwal KRL. Saat melakukan sidak, Sani yang berencana menuju Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, harus terlambat selama setengah jam. Bila sesuai jadwal, KRL AC tersebut harusnya membawa penumpang dari Stasiun Kalibata pukul 10.22 WIB.

Namun kenyataannya, kereta baru tiba di Stasiun Kalibata pukul 10.59 WIB. “Seharusnya kereta jadi moda transportasi yang paling akurat ketepatan waktunya karena tak memiliki penghalang. Ini merupakan hal teknis yang seharusnya di selesaikan,” kata Sani. Tak ha nya itu, dia juga harus berdesak-desakan dengan penum pang lainnya karena kondisi kereta masih penuh sesak. “Pada jam yang tidak sibuk, kereta pun dipenuhi penumpang begini. Apalagi kalau jam sibuk,” ujarnya.

OTD
Jika jalur lingkar sudah betul-betul difungsikan dengan baik dan kereta sudah dapat berfungsi penuh, menurut Sani, pengembangan transit oriented development (OTD) dapat dilakukan. Di stasiun-stasiun besar contohnya, Pemprov DKI dan PT KAI bisa me ngembangkan kawasan properti lebih luas lagi.

Sedangkan di stasiun kecil, kawasan properti, dinilai Sani, belum maksimal. Padahal, di stasiun kecil juga pengembang an kawasan properti bisa lebih luas. Di sekeliling Stasiun Kalibata contohnya, rumah susun Kalibata atau Mal Kalibata dapat menjadi lahan yang bagus untuk menerapkan TOD. “Apalagi, stasiun besar seperti Manggarai. Kerja sama melalui investasi bisa lebih dilakukan secara memadai di jalur loop line ini,” kata Sani.

Investasi yang ditawarkan senilai Rp 4 triliun ini mencakup perbaikan stasiun dan sinyal, penambahan rolling stop armada KRL, pembangunan jalan, dan flyover. Namun, hingga sekarang PT KAI masih belum membuka diri untuk membicarakan investasi ini. (c04 ed: endah hapsari)

Sumber: REPUBLIKA, Selasa, 03 Januari 2012

Perlu Pansus Untuk Benahi Transportasi Publik Ibukota

2012-01-10T10:35:00.000+07:00

Jakarta - Salah satu persoalan krusial di DKI Jakarta adalah permasalahan transportasi publik. Sistem transportasi publik yang runyam telah menghilangkan hak warga DKI Jakarta untuk menikmati kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Kemacetan yang semakin menjadi-jadi adalah salah satu buah dari runyamnya sistem transportasi publik saat ini. Perlu ada terobosan kebijakan untuk mengurai kemacetan melalui pembenahan sistem transportasi publik. Terobosan kebijakan untuk mempercepat reformasi sistem transportasi yang berjalan.

Dalam sebuah kesempatan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menjelaskan, usaha mengurai kemacetan di jalan-jalan Ibukota adalah dengan percepatan pembenahan sistem transportasi publik. Sosok yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pemetaan persoalan kemacetan dan transportasi publik.

Percepatan itu akan didorong lagi dengan membentuk pansus pembenahan transportasi publik yang direncanakan dibentuk awal tahun depan. “Karena semua pihak sekarang ini menyadari transportasi publik di Jakarta harus dibenahi. Sementara dalam rancangan perda tentang tata ruang daerah, transportasi publik menjadi salah satu poin penting. Transportasi publik menjadi tulang punggung kehidupan warga yang dinamis. Jadi perlu ada percepatan reformasi transportasi publik,” kata Sani, Senin (26/12/2011).

Beberapa hal yang harus dibenahi dalam reformasi transportasi publik ini adalah transportasi berbasis rel seperti yang sudah diujicobakan dan dijalankan, yaitu KRL Commuter Line dan Blue Line serta percepatan Mass Rapid Transit (MRT), selain busway Transjakarta yang sudah berjalan.

Yang juga tidak kalah pentingnya, Sani mengatakan, pembenahan transportasi umum reguler. “Pembenahan nanti juga termasuk soal keamanan. Jadi semua itu harus dibenahi. Dan pansus ini nantinya akan memetakan masalah-masalah yang ada. Mana titik lemahnya dari mekanisme percepatan ini yang harus diurai,” lanjutnya.

Secara umum, strategi mengurai kemacetan di Jakarta ada tiga. Pertama, mengalihkan para pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Sehingga pembenahan transportasi publik ini menjadi keniscayaan. Kedua, meluaskan jaringan jalanjalan di Jakarta dengan membangun jalan-jalan lintas dan tembus. Ketiga, membatasi jumlah kendaraan pribadi melalui kebijakan, seperti penerapan jalan berbayar, menaikkan tarif parkir, dan pembatasan BBM bersubsidi.

Meski demikian, Sani mengatakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak bisa menyelesaikan masalah transportasi untuk mengurai kemacetan di Ibukota tanpa dukungan dan bantuan dari warga dan seluruh stakeholder. Dukungan masyarakat dapat ditunjukkan misalnya dalam bentuk perilaku disiplin berlalu lintas dan menaati setiap rambu lalu lintas.

“Dewan mendukung langkah penataan dan pembenahan transportasi di DKI Jakarta yang meng gunakan sistem pola transportasi makro (PTM). Dewan sekarang sedang melakukan pemetaan dulu. Dari sini, kita berharap bisa memberikan rekomendasi road map transportasi publik kepada pansus,” jelas politisi lulusan Birmingham University, Inggris ini.

Politis PKS yang murah senyum ini melanjutkan, ada beberapa hal yang ditargetkan harus selesai di tahun 2012 terkait percepatan pembenahan sis -tem transportasi publik ini, seperti pemancangan tiang-tiang MRT, optimalisasi Transjakarta koridor XI (Pulogebang – Kampung Melayu), pemba ngun an koridor XII (Tanjung Priok-Pluit), optimalisasi KRL Blue Line, dan desain ulang jalur monorail.

“Pancang-pancang yang ada tetap akan digunakan untuk monorail. Tapi perlu diubah desainnya. Desain baru ini untuk kelayakan investasi. Dan ini semua menjadi wilayah pembahasan dan pengawasan pansus transportasi nanti,” pungkas Sani.

Sumber: REPUBLIKA, Selasa, 03 Januari 2012

Larangan Naik ke Atap-Tak Dapat Restu Polda, Penertiban Ditunda

2012-01-10T10:13:00.001+07:00

JAKARTA - Rencana penertiban penumpang di atap kereta rel listrik (KRL) ekonomi pada Rabu (11/1) ditunda karena ada larangan dari Polda Metro Jaya. Menurut Manager Security PT KAI Daop I Jakarta Ahmad Sujadi, Polda Metro Jaya meminta ada praoperasi.

Hal ini dilakukan agar ada pengenalan lebih detail kepada penumpang, mengenai sanksi yang akan diterapkan. Sebab, penumpang di atap kereta tidak semua tahu duduk permasalahannya. ”Polda minta ada praoperasi, mungkin tanggal 21 atau 31 Januari sanksi mulai diterapkan,” kata Sujadi kepada wartawan kemarin. Pada hari Rabu (11/1) PT KAI akan menggelar dialog dengan penumpang yang biasa naik di atap kereta.

Adapun rencana pelibatan tokoh masyarakat dan pertunjukan musik akan dihentikan. Sujadi mengungkapkan, penumpang yang biasa naik di atap kereta terbagi dalam 19 kelompok. Lima kelompok di antaranya sudah menyetujui larangan PT KAI dan berjanji tidak akan naik di atap lagi. ”Selanjutnya 14 kelompok yang lain baru akan diajak bicara besok,” tuturnya. Sebelumnya PT KAI berencana menertibkan penumpang mulai besok. Selama sepuluh hari terakhir dilakukan sosialisasi dengan menggandeng tokoh masyarakat untuk memberikan nasihat kepada penumpang agar tidak naik di atap kereta gagal.

Cara ini dilakukan di Stasiun Citayam, Bojonggede, Depok Lama,dan Bogor. Namun hal ini tak membuahkan hasil maksimal. Saat hendak berangkat dari stasiun, mereka memang mematuhi imbauan untuk masuk ke dalam kereta. Ketika tiba di stasiun berikutnya, mereka naik lagi ke atap. Bahkan, ada penumpang yang nekat naik ke atap saat kereta mulai bergerak. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, pelibatan penceramah dalam penertiban penumpang di atap kereta kurang tepat. Dia melihat kasus ini bukanlah masalah agama, tapi kurangnya armada. Seharusnya PT KAI bisa melihat sumber persoalannya.

”Ini hanya persoalan keterbatasan armada yang membuat masyarakat mencari cara, hingga akhirnya menjadi ahli dalam naik ke atap,” ujarnya. Dia mengungkapkan, para penumpang naik ke atap kereta karena dipaksa keadaan. Jika mereka menunggu kereta berikutnya, risikonya bakal terlambat ke tempat kerja. “Mereka bertaruh nyawa untuk sampai tujuan agar tepat waktu,” tuturnya. Mengenai penumpang yang sengaja naik ke atap lantaran enggan membeli tiket, hal itu akibat tidak sterilnya stasiun.

Baik karena pintu masuk rusak maupun minimnya peran petugas keamanan. Persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada PT KAI, melainkan harus di-back up pemerintah. ”Pemerintah harus memperhatikan dan melakukan upaya untuk membuat stasiun manapun steril. Dengan demikian KRL Jabodetabek nantinya bisa nyaman dan manusiawi. Hanya di Indonesia penumpang bebas masuk stasiun tanpa tiket,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, penindakan terhadap penumpang yang berada di atap harus lebih tegas lagi. Harapannya, penumpang yang biasa di atap kereta bisa jera. ”Cara menumpang di atap gerbong sangat membahayakan keselamatan. KAI harus mencari upaya yang lebih bagus lagi, namun tidak menimbulkan masalah baru. Jadi setelah penumpang di atas gerbong habis, masalah baru pun bermunculan,” kataTriwisaksana.

DPRD sepakat jika penambahan frekuensi perjalanan menjadi solusi untuk meniadakan penumpang di atap kereta. Namun, peningkatan frekuensi perjalanan kereta harus dibarengi dengan sterilisasi jalur dari permukiman dan perlintasan liar. “Permukiman padat yang berada di sepanjang jalur kereta itu akan mengganggu kelancaran kereta untuk melintas,” tutur politikus PKS ini.

Dia menyadari bahwa penambahan armada kereta tidak bisa dilakukan secara cepat. Satu-satunya yang bisa dilakukan saat ini adalah memaksimalkan armada yang ada. (ridwansyah/foto: akbarzainudin.com)

Sumber: seputar-indonesia.com, Tuesday, 10 January 2012

Bang Sani Sahabat "Orang Kecil"

2012-01-09T15:17:00.000+07:00

PKS Jakarta - Bang Sani (Triwisaksana) mengaku banyak menyerap aspirasi kaum ibu dalam kunjungan-kunjungannya ke pelosok Jakarta. "Umumnya para ibu di Jakarta menginginkan kualitas hidup yang lebih baik, bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk keluarga dan terutama anak-anaknya," ujarnya.

Aspirasi kaum ibu tersebut menjadi salah satu penyemangat dirinya dalam upaya menyusun prioritas APBD pendidikan di tahun 2012. Alhamdulillah saat ini, pemprov dan dewan sepakat menggelontorkan lebih dari 7 triliun rupiah untuk bidang pendidikan (anak).

"Kami masih terus memperjuangkan pendidikan gratis 12 tahun, namun untuk saat ini kami baru bisa menyediakan beasiswa bagi siswa tidak mampu untuk gratis di tingkat SMU/SMK, sementara SD, SMP dan sederajat telah bisa digratiskan," ujar Bang Sani.

Bang Sani dan Istri ternyata juga sangat cocern dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak. Mereka ingin menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa ini khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Concern dengan misi penanaman nilai moral dan kebaikan sejak dini, akhirnya mendorong Bang Sani dan istri untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Aulia (YPA) di tahun pertama pernikahannya, 1994.

Bang Sani dan istri sepakat bahwa keluarganya harus memiliki sebuah proyek kebajikan bersama agar bisa menjadi keluarga yang bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, diawali dengan playgroup dan TK, kini YPA telah membuka jenjang pendidikan hingga SMP.

Harapan Bang Sani dan istri untuk keempat anaknya adalah mereka bisa memahami nilai moral dan kebaikan dengan baik. Menjadi apapun mereka nantinya, mereka harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepada anak pertama dan keduanya, yang sudah SMA dan SMP, Bang Sani mulai menjelaskan bahwa keluarganya adalah keluarga dakwah. Kesibukan ayah dan ibu mereka di luar rumah tak pernah lepas dari usaha memperjuangkan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, bukan untuk mencari nafkah semata.

Di struktur PKS, Bang Sani juga termasuk pencetus ide program takaful untuk anak-anak yatim dari kader yang sudah meninggal. Saat ini PKS telah mendata kader-kader partai yang telah meninggal dan membuat program untuk kesejahteraan anak-anak yatim yang ditinggalkannya.

Lewat program takaful tersebut, anak-anak yatim dari kader PKS yang sudah meninggal akan dibantu pembiayaan pendidikannya. Dan terkahir Bang Sani juga ikut dalam penyelenggaraan program acara ulang tahun untuk anak - anak penderita HIV.

Ooohh.....jadi Orang Kecil yang dimaksud di sini adalah anak-anak ... :(
Jadi maksud Bang Sani sahabat orang kecil adalah Bang Sani sahabat anak-anak ...:)

Oleh karenanya tidak heran, ketika datang ke kampung-kampung di pelosok Jakarta, Bang Sani sering dielu-elukan anak-anak. Seperti ketika beliau datang ke Kampung Jawara Betawi, kehadiran Bang Sani di tengah pemukiman Warga Kebon Pala, Gang Mess sangat menarik perhatian anak-anak. Di sepanjang jalan Bang Sani dielu-elukan penduduk, utamanya kaum ibu dan anak-anak. (PKS Pancoran)

Bahaya di Tengah Hijaunya Jakarta

2012-01-08T21:49:00.000+07:00

Jakarta - Kota Jakarta kini makin hijau dengan pepohonan. Namun, rimbunnya tanaman mengundang bahaya lain. Pohon tumbang.Hujan dan angin kencang yang bertiup di Ibu Kota, Kamis (5/1) lalu, mengakibatkan dua orang tewas, 14 mobil, dan tiga motor rusak.

Sebagian besar diakibatkan oleh pohon tumbang, sebagian lagi karena papan reklame yang roboh. Tak kurang 87 pohon roboh dan 82 sempal (patah ranting dan dahannya) hari itu.

Data menunjukkan setiap tahun jumlah pohon yang tumbang cukup besar. Tahun 2011, hujan angin yajng terjadi (16/3) mengakibatkan 42 pohon tumbang dan 125 sempal. Akibatnya, 14 mobil, satu motor, dan satu warung rusak. Sebelumnya di tahun 2010, angin kencang juga melanda (28/12) dengan akibat 78 pohon roboh dan 42 sempal. Sebanyak 13 pohon yang tumbang menimpa mobil, motor, rumah, dan bangunan lainnya.

Menurut data dari TMC Polda Metro Jaya, lokasi pohon yang tumbang Kamis lalu merata di seluruh wilayah Jakarta. Kawasan tersebut di antaranya Dukuh Atas, Kebon Sirih, Jalan Tomang Raya, Jalan Abdul Muis, Jalan Mangga Besar Raya, Sekitar Monas, Jalan Wahid Hasyim, Bendungan Hilir, Jalan Sudirman, Jalan Kramat Raya, Kedoya, dan sebagainya.

Kawasan yang paling banyak ditemukan pohon tumbang ialah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Selain menimbulkan kerugian harta dan nyawa, robohnya pohon-pohon itu makin menambah kemacetan panjang di Jakarta. Warga Jakarta masih harus tetap waspada dengan bahaya pohon tumbang berikutnya. Ini karena potensi terjadinya hujan di Jakarta untuk beberapa waktu ke depan masih tinggi.

Kepala Subbidang Info Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG), Hari Tirto, mengungkapkan Januari-Februari memiliki curah hujan dengan intensitas tinggi, 301-400 mm. Bahkan, di sebagian wilayah Jakarta, perkiraan mencapai curah sangat tinggi, yakni antara 401-500 mm. Hari menjelaskan, untuk mengenali terjadinya hujan angin, bisa dilakukan dengan melihat radiasi matahari. Jika warga merasa mentari terik pada pagi hari, itu mengindikasikan akan terjadi hujan berangin pada sore hari.

Merasa gerah juga dapat menjadi indikasi untuk mengantisipasi hujan angin. Jika tubuh merasa panas, berkeringat, sangat gerah, jelas Hari, itu menjadi tanda hujan angin akan datang. "Masyarakat juga merasa kegerahan karena radiasi cukup besar. Jika dirasa kok panas sekali, ini bukti kelembapan tinggi," tambahnya.

Persoalan pohon
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI Jakarta, Chatarina Suryowati, mengatakan pihaknya telah melakukan segala antisipasi menghadapi hujan angin seperti Kamis lalu. Itu dilakukan dengan pemeriksaan, pemangkasan, dan penebangan pohon.

Dalam hal pemangkasan, penentuan durasi dilakukan sesuai jenis pohon. Untuk pohon jenis angsana dilakukan satu hingga dua kali pemangkasan dalam setahun. Adapun pohon mahoni dilakukan pemangkasan setiap dua hingga tiga tahun sekali. Sedangkan pengumpulan data pohon, kata Chatarina, dilakukan pengawasan setiap hari. "Pokoknya setiap hari patroli," ujarnya.

Penyebab robohnya pohon tidak hanya karena berusia tua, menurut Chatarina, tetapi pohon muda juga berpotensi untuk tumbang. "Pohon yang sehat pun bisa tumbang. Jadi angkanya tidak pasti." Chatarina menyebutkan jenis pohon yang ada di Jakarta, di antaranya tanjung, mahoni, gelodokan, trembesi, dan angsana. Dosen Taksonomi Tumbuhan Faskular Universitas Indonesia, Mega Atria, mengatakan pohon yang sekarang ditanam di Jakarta mengejar kepentingan cepat tumbuh dan teduh. Namun, aspek keamanan tidak menjadi kepentingan nomor satu. Seperti pohon angsana, tuturnya, sifatnya lebih mudah tumbuh dan murah, namun rentan terhadap angin.

Mega tak menyebutkan jenis-jenis pohon yang dapat ditanam di Jakarta secara perinci, tapi dia terpesona dengan pohon di Kota Bogor. Dia mengungkapkan bahwa di Bogor banyak pohon besar seperti kenari. Pohon kenari ini ditanam oleh Belanda saat masa penjajahan dulu. Pohon kenari, menurutnya, gampang tumbuh, tapi dahannya lentur.

Pohon tua di Jakarta, menurut Catharina, berjumlah 30 persen atau 21 ribu dari 70 ribu pohon yang ada. Namun, data jumlah pohon rawan roboh di Jakarta, menurutnya, tidak dapat dipastikan. Berdasarkan penelitian Distankam pada pertengahan tahun 2010, terdapat 1.800 pohon di DKI Jakarta yang rawan tumbang. Namun, jumlah pohon rawan tersebut, menurut Catharina, sudah ditangani.

Dadang (32), warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengatakan Dinas Pertamanan sering melakukan pemangkasan pohon. Meski demikian, menurutnya, pemangkasan tak terlihat dilakukan secara rutin.

Jika warga melihat pohon di jalan yang rawan tumbang, mereka tidak boleh seenaknya menebang. Pohon-pohon di jalan merupakan bagian taman kota milik pemerintah. Yanto (35), warga Gambir, Jakarta Pusat, punya pengalaman soal ini. Pernah suatu hari dia berinisiatif memangkas pohon lebat di sekitar gubuknya. Bukan pujian yang ia dapat, melainkan justru teguran dari petugas. "Pernah mangkas, malah ditegur," ujarnya kecewa.

Chatarina mengungkapkan memang terdapat larangan warga menebang. Larangan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Memangkas atau menebang itu harus izin," katanya menegaskan. Aturan itu memberi ancaman pelanggarnya dengan pidana kurungan paling singkat 30 hari dan paling lama 180 hari. Atau denda paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 50 juta.

Namun, menurut anggota DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, larangan tersebut berlaku jika menebang habis, tidak berlaku bila sekadar merapikan. "Menebang habis memang dilarang, tapi kalau merapikan yang membahayakan justru dianjurkan," tuturnya.

Masalah
Dalam pelaksanaan perawatan pohon-pohon di Jakarta, Distamkam mengaku kekurangan anggaran. "Pokoknya, anggarannya gak sesuai. Kurang," ujar Catharina. Dia enggan menyebut besarnya anggaran karena belum diketahui secara persis untuk tahun 2012. Sedangkan anggaran tahun 2011, dia mengaku lupa. Begitu pula, ketika Republika bertanya mengenai petugas pelaksana perawatan tersebut, Catharina tak tahu-menahu karena urusan tersebut dipegang oleh pihak ketiga.

Dalam website resmi Distamkam DKI Jakarta, disebutkan peralatan yang dimiliki berjumlah 103. Terdiri atas satu benchoe loader, lima truk crane, 41 truk angkut, dan 56 truk tangki penyiraman. Sedangkan jumlah sumber daya manusia ialah 585 orang dengan beragam pangkat dan golongan.

Jumlah sumber daya manusia itu tak sebanding dengan jumlah seluruh pohon di Jakarta yang menurut data Distamkam ada sekitar 4,5 juta pohon. Jika jumlah pohon dibagi SDM yang ada, setiap petugas berkewajiban mengurus 7.600 lebih pohon. Jika berkeliling setiap pekan, seorang petugas harus mengurus sekitar 1.100 pohon setiap harinya.

Menurut Triwisaksana, jika Dinas Pertamanan kekurangan petugas pelaksana, DPRD siap membuka kerja sama dengan outsourching. "Pertamanan kurang kita bisa outsourching, yakni perusahaan yang dianggap mampu menangani hal tersebut," ujarnya. Namun, menurutnya, hal ini baru sebuah rencana, belum terlaksana.

Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, mengatakan terdapat empat hal yang perlu diperhatikan dalam permasalahan pohon tumbang. Pertama, menjelang musim hujan seharusnya menjadi waktu untuk memangkas pohon. Kedua, ditetapkannya titik-titik pohon tua. Selama ini Dinas Kota hanya berhenti pada pendataan, namun tidak ada tindakan preventif.

Ketiga, penyebab banyaknya pohon tumbang ialah akar yang tidak kokoh. Akar-akar ini dipotong untuk gorong-gorong dan trotoar sehingga banyak pohon rapuh untuk berdiri tegak. Terakhir adalah jenis pohon. Perlu diketahui jenis-jenis pohon yang dahannya cepat patah atau rawan untuk patah. “Perlu tindakan-tindakan preventif untuk menghadapi risiko,” tutur Yayat.

Triwisaksana meminta agar Distamkam mengambil pelajaran dari kejadian beberapa hari yang lalu, khususnya pohon-pohon yang berada di jalan utama. “(Pohon) Harus segera dicek, dipastikan supaya tidak terjadi lagi kasus yang membahayakan,” katanya menegaskan. (ed: subroto)

Sumber: REPUBLIKA, Minggu, 08 Januari 2012

Naikkan Tarif Parkir, Benahi Sistem Transportasi

2012-01-08T07:21:00.000+07:00

Jakarta - Bukan Jakarta kalau tanpa kemacetan setiap hari. Di Ibukota berpenduduk 9,7 juta jiwa ini, kemacetan menjadi masalah krusial yang belum juga teratasi. Sebagaimana juga benang kusut pengelolaan sistem transportasi massal yang belum terurai.

Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memecahkan masalah kemacetan yang semakin hari semakin menggila. Mulai dari penambahan fasilitas jalan, pengadaan jalur khusus bis transjakarta, hingga nantinya pembatasan BBM Bersubsidi oleh pemerintah pusat.

Salah satu terobosan lain yang dibuat adalah rencana menaikkan tarif parkir bagi kendaraan pribadi di wilayah Jakarta pada tahun ini. Rencana ini diusulkan Pemprov DKI melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran yang mengusulkan tarif parkir naik 400 persen pada tahun 2012. Artinya, untuk kendaraan roda empat jenis sedan dan mini bus akan dibebankan tarif Rp 4 ribu per jam dari Rp 1000 per jam dan sepeda motor Rp 2 ribu per jam dari Rp 500 per jam saat ini.

Saat ini, revisi Perda No 5 Tahun 2009 tentang Perparkiran sedang dibahas di DPRD DKI Jakarta. Ditargetkan dalam dua bulan ke depan pembahasan revisi perda tersebut selesai dan dapat diberlakukan secepatnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana memaklumi, tujuan penaikkan tarif pakir pada tahun ini tidak semata untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, tetapi menjadikan kenaikan tarif ini sebagai instrumen pembenahan manajemen lalu lintas, termasuk bagaimana mengatur pengguna kendaraan pribadi. “Yang tidak kalah penting, kebijakan menaikkan tarif parkir ini bisa menjadi salah satu instrumen mengurai kemacetan,” ujar Triwisaksana, Kamis (5/1/2012).

Namun demikian, tokoh yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan, penaikkan tarif ini tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap. Pe netapan kenaikan tarif dilakukan secara gradual 2 sam pai 3 kali lipat. Hal ini mempertimbangkan beban masyarakat. Karena secara jangka panjang, harus dilakukan dulu pembenahan sistem transportasi publik sebelum menaikkan tarif dalam batas optimal.

Menurutnya, masyarakat jangan diberikan alternatif yang justru malah menambah beban mereka. “Masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir dengan kenaikan ini, karena kebijakan ini untuk kepentingan publik juga. Asalkan pemerintah provinsi juga membenahi sistem transportasi massal,” kata Sani.

Dalam pengelolaan parkir, menurutnya, Pemprov DKI melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) semestinya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator saja. Sementara untuk pelaksana teknis diberikan seluas-luasnya kepada badan usaha dengan tarif yang ditentukan dalam perda. Untuk kawasan padat komersial berbeda dengan kawasan pemukiman.

Selain gradual, pemberlakuan kenaikan tarif juga harus didahului dengan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat secara luas. Sani berharap, sosialisasi kenaikan tarif parkir didukung kalangan perguruan tinggi, LSM dan institusi lain. “Untuk membangun kesadaran bersama bahwa kenaikan tarif ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurai kemacetan. Karena semakin banyak pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik, maka semakin baik untuk kondisi lalu lintas. Jadi yang meyakinkan bukan saja pemda, tapi juga unsur masyarakat lain,” cetusnya.

Politisi PKS ini juga berharap kesadaran masyarakat tumbuh untuk memelihara jalur hijau dan pedestrian agar tidak disalahgunakan menjadi tempat parkir ilegal. Keberadaan parkir-parkir ilegal itu juga menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di Jakarta.

“Memang perda parkir ini tidak mengatur keberadaan parkir-parkir ilegal. Itu sudah diatur dalam perda lalu lintas. Tapi saya berharap masyarakat juga ikut memelihara tempat-tempat umum agar tidak dijadikan lahan parkir. Karena itu ilegal, pelanggaran,” pungkas Sani.

Sumber: Republika, Jumat, 06 Januari 2012

Councillor seeks more reliable commuter line

2012-01-07T08:17:00.000+07:00

JAKARTA: The deputy speaker of the City Council, Triwisaksana, has said that commuter line operator PT KCJ, a subsidiary of state train operator PT KAI, should work on its punctuality and technical maintenance to ensure a better service.

In his statement made available to Antara on Thursday, Triwisaksana said that the commuter line was the backbone of the greater urban area.

“The operator should maintain a reliable schedule and intensively disseminate information about the recently operational loop-line routes…with their more frequent headway and bigger carrying capacity,” he said.

He also said that PT KCJ could optimize its service by providing commuter lines from satellite cities in Bogor, Serpong and Bekasi to main stations such as Tanah Abang and Manggarai in Central Jakarta or Jatinegara in East Jakarta.

“I hope there will be no more incidents of schedule changing and unanticipated technical glitches that take a toll on passengers,” Triwisaksana said.

Sumber: The Jakarta Post | Fri, 01/06/2012

Pengelola KRL Didesak Benahi Jadwal

2012-01-05T15:05:00.000+07:00

Jakarta - "Ketapatan jadwal dan kesigapan teknis armada kereta api sangat penting. Apalagi, moda transportasi tersebut merupakan salah satu tulang punggung pergerakan warga ibukota dari tempat ke tempat lain."

Pengelola Kereta Api Listrik (KRL) Jabodetabek diminta bekerja keras dalam memastikan ketepatan jadwal dan kelaikan teknis moda transportasi tersebut. Sehingga tidak ada kerusakan yang menganggu perjalanan kereta.

"Ketapatan jadwal dan kesigapan teknis armada kereta api sangat penting. Apalagi, moda transportasi tersebut merupakan salah satu tulang punggung pergerakan warga ibukota dari tempat ke tempat lain," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, hari ini.

Menurt dia, penerapan pelayanan pola baru rute Kereta Api Rel Listrik (KRL) Jabodetabek wajib ditingkatkan. Terutama terkait ketepatan waktu dan sosialisasi rute loop line atau jalur lingkar yang belum lama diberlakukan.

"Dengan pola ini, KRL tidak perlu melingkar, di stasiun utama, penumpang diantar dengan pola loop line, sehingga daya angkut bisa lebih besar dan waktu kedatangan bisa lebih cepat," ujarnya.

Triwisaksana menambahkan, pola loop line juga bisa dioptimalkan dengan membuat kereta dari wilayah komuter seperti Bogor, Serpong dan Bekasi berhenti di stasiun utama seperti Tanah Abang dan Manggarai atau Jatinegara.

Ia melihat banyak masyarakat sudah sangat tergantung pada moda ini. Itu sebabnya ia mengingatkan kepada PT KAI dan PT KCJ sebagai anak perusahaan yang mengurus kereta lingkar Jakarta agar selalu memerhatikan aspirasi masyarakat.

"Saya harap tidak ada lagi penghapusan jadwal atau kerusakan teknis yang tidak terantisipasi sehingga membuat masyarakat tidak terangkut kereta," katanya. (Ardi Mandiri)

Sumber: beritasatu.com, Kamis, 05 Januari 2012

Nama Cagub-Cawagub DKI Segera Dideklarasikan

2012-01-04T22:15:00.000+07:00

Jakarta - Panitia bersama (Panbers) Partai Politik peserta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012, segera mendeklarasikan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung pada Pemilukada mendatang.

"Secepatnyalah, Januari ini Panbers sudah mendeklarasikan pasangan cagub/cawagub, cuma nanti kapan tanggalnya akan kita kabarin lagi," ujar tokoh Panbers, M Taufik saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/1/2012) siang.

Meski demikian, saat ditanya sedikit bocoran mengenai siapa yang akan diusung, M Taufik yang juga merupakan Ketua DPD Gerinda, enggan memberikan. Dia mengatakan siapa Cagub dan Cawagun yang akan diusung Panbers masih bersifat rahasia.

Terlebih menurutnya, hingga saat ini Panbers, yang terdiri Golkar, Gerindra, Hanura dan Partai Damai Sejahtera (PDS) masih menerima pendaftaran tokoh yang akan dicalonkan yang nantinya akan dicalonkan dalam Pemilukada 2012 nanti.

Menanggapi isu yang beredar diusungnya Prijanto menjadi bakal calon gubernur yang diusung Panbers dalam Pemilukada nanti, Taufik membantahnya. "Belum, itu belum. Jika pun ada, Prijanto terlebih dulu harus mengutarakan visi dan misinya dihadapat partai politik yang tergabung dalam Panbers," jelasnya Taufik.

Sementara itu, meski telah memastikan Triwisaksana sebagai bakal calon (balon) gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012, namun DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta masih merahasiakan siapa pasangan Triwisaksana.

"Saat ini kita masih merahasiakan yang duduk di DKI 2, yang jelas nanti colon wakil gubernur yang diusung PKS berasal dari koalisi. Walau pun kursi di fraksi, PKS masih cukup untuk mengusung wakil gubernur dari interen partai tanpa koalisi," jelas penasihat DPW PKS, Triwisaksana saat ditemui di Jakarta, Senin (2/1/2012).

Dijelaskannya, hal tersebut dilakukan karena waktu PKS untuk mendeklarasikan bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur baru akan dilakukan mendekati pendaftaran calon ke KPU Provinsi DKI Jakarta. "Kita akan melakukan deklarasi pada Maret, tidak seperti Golkar dan PAN yang akan mendeklarasikan bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur pada bulan Januari 2012 ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, mengahadapi Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2012 ini, rencana PKS untuk mencalonkan Triwisaksana atau Bang Sani nyaris terealisasi. Meski demikian, siapa calon pendamping Sani, hingga saat ini masih tetap dirahasiakan. Tapi yang jelas, wakil gubernur yang diusung PKS nantinya akan berasal dari partai koalisi PKS. (inc/ari)

Sumber: Jakartapress.com, Rabu, 4 Januari 2012

Prijanto Mundur, Roda Pemerintahan Terganggu

2012-01-04T16:36:00.001+07:00

KabarBekasi.com - Dalam waktu dekat ini, DKI Jakarta akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada bulan Juni. Untuk itu Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta harus cepat menentukan pelaksana harian (Plh) sebagai pengganti tugas Gubernur selama cuti kampanye.

Namun menjelang Pemilukada pada bulan juni, wakil Gubernur Prijanto mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri tersebut di khawatirkan justru akan menganggu jalannya roda pemerintahan.

“Jika dikabulkan pengunduran diri Prijanto selaku Wakil Gubernur, otomatis pemerintahan akan dijalankan oleh Gubernur saja. Kondisi ini akan diperparah mengingat gubernur dipastikan mengambil cuti dalam menghadapi Pemilukada DKI Jakarta nanti,” kata Amir Hamzah, Pengamat Politik Ibukota.

Sementara itu, Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa rencana rapat paripurna akan dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2012. Rencananya dalam rapat paripurna tersebut,” Prijanto akan membeberkan alasan pengunduran dirinya secara komprehensif,” ujar Tri. (AD/In/KabarBekasi.com)

Sumber: KabarBekasi.com, Rabu, 4 January, 2012

DPRD DKI Sepertinya Sepakat Kabulkan Pengunduran Diri Prijanto

2012-01-03T13:09:00.000+07:00

JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI sepakat mengabulkan rencana pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, pada Sidang Paripurna yang rencananya digelar Jumat (6/1). Pasalnya sesuai dengan ketentuan, tidak ada aturan yang mengatur penolakan terhadapan permohonan pengunduran diri pimpinan daerah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, yang mengaku dari hasil rapat internal pimpinan dewan kemungkinan besar permohonan tersebut akan dikabulkan.

“Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, hanya diatur pemberhentian. Sedangkan pengunduran diri tidak tertuang secara luas dalam peraturan tersebut. Jadi kemungkinan besar akan kami kabulkan permohonan pak Prijanto,” ujar Triwisaksana, Senin (2/1).

Kendati demikian politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini,menambahkan Prijanto harus lebih dulu melampirkan alasan pengunduran dirinya. Paling lambat Rabu (4/1), hal tersebut sudah disampaikan ke dewan. Sehingga pimpinan dewan, fraksi dan komisi dapat mempelajarinya. “Alasan ini penting. Agar dewan dapat menjelaskan kepada warga Jakarta terkait pengunduran diri wakil gubernurnya,” tandas pejabat yang akrab disapa Bang Sani ini.

Sebelumnya kepastian bakal dikabulkannya permohonan pengunduran diri Wagub DKI, Prijanto, juga dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI lainnya, Lulung Lunggana. Usai rapat pimpinan internal, politisi PPP menegaskan akan mengabulakn permohonan tersebut.

“Dari rapat pimpinan yang telah kami gelar kemungkinan akan mengabulkan permohonan pengunduran diri Pak Prijanto,” ujar Lulung Lunggana.

Lebih lanjut dikatakannya, permintaan pengunduran diri pejabat adalah hak pribadi sehingga harus dipenuhi. Ia pun menirukan permintaan Prijanto saat mengajukan surat tersebut. “Saya mohon kepada seluruh pimpinan dewan, fraksi dan komisi untuk menyetujui pemberhentian saya,” kata Lulung menirukan permohonan Prijanto.

Seperti diketahui penentuan nasib Wakil Gubernur DKI, Prijanto, yang dipilih langsung oleh rakyat pada 2007 akan dilakukan melalui Rapat Paripurna pada Jumat (6/1) mendatang. Dalam rapat tersebut juga akan dibeberkan beberapa alasan pengunduran diri Prijanto. (guruh/b)

Sumber: PosKota, Senin, 2 Januari 2012

Triwisaksana Pantau KRL Loopline

2012-01-03T12:36:00.000+07:00

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana memantau penerapan rute loopline dari stasiun Kalibata menuju stasiun Jatinegara, Jakarta, Minggu (1/1). Triwisaksana berbincang dengan penumpang KRL.

Selain mengamati kesiapan sistem loopline yang telah diterapkan Triwisaksana juga memantau untuk kemungkinan kerjasama PT KAI dengan Pemerintah DKI, dalam kemajuan KRL loopline tersebut. (Adhi Wicaksono)

Sumber: detikFoto, Senin, 2 Januari 2012

Wakil Ketua DPRD DKI Pantau KA

2012-01-03T12:13:00.002+07:00

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana (kiri) memantau penerapan rute loopline dari stasiun kereta api Kalibata menuju stasiun Jatinegara, Jakarta.

Selain mengamati kesiapan sistem loopline yang telah diterapkan Triwisaksana juga memantau untuk kemungkinan kerjasama PT KA dengan Pemerintah DKI, dalam kemajuan KRL loopline tersebut. (rihadin/sir)

Sumber: PosKota, Senin, 2 Januari 2012

Triwisaksana Coba Sistem Loopline dari Kalibata-Jatinegara

2012-01-03T11:56:00.000+07:00

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta sistem loopline KRL Jabodetabek ditingkatkan. Menurut dia, ketepatan waktu dan daya angkut masih menjadi kendala. Triwisaksana sendiri mencoba sistem loopline dari Kalibata-Jatinegara. Dia pun ikut merasakan antrean tiket yang cukup panjang.

Dalam KRL, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. “Soal ketepatan waktu dan sosialisasi rute, daya angkut masih perlu dioptimalkan. Dewan mendorong PT KAI untuk terus meningkatkan pelayanan serta menambah jumlah gerbong untuk menambah kapasitas angkut dari wilayah komuter,” ujarnya.

Agar frekuensi perjalanan lebih maksimal, Triwisaksana mengusulkan kereta dari wilayah komuter berhenti di stasiun utama seperti Tanah Abang, Manggarai, Duri, ataupun Jatinegara. Nantinya penumpang bisa melanjutkan ke kereta yang beroperasi secara melingkar, sedangkan kereta tujuan wilayah komuter langsung bisa balik lagi.

“Dengan pola ini, KRL tidak perlu melingkar dan hanya sampai stasiun utama, sehingga daya angkut bisa lebih besar dan waktu kedatangan bisa lebih cepat,” tuturnya di Stasiun Jatinegara. Dari pengakuan penumpang yang diajak berdialog, dirinya menyimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan moda transportasi ini.

Dia melihat banyak masyarakat sudah bergantung pada KRL. Untuk itu, PT KAI dan PT KCJ selalu memperhatikan aspirasi masyarakat. “Saya harap PT KAI bisa meminimalisasi kerusakan teknis yang kerap mengakibatkan telatnya kedatangan kereta,” ucapnya.

Bang Sani Menilai Pola Loop Line KRL Belum Sukses

2012-01-03T11:37:00.000+07:00

JAKARTA- Pola baru dalam rute Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek masih perlu terus ditingkatkan pelayanannya, terutama terkait ketepatan waktu dan sosialisasi rute loop line atau jalur lingkar yang belum lama diberlakukan.

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana. “Soal ketepatan waktu dan sosialisasi rute, daya angkut masih perlu dioptimalkan. Dewan mendorong PT KAI dan untuk terus meningkatkan pelayanan serta menambah jumlah gerbong untuk menambah kapasitas angkut dari wilayah komuter,” ujarnya usai memantau KRL commuter line di Jakarta, Senin (2/1/2012).

Pria yang akrab dipanggil Bang Sani itu menambahkan, pola loop line juga bisa dioptimalkan dengan membuat kereta dari wilayah komuter seperti Bogor, Serpong, dan Bekasi berhenti di stasiun utama seperti Tanah Abang, Manggarai, atau Jatinegara.

“Dengan pola ini KRL tidak perlu melingkar, di stasiun utama, penumpang diantar dengan pola loop line, sehingga daya angkut bisa lebih besar dan waktu kedatangan bisa lebih cepat,” ujar politikus PKS ini.

Menurutnya waktu per kedatangan kereta yang ideal adalah setiap lima menit. "Saya harap tidak ada lagi penghapusan jadwal atau kerusakan teknis yang tidak terantisipasi sehingga membuat masyarakat tidak terangkut kereta," pungkas Sani. (ful)

Sumber: Okezone, Senin, 2 Januari 2012

PKS Pertaruhkan Nama Sani

2012-01-02T14:54:00.000+07:00

JAKARTA - Ketua Majlis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Triwisaksana harus bekerja keras untuk bisa mempopulerkan dirinya sebagai sosok calon gubernur (cagub) yang akan tampil pada Pilkada Jakarta 2012.

Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS meminta Sani, panggilan akrab Triwisaksana, harus mendapat rating tertinggi dalam hal popularitas di mata warga Jakarta.

“Ya, Sani memang ditarget DPP agar bisa mempopulerkan dirinya sebagai cagub yang akan diusung PKS,” ujar pengurus DPP PKS yang meminta namanya tidak dipublikasian. Menurut pengurus DPP PKS ini, penentuan layak tidaknya Sani tampil sebagai cagub PKS, ditentukan bulan ini.

Kalau Sani tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai sosok yang layak atau pantas diusung jadi cagub PKS, DPP PKS akan memilih figur lain. “Jadi kalau warga Jakarta melihat banyak pamflet ataupun spanduk yang memampangkan foto Sani, itu bagian kerja kami sebagai kader PKS untuk menyosialisasikan nama Sani kepada masyarakat Jakarta sebagai figur cagub yang akan diusung PKS,” jelasnya.

Ketua DPW PKS Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, dalam waktu dekat ini, PKS akan mengumumkan nama Sani sebagai salah satu cagub yang dimunculkan dari kader internal partai. Untuk itu, tidak heran kalau saat ini DPW PKS Jakarta sedang gencar menyosialisasikan nama Sani di tengah-tengah masyarakat Jakarta. “Amanah partai, kader internal PKS yang akan dimajukan dalam bursa pilkada adalah Sani. Jadi sosialisasi nama Sani benar-benar harus gencar,” tegas Nurdin.

Menyinggung kalau dirinya juga menjadi pilihan DPP PKS untuk bisa tampil di pilkada? Dijawab Bang Didin, panggilan akrabnya, DPP PKS sudah menentukan hanya sosok Sani yang diprioritas PKS untuk bisa tampil di pilkada. “Jadi tidak ada figur lain selain Bang Sani yang diperintah DPP untuk tampil di pilkada,” pungkasnya. (pes)

Sumber: JPPN.com, Senin, 02 Januari 2012

Naik KRL, Bang Sani Keluhkan Ngaretnya Jadwal Kereta

2012-01-02T14:47:00.000+07:00

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana memantau penerapan rute baru KRL Loop Line Jabodetabek dari Stasiun Kalibata menuju ke Jatinegara. Pria yang akrab dipanggil Bang Sani ini mengeluhkan jadwal pemberangkatan kereta commuter line yang sering terlambat.

“Ini kita jadwalnya pukul 10.22, namun sekarang belum ada juga keretanya," kata Bang Sani di Stasiun Kalibata Jakarta,(2/1/2012). Ketika itu kereta telah terlambat sekira 30 menit .

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan keterlambatan KRL commuter line harus dibenahi secepatnya. Seharusnya KRL berangkat dengan jadwal yang akurat sehingga memberi kepastian kepada masyarakat.

Selain itu, dia berharap ke depan penumpang diberi tiket elektronik karena selama ini masih banyak penumpang tak bertiket bebas nyelonong masuk KRL. “Dengan tiket elektronik, maka dapat diketahui jumlah penumpangnya. Karena masih banyak penumpang yang tidak beli tiket bisa masuk,” tutupnya. (abe)

Sumber: Okezone, Senin, 2 Januari 2012

Wakil Ketua DPRD DKI Pantau Rute Baru KRL Loop Line Jabodetabek

2012-01-02T14:44:00.000+07:00

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana melakukan kunjungan ke stasiun Kalibata dalam rangka memantau rute baru KRL loop line Jabodetabek. Pria yang biasa disapa bang Sani ini bersama rombongan menaiki KRL dari stasiun Kalibata sekitar pukul 10.22 WIB tadi. Dari sana, rombongan akan melewati stasiun Manggarai dan kemudian melanjutkan perjalanan ke stasiun Jatinegara.

Sani yang ingin maju sebagai Calon Gubernur DKI dalam Pilkada DKI 2012 ini ingin meninjau langsung KRL loop line, dimana sebelumnya terdapat pro dan kontra baik dari warga maupun komunitas pecinta KRL.

DPRD DKI sendiri dalam catatan akhir tahunnya, menilai Jakarta tertinggal dalam pengembangan kereta layang atau Light Rail Train (LRT) seperti yang ada di Kuala Lumpur, Bangkok, maupun trem seperti di Sydney, Amsterdam, dan Stockholm.

Jakarta sendiri baru akan mengembangkan LRT tahun 2012 ini yang diperkirakan mampu menampung 350 ribu penumpang pertahun. Sedangkan di Kuala Lumpur, sedang dikembangkan transportasi berbasis rel yang dapat mengangkut penumpang lebih dari 400 ribu orang perhari. (Editor: budi_pras)

Sumber: Tribunnews.com, Senin, 2 Januari 2012

Pejabat naik KRL jadi tren?

2012-01-02T14:37:00.000+07:00

Jakarta - Sepertinya para pejabat naik Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek mulai ngetren. Setelah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan, kini Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Triwisaksana juga melakukan hal yang sama.

Namun, apakah sikap ‘latah’ ini terkait dengan niatnya maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 mendatang? Pastinya dia hanya mengkritik masalah jadwal kereta yang tak tepat waktu.

Kereta yang akan dinaikinya itu, terlambat sekira setengah jam dari jadwal semestinya. “Ini kita jadwalnya pukul 10.22, namun sekarang belum ada juga keretanya,” ujar Triwisaksana di Stasiun Kalibata, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Pria yang biasa disapa Bang Sani ini mengaku ketepatan jadwal keberangkatan kereta sangat dibutuhkan para penggunanya. Maka itu, dia meminta kelemahan ini perlu segera diatasi. Pada kesempatan itu, dia juga menjumpai banyaknya para pengguna KRL yang tak bertiket. Tetapi, bisa lolos begitu saja tanpa ada pengawasan dari para petugas setempat.

Demi mengatasi kejadian ini, dia berharap kedepan tak menggunakan tiket manual atau kertas lagi. Tapi sebaiknya menggunakan sistem tiket elektronik. “Dengan tiket elektronik, maka dapat diketahui jumlah penumpangnya. Karena masih banyak penumpang yang tidak beli tiket bisa masuk,” imbuhnya.

Berbeda dengan Sani, Meneg BUMN Dahlan Iskan setelah merasakan pahitnya naik KRL, mengeluhkan padatnya para pengguna KRL. Oleh karena itu, pihaknya berjanji untuk menambah jumlah gerbong kereta. “Dalam enam bulan kami siap menyelesaikannya,” janjinya.

Sumber: Sindonews.com | Metropolitan, Senin, 2 Januari 2012

Bang Sani Kritik Bang Foke Soal Jumlah Penduduk Miskin Jakarta yang Tambah Banyak

2012-01-01T21:55:00.000+07:00

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke. Menurut dia, Foke gagal mengentaskan kemiskinan warga Ibu Kota. Bang Sani, sapaan Triwisaksana, menyarankan pada 2011 agar Foke lebih bekerja keras dalam mengupayakan pengurangan angka kemiskinan.

Selama ini, pihaknya menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta tidak maksimal dan belum tepat dalam menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan. “Meski tahun ini ada pemilihan gubernur DKI, tapi program pengentasan kemiskinan harus jalan dan tepat sasaran,” kata Bang Sani, Ahad (1/1).

Dia menyarankan agar Foke lebih fokus dan serius mengentaskan kemiskinan warga melalui dua cara. Yakni, pendekatan memberi ‘ikan’ maupun ‘kail’ kepada masyarakat miskin.

Untuk program ‘ikan’, saran Bang Sani, melalui pendekatan pemberian akses kesehatan, pendidikan, maupun jaminan sosial cuma-cuma kepada penduduk miskin. “Ini agar lingkaran kemiskinan bisa diputus pada generasi berikutnya,” ujarnya.

Program kedua, imbuh Bang Sani, melalu pemberian ikan dengan tujuan agar warga miskin lebih berdaya dan meningkat taraf ekonominya. Caranya dengan menyelenggarakan program workshop maupun modal usaha lewat bantuan by name by address.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada evaluasi akhir tahun 2011 menyatakan, angka kemiskinan di Jakarta untuk tahun 2011 meningkat. Foke menuturkan, tahun 2011, angka kemiskinan di Ibukota naik 3,75 persen, atau sekitar 363.000 orang, dari jumlah keseluruhan masyarakat Jakarta sebesar 9,61 juta jiwa.

Padahal, empat tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jakarta. "Memang tahun ini angka kemiskinan kembali meningkat. Tapi kami akan terus berupaya untuk menekan angka tersebut," ujar Foke.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID, Minggu, 01 Januari 2012

Triwisaksana: PKS Bakal Rebut Kursi Gubernur DKI Jakarta

2012-01-01T21:43:00.000+07:00

Jakarta - CALON kuat dari PKS, Triwisaksana yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyatakan, optimis dapat memenangi Pilgub DKI 2012. “PKS sudah konsolidasi internal. Saya optimis dukungan PKS bisa seratus persen masuk ke saya,” ujarnya usai peresmian kantor baru DPC PKS Pesanggrahan, Jakarta, Sabtu (31/12/2011).

“Sekarang tinggal menyatukan aspirasi guna mempersiapkan pendaftaran Cagub DKI bulan Maret,” tambahnya. Soal tokoh yang diincarnya sebagai pasangan calon wakil gubernur, Sani sapaan akrab Triwisaksana ini mengaku tidak memasang kriteria khusus, termasuk harus berasal dari kalangan militer.

Selama ini, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta umumnya berasal dari satu kalangan sipil dan satu mantan petinggi militer, seperti Fauzi Bowo dan Prijanto yang saat ini menjabat. Prijanto yang belum lama ini mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi wagub, merupakan Purnawirawan TNI.

Kendati begitu, Sani mengatakan, dirinya sebetulnya tidak terlalu tertarik dengan pendamping militer. Lebih lanjut, dirinya berpendapat bahwa dikotomi antara sipil dan militer sudah tidak relevan lagi. “Yang penting bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Ketegasan bukan hanya dari militer, dan kepedulian bisa berasal dari militer maupun sipil,” tegasnya.

Bang Sani berharap, Pilgub DKI 2012 akan berjalan jujur dan transparan, dimulai dari seleksi pendaftaran. Ia pun tak menyepelekan munculnya calon dari kalangan independen. “Sekarang belum bisa diukur peta politiknya. Kalau sudah pendaftaran Maret 2012, baru bisa," dia menambahkan. (TRI)

Sumber: monitorindonesia.com, Sabtu, 31 Desember 2011

DPRD DKI Kembalikan Surat Mundur Wagub DKI

2011-12-29T22:56:00.000+07:00

JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta kembalikan surat permohonan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto. Pasalnya surat tersebut dinilai salah alamat. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, pengembalian dilakukan agar yang bersangkutan merevisi surat tersebut.

“Pada kepala surat, tertulis ditujukan kepada Presiden atau kepada Menteri Dalam Negeri padahal semestinya ditujukan kepada DPRD DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan UU 32 tahun 2004 sebetulnya surat itu alamatnya kepada DPRD,” kata Ferrial, Kamis (29/12/2011).

Dalam revisi ini, dikatakan Ferrial, pihaknya juga meminta Prijanto mengemukakan secara rinci alasan pengunduran dirinya. Pasalnya pencantuman alasan dalam surat pengajuan pengunduran diri tersebut dapat menjadi sebuah bukti otentik yang kemudian dijadikan dasar pembahasan oleh DPRD DKI Jakarta. Baik saat rapat internal maupun saat rapat paripurna.

Selain slaah penulisan, kekeliruan Prijanto dalam pengajuan surat permohonan pengunduran dirinya juga terjadi dalam proses administrasi birokrasi. Karena harusnya, surat pengunduran diri itu terlebih dulu diserahkan ke DPRD. Bukan kepada presiden maupun Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Seperti yang tertuang dalam UU no 29 tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Kesatuan Negara Republik Indonesia.

MINTA MAAF

Saat dikonfirmasi terkaot hal ini, Prijanto, mengakui adanya kesalahan dalam pengajuan surat yang ia lakukan terkait rencana pengunduran dirinya. “Saya akan memperbaikinya. Petunjuknya gitu, ternyata setelah dibuka UU dibuka mekanismenya bukan begitu. Saya mohon maaf, nanti akan saya perbaiki,” kata Prijanto.

RAPAT PARIPURNA

Sementara itu, harapan Prijanto agar permohonan pengunduran dirinya terkabul sebelum Januari 2012 tampaknya tidak akan dikabulkan dewan. Menyusul rencana DPRD DKI yang baru akan menggelar Rapat Paripurna pada pekan depan.

“Setelah rapat internal Badan Musyawarah DKI digelar pada hari (red-kemarin) kami memutuskan rapat Paripurna terkait pembahasan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan diselenggarakan minggu depan,” ungkap Ferrial.

Kepastian tersebut juga diakuia Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, yang menyatakan rapat tersebut akan digelar pada 6 Januari 2012 mendatang. Dalam rapat tersebut juga akan dibeberkan beberapa alasan pengunduran diri Prijanto. (guruh/sir)

Sumber: Pos Kota, Kamis, 29 Desember 2011

Rapat Paripurna Soal Pengunduran Diri Prijanto Digelar 6 Januari 2012

2011-12-29T22:34:00.001+07:00

Jakarta - Badan Musyawarah (Bamus) DKI Jakarta menggelar rapat internal untuk mengagendakan rapat paripurna istimewa soal pengunduran diri Prijanto sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Rapat paripurna dijadwalkan akan digelar pada tanggal 6 Januari 2012 mendatang.

“Hasil rapat Bamus tadi, kemungkinan tanggal 6 Januari akan diselanggarakan rapat paripurna,” ujar Wakil Ketua DPRD, Triwisaksana, saat dihubungi wartawan, Kamis (29/12/2011).

Awalnya, Prijanto sempat meminta rapat diadakan sebelum memasuki tahun 2012. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa kehadiran Wagub dalam rapat itu tidaklah terlalu pentig, akhirnya diputuskan menggelar paripurna 6 Januari nanti.

“Memang (diminta sebelum tahun 2012), tapi kan dia nggak perlu datang. Ini kan rapat paripurna internal. Kalau berdasarkan tatib dan peraturan, nggak datang juga nggak masalah kok ke rapat itu. Dan soal penyampaian alasan mundur itu, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting kan dia sudah paparkan itu saat bertemu dengan pimpinan dewan,” jelas Triwisaksana yang kerap dipanggil Bang Sani ini.

Sani menjelaskan, surat pengunduran diri Prijanto yang sebelumnya terdapat beberapa kesalahan juga sudah direvisi. Sani menilai hal prinsipil yang menjadi alasan Prijanto mengundurkan diri hanya persoalan pribadi. “Alasan pribadi karena merasa sudah tidak sejalan dengan pimpinan,” ucap politisi PKS ini.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan juga membenarkan jadwal paripurna membahas pengunduran diri Prijanto akan digelar minggu pertama di tahun 2012. “Kira-kira kemungkinan rapat paripurna istimewa itu minggu depan, tepatnya kapan masih kita bahas. Karena kita sedang konfirmasi juga beberapa pihak terkait,” terang Ferrial.

Terkait kesalahan prosedur dalam pengajuran surat pengunduran diri yang disampaikan Prijanto, menurut Ferrial sudah direvisi dan diterima DPRD kembali. Namun, memang perbaikan itu belum sepenuhnya. Tapi itu tidak menjadi masalah besar.

Hari ini Prijanto juga tidak terlihat masuk kantor di Gedung Balaikota. Mobil dinasnya tidak terparkir di tempat parkir khusus wagub. Dari jadwal kegiatan yang dilansir dari situ beritajakarta.com, tidak temuat kegiatan yang dilakukan Prijanto hari ini.

Padahal, usai mengunjui DPRD beberapa waktu lalu, Prijanto berjanji akan tetap masuk kantor seperti biasa. Menurutnya, kinerjanya akan berakhir ketika Kepres diterbitkan. (lia/gun)

Sumber: detikNews, Kamis, 29/12/2011

Prijanto Tak Datang Rapat Paripurna, Tak Masalah

2011-12-29T22:29:00.000+07:00

JAKARTA - Permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, agar pengambilan keputusan pengunduran dirinya dilakukan sebelum Januari 2012 tidak akan terkabul. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI memutuskan untuk menggelar Rapat Paripurna pada minggu depan.

Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan, mengatakan, saat rapat internal Badan Musyawarah DKI yang dilakukan pada Kamis (29/12/2011) memutuskan Rapat Paripurna terkait pembahasan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI ini akan diselenggarakan minggu depan.

“Yang pasti memang akan dilakukan minggu depan oleh DPRD DKI. Kami juga masih minta konfirmasi beberapa pihak,” kata Ferrial, ketika dihubungi wartawan, Kamis (29/12/2011).

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengungkapkan, rencana rapat paripurna ini akan dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2012. Rencananya dalam rapat paripurna tersebut, Prijanto akan membeberkan alasan pengunduran dirinya secara komprehensif.

Namun hingga Kamis siang, pihaknya belum memberitahukan agenda rapat paripurna ini kepada Prijanto atau menanyakan kesediaan yang bersangkutan hadir dalam rapat yang membahas pengunduran dirinya tersebut.

“Ini kan rapat paripurna internal. Berdasarkan tatib dan peraturan, yang bersangkutan tidak datang juga tidak masalah,” ujar Sani, sapaan akrab Triwisaksana. “Alasan pengunduran diri tidak lagi perlu saat rapat paripurna. Cukup alasan yang diberikan saat bertemu dengan pimpinan DPRD waktu itu. Alasan pentingnya, ya alasan pribadi karena tidak sejalan dengan pimpinan,” kata Sani.

Ketika ditanya mengenai surat pengajuan pengunduran diri yang salah alamat, Sani mengatakan, surat tersebut sudah diperbaiki meski tidak secara keseluruhan. “Surat revisi pengajuan pengunduran dirinya sudah masuk tapi tanggalnya saya belum lihat,” kata Sani.

Sumber: KOMPAS.com, Kamis, 29 Desember 2011

Jakarta Butuh Politisi Yang Berjiwa Dai

2011-12-28T15:02:00.001+07:00

Jakarta - Pemerintah wajib menyediakan prasyarat yang menjamin warga masyarakat untuk bebas beribadah. Prasyarat tersebut menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana adalah rasa aman, keadilan dan kenyamanan atau kesejahteraan. Namun demikian tiga hal tadi juga harus didukung oleh sebuah semangat lain, yakni amar makruf nahi munkar. Hal tersebut disampaikan Triwisaksana dalam acara Silaturahim Alim Ulama se-Jakarta di Grand Cempaka, Minggu (25/12/2011).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Sani ini, Jakarta memerlukan kehadiran ulama untuk menyeimbangkan gerak laju pembangunan fisik dengan pembangunan moral di Ibukota. Pada prinsipnya, sebagai kota besar yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta harus menghadapi kenyataan dengan menjadi sekuler yang berarti semakin bebas nilai.

Selain itu, lanjut Bang Sani, indikator pertumbuhan warga yang hanya dinilai lewat materi dan kebendaan, akan menjadikan kota-kota besar menjadi semakin materialitis. Disamping tentu saja munculnya ancaman demoralisasi terhadap jutaan warganya.

Untuk itu, Bang Sani yang juga Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta ini sangat mengharapkan sekali kontribusi alim ulama di Jakarta dalam memperbaiki moral masyarakat. Koreksi dan nasehat ulama pada pemerintah sejatinya memang harus menjadi hal yang rutin dilakukan. Dirinya pun berharap fungsi kontrol ulama terhadap pemerintah (umaro) jangan sampai hilang.

Dalam kesempatan silaturahmi yang digagas oleh Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta, hadir pula Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah KH Amlir Syaifa Yasin yang memberikan nasehat kepada 120 ulama se-Jakarta yang hadir. Amlir menekankan pentingnya orang-orang yang mengambil jalan untuk menekuni agama (tafaqu fiddiin) untuk berperan sebagai pengingat para pengambil kebijakan seandainya ada aturan yang diterapkan melanggar nilai-nilai agama.

“Ulama lah yang harus mengambil peran sebagai pengingat, agar jalan yang ditempuh umaro atau pemerintah tidak melenceng dari tujuan menyejahterakan umat,” ujar Amlir. Dirinya pun menegaskan pentingnya sinergi yang baik antara umaro dan ulama demi harmoni kehidupan di masyarakat.

Sementara itu, KH Hamdan Rasyid MA dari Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta mengingatkan hadirin tentang bahaya laten yang disebarkan oleh musuh Islam. “Diantaranya memunculkan keragu-raguan di tengah umat,” ujar Hamdan. Keragu-raguan tersebut adalah terhadap ulama, terhadap hadits dan juga keragu-raguan terhadap Alquran.

Hamdan mengakui saat ini, mudah sekali memunculkan keragu-raguan tersebut ditengah masyarakat yang sangat majemuk seperti Jakarta. Untuk itu, justru Hamdan memandang pentingnya ulama ikut ambil bagian di pemerintahan, asalkan untuk Izzul Islam Wal Muslimin. Hal tersebut juga diaminkan oleh Amlir Syaifa Yasin yang menyatakan, “Tak mengapa seorang da’i terjun menjadi politisi. Asalkan keda’ian-nya yang menuntun langkah kepolitisiannya!”

Sumber: PKS Jakarta, Selasa, 27 Desember 2011

Alokasi Dana Pendidikan Harus Tepat Sasaran

2011-12-27T16:30:00.000+07:00

Semua anak bangsa harus mendapat kan layanan pedidikan yang layak. Ini seperti amanat luhur Undang-Undang Dasar (UUD) '45. Karena itu sudah selayaknya pemerintah fokus memperbaiki kualitas pendidikan sebagai investasi pembangunan manusia Indonesia di masa depan.

Kenyataanya Indonesia yang meru pakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia, masih jauh tertinggal dalam hal kualitas pendidikan. Bahkan berdasarkan indeks pembangunan pendidikan dari UNESCO (2011), Indonesia terus mengalami penurunan dari yang sebelumnya menduduki peringkat ke 65 dunia merosot menjadi peringkat ke 69 dari total 127 negara.

Tak heran kalau mendapat penilaian menurun. Lihat saja kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Jakarta yang tak kunjung baik dan masih banyak permasalahan. Bila di Jakarta saja pendidikan masih carut marut, bagaimana dengan kondisi di pelosok Tanah Air.

Pemeritah Daerah (Pemda) DKI Jakarta sebetulnya sejak beberapa tahun yang lalu telah fokus memperbaiki kualitas pendidikan, salah satu caranya dengan memperbesar anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari 20 persen APBD.

Alokasi anggaran pendidikan 2011 terjadi peningkatan tiga triliun lebih, dari Rp 5,46 triliun (2010) menjadi Rp 8,28 triliun (2011). Persentase alokasi anggaran pendidikan pun naik dari total APBD senilai 22,86 persen (2010) menjadi 26,79 persen (2011). Dan pada APBD 2012 dipastikan persentase alokasi anggaran pendidikan meningkat menjadi 28, 93 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp 35 triliun.

Walaupun anggaran pendidikan DKI Jakarta terus meningkat dan terbilang besar di antara seluruh provinsi di Indonesia, namun faktanya masih ditemui sekolah ambruk di beberapa daerah di Jakarta. Seperti ambruknya atap SDN Utankayu Utara 01 Pagi, Jakarta Timur, Oktober lalu, juga runtuhnya atap gedung SD dan SMP di Pulau Sebira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara awal Desember lalu.

Kondisi ini menunjukkan banyaknya permasalahan infrastruktur dan layanan pendidikan di DKI Jakarta yang masih jauh dari harapan masyarakat. Menurut Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, pemda harus lebih berpihakan terhadap upaya peningkatan anggaran, dan perlu diperhatikan juga masalah efektifitas anggaran.

“Alokasi anggaran pendidikan harus dioptimalkan tepat sasaran, sampai ke berbagai sekolah dan siswa yang benar-benar membutuhkan,“ ungkap Triwisaksana yang juga akrab dipanggil Bang Sani. Untuk itu menurutnya, ada beberapa poin yang perlu terus diperjuangkan dan mendapatkan perhatian dalam alokasi anggaran pendidikan.

Yang paling besar, ungkap dia, adalah untuk kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pendidikan. Tidak hanya untuk tenaga pengajar, namun juga tenaga penunjang pendidikan lainnya seperti staf dan tata usaha. Selama ini, jelas Bang Sani, kesejahteraan SDM pendidikan di Jakarta memang sudah lebih baik, namun pengawasan ini tetap harus dilakukan.

Selanjutnya pembenahan infrastruktur sekolah yang terus dilakukan. Pengalokasian anggaran renovasi sekolah harus tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukkannya. Tentunya dengan pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, jelas Bang Sani, untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan ini dibutuhkan database yang jelas akan kebutuhan dan kondisi setiap sekolah di seluruh DKI Jakarta.

“Salah satu prioritas anggaran pendidikan adalah alokasi untuk infrastruktur yang terus ditingkatkan sehingga kualitas sekolah di Jakarta menjadi unggulan di tingkat nasional,“ ujarnya.

Sani juga mengusulkan agar pendataan siswa yang tidak mampu di Jakarta harus lebih terdata dengan benar. Sehingga pemberian bantuan dari beasiswa hingga biaya penunjang pendidikan dapat lebih mudah diberikan bagi siswa yang tidak mampu tersebut. “Siswa-siswa tidak mampu dan berprestasi harus terdata dengan baik, agar bantuan seperti beasiswa dan lainnya lebih mudah,“ katanya.

Pengelolaan bantuan terhadap sekolah dan para siswa pun, menurut Sani, harus di perbaiki. Selama ini pengelolaan bantuan masih dikelola dari suku dinas pendidikan terlebih dahulu, yang kemudian dibelanjakan sesuai dengan keperluan sekolah dan siswa.

Seharusnya, jelas Sani, bantuan bagi siswa dan sekolah tersebut diberikan langsung ke pihak sekolah. “Biar sekolah yang mengelola kebutuhan mereka, tentunya dengan pengawasan yang ketat dari komite sekolah,“ jelasnya. Karena, selama ini pihak sekolah yang tahu betul apa kebutuhan sekolahnya baik dari infrastruktur, tenaga pengajar maupun siswanya.

Dengan pengelolaan yang seperti ini, Sani optimis bila skema seperti ini diterapkan. Maka perbaikan kualitas pendidikan di DKI Jakarta akan tercapai. “Saya optimis skema ini akan membuat kualitas pendidikan di Jakarta lebih baik,“ pungkasnya.

Sumber: Republika, KabarJabodetabek, Selasa, 27 Desember 2011

PKS Klaim Bang Sani Populer Jadi Cagub DKI

2011-12-27T09:01:00.001+07:00

JAKARTA - Optimisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin tinggi untuk mengusung kadernya Triwisaksana sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. PKS menyebut Triwisaksana atau Bang Sani sudah populer di Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pusat (DPW) PKS DKI Jakarta, Slamet Nurdin mengatakan, partainya saat ini terus memperkenalkan sosok Bang Sani ke warga Jakarta. Selain itu, PKS juga sudah menyiapkan rencana kerja untuk memenangkan Pemilukada bulan Juli 2012.

"Daripada menunggu koalisi parpol, kita bergerak lebih dulu dengan mempopulerkan Bang Sani. Tingkat pengenalan Bang Sani sudah mencapai 50 persen di Jakarta, artinya sudah cukup populer," kata Slamet Nurdin kepada okezone, Senin (26/12/2011) malam.

Menurutnya, figur Bang Sani akan diterima publik Jakarta yang memiliki latar belakang beragam. Dia memastikan Bang Sani adalah tokoh plural yang mengayomi semua kalangan. "Kita ingin pastikan ke warga Jakarta, Bang Sani tokoh plural, menggarap basis segala lapisan dan tidak akan bekerja demi kelompok tertentu," ujarnya.

Hingga saat ini, PKS sambung dia terus melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol termasuk kandidat calon gubernur yang ada seperti Fauzi Bowo, Nachrowi Ramli dan Tantowi Yahya. Namun, PKS akan memutuskan berkoalisi bila tercapai kesepakatan.

"Harus ada kesamaan tentang konsep pembenahan Jakarta, karena kota sebesar ini harus dikelola secara bersama-sama. Bila hasil musyawarah ditemukan kesepakatan, PKS bersedia menaruh Bang Sani di posisi Wakil Gubernur," sebut Nurdin.

Dia juga membantah kabar miring yang menyebut PKS mematok harga tertentu sebagai syarat untuk mencalonkan seseorang yang meminta dukungan PKS.

"PKS tidak pernah meminta uang ke calon, kita bekerja bersahaja, uang bukan alat utama perjuangan. Kita enggak prioritaskan pinangan uang, itu terlalu pragmatis karena PKS berorientasi kinerja bukan uang," pungkasnya. (fer)

Sumber: Okezone, Selasa, 27 Desember 2011

Hilmi Aminuddin: Bang Sani Memimpin, Jakarta Kembali Fitrah

2011-12-27T08:37:00.001+07:00

Jakarta akan sejahtera bila Jakarta kembali kepada fitrahnya, dan Jakarta akan kembali kepada fitrahnya, bila Triwisaksana memimpin Jakarta. Demikian disampaikan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin padaacara Family Expo PKS di Kota Tua, Ahad (24/12).

Oleh karena itu, Hilmi meminta warga Jakarta untuk mendukung Triwisaksana pada pilkada 2012 mendatang, agar Jakarta kembali kepada fitrahnya. Pada kesempatan itu, Hilmi juga menyatakan bahwa kunci kunci kesejahteraan dan keberhasilan hidup manusia adalah bila tiap-tiap anggota keluarga kembali pada fitrahnya.

“Pangkal kerusakan sebuah rumah tangga karena suami dan isteri lupa akan fitrahnya. Bila ingin keluarga hidup normal, kembalikan seluruh peran hidup kepada fitrahnya,” tegas Hilmi.

Pada kesempatan yang sama, Triwisaksana atau yang biasa dengan sebutan Bang Sani ini, mengatakan bahwa PKS akan memikirkan kepentingan para ibu dan kaum perempuan melalui pemberian anggaran pemberdayaan perempuan dengan porsi lebih besar.

“Bila PKS masuk dalam pemerintahan, Insya Allah anggaran bagi pemberdayaan perempuan akan tiga kali lipat lebih besar,” tegas Sani. (adine)

Sumber: PKS Jakarta

PKS Tidak Terima Pengunduran Diri Prijanto

2011-12-26T22:02:00.000+07:00

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pengunduran diri Prijanto dari jabatan wakil gubernur DKI tidak dapat diterima. Apalagi alasan Prijanto adalah ketidakcocokan dengan Gubernur Fauzi Bowo.

"Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam komunikasi. Seharusnya hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mundur karena amanat rakyat harus tetap diutamakan," kritik ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Jakarta (MPW) PKS Triwisaksana kepada Media Indonesia, Senin (26/12).

Triwisaksana mengatakan Prijanto seharusnya dapat mengkalkulasikan dampak kekosongan jabatan wagub yang akan membuat pemerintah Provinsi DKI akan berjalan timpang. "Apalagi tahun depan ada banyak proyek yang harus diawasi secara kuat oleh gubernur dan wagub," tegas wakil ketua DPRD tersebut.

Proyek tersebut, lanjutnya, meliputi konstruksi perdana Mass Rapit Transit (MRT), penyelesaian konstruksi jalan layang non tol hingga berbagai proyek antisipasi banjir. "Belum lagi evaluasi kemacetan yang bertambah. Ini semua termasuk dalam tanggung jawab wagub," imbuhnya.

Ia menyatakan dirinya serta fraksi PKS akan mengkritisi alasan Prijanto di depan pimpinan DPRD nanti. Masyarakat DKI Jakarta, tegasnya, berhak mengeksplorasi alasan sebenarnya kemunduran Prijanto.

"Presedennya enggak baik. gubernur dan wagub diplih langsung melalui pilkada. Enggak kebayang gubernur dan wagub itu mundur (mendadak). Pemerintahan ini mau dibawa seperti apa? Alasannya harus logis," tandasnya. (Vni/OL-04)

Sumber: MediaIndonesia.com, Senin, 26 Desember 2011

Wakil Gubernur DKI Mundur Baru Pertama Kali Terjadi

2011-12-26T13:40:00.001+07:00

JAKARTA - Mundurnya Prijanto dari kursi DKI 2 atau Wakil Gubernur DKI, merupakan yang pertama kali terjadi di Pemprov DKI. Pengunduran diri Prijanto ini pun akan dicek lagi apakah sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 29 tahun 2007.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, yang mengatakan dirinya baru mengetahui pengunduran diri tersebut dari media dan belum menerima surat pengunduran diri Prijanto. Ia pun menyayangkan pengunduran diri Prijanto, karena masa jabatannya terbilang nanggung, tinggal 10 bulan lagi.

"Saya harap Prijanto mempertimbangkan kembali hal ini. Sangat disayangkan kalau ia mundur. Pengunduran dirinya ini pertama kali terjadi Pemprov DKI," ujar Sani, sapaan Triwisaksana, Minggu (25/12/2011).

Sedangkan mengenai isu ada ketidakharmonisan antara Prijanto dan Fauzi Bowo, Sani menilai jika ada beda pendapat maka hal tersebut merupakan hal yang biasa dan tak dapat dijadikan alasan utama untuk mundur. "Sebagai Wakil Gubernur, wajar jika Prijanto tunduk pada Fauzi Bowo. Tetapi kita akan minta penjelasannya beberapa hari kedepan dan mengecek lagi apakah sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 29 tahun 2007," ucapnya.

Sani yang juga politisi dari fraksi PKS dan ingin maju dalam Pilkada DKI tahun depan, menambahkan bahwa kedepannya ia belum mengetahui siapa yang akan mengemban tugas Wagub DKI hingga masa jabatan habis. (Editor : budi_pras)

Sumber: Tribun Jakarta, Senin, 26 Desember 2011

Sani Sambut Baik Kalau Prijanto Mau Gantikan Foke

2011-12-26T13:33:00.000+07:00

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana yang akan maju ke Pemilukada DKI Jakarta 2012 menyambut baik bilamana Prijanto ingin menyalonkan diri menggantikan Fauzi Bowo. Saat diminta komentar mengenai adanya isu pengunduran diri Prijanto terkait dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pemilugub) DKI tahun 2012 mendatang, Sani hanya mengatakan, dirinya menyambut baik pencalonan Prijanto di ajang tersebut.

“Tapi tetap, saya minta Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI saat ini berpikir ulang, mengenai keputusan mundur. Permohonan pengunduran diri ini juga belum tentu disetujui,” kata Sani menambahkan.

Sebelumnya, Triwisaksana mengaku kaget dengan berita mundurnya Wakil Gubernur DKI Prijanto. Menurutnya, hingga Jumat (23/12) kemarin, dirinya sama sekali tak mendapat pemberitahuan apapun.

“Belum sampai DPRD suratnya. Saya saja baru tahu dari media. Apalagi, Pak Prijanto seminggu terakhir masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Wagub. Jelas ini mengejutkan,” ujar Triwisaksana, Ahad (25/12).

Pria yang akrab disapa Sani ini menuturkan, dirinya menyesalkan pengunduran diri Prijanto ini. Ia berpendapat, masa kepemimimpinan Prijanto dan Gubernur DKI Fauzi Bowo masih tak terlalu lama lagi, tinggal sepuluh bulan.

“Masih banyak permasalahan di DKI yang harus ditangani,” kata Sani. Tak hanya itu, Sani juga sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Prijanto ini. “Saya harap Prijanto mempertimbangkan hal ini kembali. Sangat sayang kalau mundur,” ujar Sani lagi. Ketika disinggung mengenai adanya ‘ketidakharmonisan’ hubungan antara Prijanto dan Fauzi Bowo, Sani hanya mengatakan jika berbeda pendapat itu hal yang biasa.

Sumber: Republika.co.id, Minggu, 25 Desember 2011

Pilkada DKI Jakarta- Triwisaksana Maksimalkan Kaum Perempuan, Tantowi Bentuk Relawan

2011-12-26T13:04:00.000+07:00

JAKARTA - Tokoh-tokoh yang hendak maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 terus mengatur strategi untuk mendapatkan simpati pemilih. Misalnya bakal calon gubernur (bacagub) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana akan memaksimalkan peran perempuan untuk menggalang massa.

Sedangkan bacagub dari partai Golkar yang juga anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya membentuk tim relawan. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq mengatakan, aspirasi politik kaum ibu menjadi perhatiannya. Untuk itulah, pihaknya menggelar Family Expo 2011 di Kota Tua, Jakarta Barat akhir pekan lalu. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meluncurkan Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

”Banyak aspek yang kita lihat untuk menentukan siapa calon pasangan gubernur PKS. Salah satu kita melihat pilihan dari kaum ibu. Karena, hampir separuh warga Jakarta ini berasal dari kalangan perempuan,” kata Lutfi Hasan Ishaq kemarin. Rencananya PKS akan mengumumkan pasangan cagub-cawagub pada Februari mendatang.

Lutfi memastikan, pasangan cagub-cawagub yang akan ditetapkan nanti sudah melalui proses dan memerhatikan hasil survei. Sejauh ini PKS mengedepankan Triwisaksana untuk diusung pada Pilkada 2012. Triwisaksana mengakui dirinya dipersiapkan dalam pilkada mendatang.

Sejauh ini Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta ini mengaku terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada masyarakat. Ketua MPW PKS DKI Jakarta ini juga membeberkan kemungkinan berpasangan dengan incumbent Fauzi Bowo. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan parpol lainnya seperti Partai Demokrat, PDIP, dan Partai Golkar. “PKS membuka semua kemungkinan untuk berkoalisi. Kita jalin komunikasi politik dengan semua pihak, dengan semua partai,” tuturnya.

Sekretaris Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi menambahkan, pihaknya tidak mau terlalu gegabah menentukan pasangan cagub-cawagub. “Kita last minute lah, melihat gimana konstelasi politik di Jakarta ke depannya,” ucapnya. Secara terbuka Dedi mengatakan, PKS masih membuka peluang untuk menggandeng partai lain dalam Pilkada DKI Jakarta. Jika dalam perkembangannya tidak ada kecocokan dan kesepakatan dalam membangun koalisi, PKS siap maju sendiri dalam Pilkada DKI. “Kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Lima Juta Suara

Di bagian lain, sedikitnya 300 relawan Cinta Jakarta menargetkan lima juta suara untuk Tantowi Yahya pada pilkada yang digelar 11 Juli mendatang. Mereka optimistis Tantowi bisa melakukan perubahan bagi warga Ibu Kota. Koordinator Relawan Cinta Jakarta Amir A Gofur mengatakan, masyarakat Jakarta menginginkan perubahan menuju Jakarta yang lebih baik. Untuk itu, Relawan Cinta Jakarta mendorong tokoh muda properubahan Tantowi Yahya untuk maju calon gubernur DKI.

“Kami, warga Jakarta, yang menginginkan perubahan dan pemimpin baru Jakarta,” ujar Amir A Gofur yang juga dosen di Universitas Mercu Buana. Tantowi Yahya menyambut baik dukungan Relawan Cinta Jakarta. Sejauh ini dari semua hasil survey posisinya menjadi salah satu kandidat gubernur DKI Jakarta yang paling populer. ”Hal itu menjadi realitas politik yang sulit dibantah,” tuturnya. Pihaknya optimistis DPP Partai Golkar memerhatikan hasil survei dalam menentukan calon gubernur.

Dia menuturkan, Pilkada DKI Jakarta sebagai barometer nasional merupakan momentum strategis untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar. “Seandainya terpilih, saya berkomitmen untuk membesarkan dan mengembalikan kejayaan Partai Golkar,” kata Tantowi. (ilham safutra/ridwansyah)

Sumber: Koran Seputar Indonesia, Senin, 26 December 2011

Pemerintah Harus Atasi Macet karena Gorong-Gorong

2011-12-25T17:22:00.000+07:00

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta kepada pemerintah agar kemacetan sebagai dampak pembangunan gorong-gorong saluran air bisa diminimalisir.

“Perlu ada kebijakan yang terintegrasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Polda Metro Jaya, satpol PP dan aparat terkait agar kamacetan bisa diminimalisir,” kata Triwisaksana di sela acara puncak peringatan hari ibu PKS di pelataran Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (24/12/2011).

Menjurutnya, semuanya bisa diatur agar proyek ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu sementara aktivitas masyarakat juga tidak terganggu. Kendati demikian, pria yang biasa disapa Bang Sani menyadari jika pembangunan ini sebagai upaya untuk membebaskan Ibu Kota dari banjir.

“Gak dikerjakan akan lebih banyak banjirnya. Tapi kalau dikerjakan akan menimbulkan kemacetan. Ya kita harap masyarakat bisa lebih bersabar,” ungkapnya. Seperti diketahui, pembangunan proyek gorong-gorong terutama di ruas Jalan Jenderal Sudirman mendapat kecaman dari masyarakat.

Banyak yang berpendapat, pembangunan gorong-gorong di badan jalan hanya membuat macet Jakarta semkin parah. Pembangunan ini juga membuat tak sedikit pengendara mengalami kecelakaan. (tri)

Sumber: lintaskepri.com, Minggu, 25 Desember 2011

Ini Dia Jurus Triwisaksana Atasi Golput

2011-12-25T17:16:00.000+07:00

JAKARTA - Pemilukada untuk memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta tinggal menyisakan beberapa bulan lagi. Untuk meraih suara maksimal, berbagai strategi telah disiapkan bakal calon yang akan maju.

Golongan putih (golput) adalah salah satu yang harus disiasati agar suara tidak terbuang sia-sia. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana mengaku punya jurus jitu untuk melumpuhkan golput.

"Pertama niat yang lurus, ikhlas, menjalankan amanat, dan kerja keras. Menggunakan struktur dan kader PKS, insya allah sudah cukup," kata dia di sela acara puncak peringatan hari ibu PKS di pelataran Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (24/12/2011).

Pria yang akrab disapa sani juga mengapresiasi tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta yang meminta agar seluruh aktivitas warga DKI Jakarta diliburkan pada saat pencoblosan.

"Itu salah satu cara mereka meningkatkan partisipan dalam pemilukada. Karena warga DKI Jakarta ini kan kalau tidak ada cara kreatif, mereka enggan datang ke TPS. Kalau ada cara kreatif mungkin akan mendorong mereka datang," ungkapnya.

KPUD DKI Jakarta telah menetapkan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah DKI pada Rabu 11 Juli 2012, keputusan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wagub DKI Jakarta berdasarkan keputusan KPUD DKI Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011. (tri) (amr)

Sumber: Okezone, Minggu, 25 Desember 2011

Bang Sani Buka Peluang Duet dengan Foke

2011-12-24T19:29:00.000+07:00

Jakarta - Kandidat Gubernur DKI Jakarta dari PKS, Triwisaksana, mengaku tidak menutup kemungkinan untuk berpasangan dengan siapa pun calon gubernur pada pemilukada 2012, termasuk Fauzi Bowo (Foke) yang hingga kini menjabat sebagai Gubernur DKI.

“PKS membuka semua kemungkinan untuk berkoalisi. Kita jalin komunikasi politik dengan semua pihak, dengan semua partai. Jadi kemungkinan berkoalisi dengan siapa pun sangat terbuka,” kata Bang Sani, panggilan akrab Triwisaksana di Jakarta, Sabtu (24/12/2011).

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta ini mengaku partai-partai besar juga telah melakukan komunikasi dengan PKS. “Hampir semua, Demokrat, PDIP,” ucap Bang Sani.

Saat ditanya apakah ada partai yang berkomunikasi intens dengan PKS, Bang Sani mengaku belum ada. “Sampai saat ini belum. Kemungkinan diprediksikan bulan Februari sebelum pendaftaran kandidat baru mulai akan kelihatan lebih lanjut. Nanti DPP yang akan memutuskan,” paparnya.

Namun, ia menyatakan siap menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2012. Sederet nama calon pendamping Bang Sani pun digodok PKS, diantara nama yang santer dibicarakan untuk diduetkan dengan Sani adalah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Berdasarkan hasil survei, Foke masih lebih unggul dari Bang Sani. Sedang kemungkinan Bang Sani menjadi orang nomor dua dalam Pilgub DKI Jakarta mendampingi Foke, masih belum diketahui. Ia pun berpikir ulang duet bersama Foke.

Meski demikian, komunikasi dengan sejumlah partai politik dan rencana untuk berkoaliasi pun mulai dipersiapkan PKS, partai yang sudah diajak bicara adalah PDI Perjuangan dan Demokrat. “Itu nanti lah, diprediksi pada awal tahun atau sebulan sebelum pendaftaran calon ke KPUD baru bisa kita ambil keputusan,” papar Bang Sani.

Ia menambahkan, PKS masih wait and see dalam menentukan siapa orang yang cocok mendampinginya. “Kita masih membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain. Kita siap menjalin komunikasi dengan segala pihak,” tegas Bang Sani.

Sekretaris Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi menambahkan, PKS tidak mau terlalu gegabah menentukan Calon Gubernur (Cagub) beserta wakilnya. “Kita last minute lah, melihat gimana konstelasi politik di Jakarta ke depannya,” terangnya.

Secara terbuka, Dedi mengatakan PKS masih membuka peluang untuk menggandeng partai lain dalam Pilgub DKI Jakarta. Jika dalam perkembangannya tidak ada kecocokan dan kesepakatan dalam membangun koalisi, Dedi mengaku PKS maju sendiri dalam Pilkada DKI. "Kita lihat saja nanti" tegasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku belum memikirkan rencana maju di Pilgub DKI, meski namanya sering disebut-sebut akan mencalonkan diri kembali. "Saya kerja saja, enggak mau mikirin Pemilukada," jelasnya. (sindo/inc/ari)

Sumber: jakartapress.com, Sabtu, 24 Desember 2011

PKS Masih 'PeDe' Usung Calon Tunggal di Pilgub DKI

2011-12-24T19:19:00.004+07:00

SURABAYA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan untuk mengikat koalisi dengan sejumlah partai dalam perhelatan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2012 mendatang. Meski komunikasi sudah ada dengan sejumlah partai namun keputusan untuk berkoalisi belum ada pembahasan.

“Kader kita dulu yang diutamakan. Saat ini Pak Sani (Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Triwisaksana-red) cukup baik popularitasnya dan sudah dibuktikan dengan survei,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta usai temu kader PKS se-Jatim di Hotel Oval, Jalan Diponegoro, Surabaya, Sabtu (24/12/2011).

Menurut Anis, peluang Triwisaksana sangat bagus. Dari hasil sosialisasi sudah ada peningkatan, dan menempati urutan ketiga dari sisi popularitas dan elektabilitas. Selain itu, tren survei ini menyebut calon yang diusung PKS memiliki tren naik.

Untuk koalisi dengan partai lain, PKS masih belum melakukan pembahasan secara intens. “Kita belum bahas untuk koalisi dengan parpol lain, kita dorong dulu Kader yang ada dan sesuai dengan aturan dasar partai,” katanya.

Kecuali, kata Anis, kader kita sudah tidak mampu dan menyerah baru akan pertimbangan kader lain. Jika mereka merasa tidak mampu pun harus ada pertimbangan logis. “Ketua DPW atau Ketua IPW sesuai kebijakan untuk maju Pilgub. Siap tidak siap harus siap karena ini perintah,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam Pilgub 2007 lalu PKS mengusung calon tunggal yakni pasangan Adang Daradjatun dengan Dani Anwar. Sementara partai lainnya seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat menjagokan Fauzi Bowo dan Prijanto. (kem)

Sumber: Okezone, Sabtu, 24 Desember 2011

Sani Buka Peluang Duet Dengan Foke

2011-12-24T19:05:00.002+07:00

Jakarta - Triwisaksana, salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan di usung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak menutup kemungkinan untuk berpasangan dengan siapa pun calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) 2012, termasuk Fauzi Bowo yang hingga kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi di PKS membuka semua kemungkinan untuk berkoalisi. Kita jalin komunikasi politik dengan semua pihak, dengan semua partai. Jadi kemungkinan berkoalisi dengan siapa pun sangat terbuka,” kata Triwisaksana 'Family Expo 2011, Cinta untuk Ibu Indonesia' di pelataran Kota Tua, Jakarta, Sabtu (24/12/2011).

Ia mengaku partai-partai besar juga telah melakukan komunikasi dengan PKS. "Hampir semua, Demokrat, PDIP," singkatnya. Saat ditanya apakah ada partai yang berkomunikasi intens dengan PKS. Sani mengaku belum ada.

“Sampai saat ini belum. Kemungkinan diprediksikan bulan Februari sebelum pendaftaran kandidat baru mulai akan kelihatan lebih lanjut. Nanti DPP yang akan memutuskan,” tukasnya. (Irvan Ali Fauzi)

Sumber: INILAH.COM, Metropolitan - Sabtu, 24 Desember 2011

Sani Harap Ada Solusi Gorong-gorong Sudirman

2011-12-24T19:03:00.004+07:00

Jakarta - Triwisaksana atau yang akrab disapa Bang Sani, salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan di usung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap ada solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh pembangunan gorong-gorong di Jalan Sudirman.

“Perlu ada kebijakan yang terintegrasi. Dinas Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Polda Metro Jaya, Satpol PP, dan aparat terkait agar kamacetan bisa diminimalisir,” Katanya di sela 'Family Expo 2011, Cinta untuk Ibu Indonesia' di pelataran Kota Tua, Jakarta, Sabtu (24/12/2011).

Ia menambahkan Polda Metro Jaya bisa menggunakan manajemen arus lalu lintas. Jadi mungkin tidak semua jalur komuter melewati daerah tersebut. "Ini bisa diatur antara dishub dan Polda Metro Jaya," tukasnya.

Namun dari pihak pemerintah daerah,lanjutnya, harus bisa memimnimalisir dampak kemacetan tersebut. "Memang pekerjaan gorong-gorong ini bisa susah gampang. Nggak dikerjakan akan lebih banyak banjirnya, tapi kalau dikerjakan akan menimbulkan kemacetan. Ya kita harap masyarakat bisa lebih bersabar," keluhnya. (Irvan Ali Fauzi)

Sumber: INILAH.COM, Metropolitan - Sabtu, 24 Desember 2011

PKS 'pede' Maju Pemilukada Tanpa Koalisi

2011-12-24T16:14:00.002+07:00

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) percaya diri bisa melaju sendiri tanpa koalisi dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta. Rasa percaya diri itu timbul, jika PKS bisa menggaet suara perempuan di Jakarta.

Seperti halnya yang disampaikan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq disela acara 'Family Expo 2011, Cinta untuk Ibu Indonesia' di pelataran Kota Tua, Jakarta, Sabtu (24/12/2011). “Kita musti tahu bahwa 50 persen penghuni Jakarta adalah wanita. Jadi kalau wanitanya memilih kita jadi tanpa koalisi juga kita yakin menang,” cetus Lutfi dengan yakin.

Seperti diketahui, PKS secara resmi akan mengusung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana alias Bang Sani, untuk maju dalam pencalonan gubernur. Namun PKS belum menentukan siapa wakilnya.

Saat ditanya mengenai hal itu, lagi-lagi Lutfi menjawab dengan canda. “Kita tunggu pendapat ibu-ibu. Ini kan hari ibu, jadi serahkan kepada ibu-ibu,” tandasnya dengan tawa berderai. (Irvan Ali Fauzi)

Sumber: INILAH.COM, Metropolitan - Sabtu, 24 Desember 2011

Kado dan Bunga Bang Sani untuk 150 Ibu Tangguh di Pancoran

2011-12-24T15:28:00.000+07:00

Jakarta – Triwisaksana yang akrab dipanggil Bang Sani melakukan kegiatan bagi-bagi kado untuk para Ibu Tangguh di wilayah Pancoran bertajuk “Ibu Shalihah, Keluarga Sakinah, Jakarta Berkah". Para relawan perempuan DPC PKS Pancoran mendatangi 150 Ibu Tangguh di wilayah Pancoran dengan memberikan kado dan bunga.

“Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi bagi kaum ibu, apresiasi atas jasa-jasanya dan di waktu yang istimewa ini, hari ibu. Kami ingin memberikan kado istimewa bagi mereka, kado cinta buat mereka,” ujar Ketua Bidang Perempuan DPC PKS Pancoran, Erni S.Sos yang juga ketua panitia kegiatan.

“Senang sekali dapat kado dan bunga dari Bang Sani, Abang Kita,” kata salah satu Ibu penerima kado Bang Sani. Sebanyak 13.000 kado akan diberikan untuk seluruh ibu-ibu di wilayah DKI Jakarta. Karena ibu merupakan tiang keluarga, bahkan orang yang sangat berperan dalam mendidik dan membesarkan putra putrinya dengan ikhlas.

“Dengan 60 relawan perempuan yang tersebar di DPC PKS Pancoran, kami membagi 150 kado dan bunga untuk ibu-ibu tangguh di Pancoran. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 24 Desember 2011,” ungkap Erni. (pkspancoran)

Bang Sani pikir-pikir duet bareng Foke

2011-12-24T15:27:00.000+07:00

Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan wilayah Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana atau yang akrab disapa bang Sani mengaku, siap menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2012.

Sederet nama pendamping Sani pun digodok partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu. Diantara nama calon yang santer dibicarakan untuk diduetkan dengan Sani adalah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Berdasarkan hasil survei, Foke masih lebih unggul dari Sani. Sedang kemungkinan Sani menjadi orang nomor dua dalam Pilgub DKI Jakarta mendampingi Foke, masih belum diketahui. Sani pun berpikir ulang duet bersama Foke.

Kendati begitu, komunikasi dengan sejumlah partai politik dan rencana untuk berkoaliasi pun mulai dipersiapkan PKS, partai yang sudah diajak bicara adalah PDI Perjuangan dan Demokrat.

"Itu nanti lah, diprediksi pada awal tahun atau sebulan sebelum pendaftaran calon ke KPUD baru bisa kita ambil keputusan," ujar Sani ditemui Sindonews, usai peluncuran Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (24/12/2011).

Ditambahkan Sani, PKS masih wait and see dalam menentukan siapa orang yang cocok mendampinginya. "Kita masih membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain. Kita siap menjalin komunikasi dengan segala pihak," tambahnya.

Sekretaris Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi menambahkan, PKS tidak mau terlalu gegabah menentukan Calon Gubernur (Cagub) beserta wakilnya. "Kita last minute lah, melihat gimana konstelasi politik di Jakarta ke depannya," terangnya.

Secara terbuka, Dedi mengatakan PKS masih membuka peluang untuk menggandeng partai lain dalam Pilgub DKI Jakarta. Jika dalam perkembangannya tidak ada kecocokan dan kesepakatan dalam membangun koalisi, Dedi mengaku PKS maju sendiri dalam Pilkada DKI. "Kita lihat saja nanti" tegasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku belum memikirkan rencana maju di Pilgub DKI, meski namanya sering disebut-sebut akan mencalonkan diri kembali. "Saya kerja saja, enggak mau mikirin Pemilukada," jelasnya. (san)

Sumber: Sindonews.com | Metropolitan, Sabtu, 24 Desember 2011

Pilgub DKI, PKS Mulai Komunikasi dengan Partai Besar

2011-12-24T14:54:00.002+07:00

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 tidak akan bertarung sendiri. PKS pun mulai melakukan komunikasi dengan partai partai, termasuk partai besar.

“Hampir semua, termasuk partai besar seperti Demokrat dan PDI Perjuangan,” kata Ketua MPW PKS DKI Jakarta, Triwisaksana, di sela-sela acara puncak peringatan ‘Hari Ibu PKS’ di pelataran Kota Tua, Jakarta, Sabtu (24/12/2011).

PKS, lanjutnya, juga membuka peluang untuk melakukan koalisi dengan sarana komunikasi dengan partai partai tersebut. “Kita jalin komunikasi politik dengan semua pihak, dengan semua partai. Jadi kemungkinan berkoalisi dengan siapa pun sangat terbuka,” tegasnya.

Ditanya apakah sudah ada partai yang berkomunikasi secara intens dengan PKS, pria yang kerap disapa Bang Sani ini mengaku belum ada. “Sampai saat ini belum, kemungkinan diprediksikan Februari sebelum pendaftaran kandidat baru mulai akan kelihatan lebih lanjut. Nanti DPP yang akan memutuskan,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam Pilgub 2007 lalu PKS mengusung calon tunggal yakni pasangan Adang Daradjatun dengan Dani Anwar. Sementara partai lainnya seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat menjagokan Fauzi Bowo dan Prijanto. (kem)

Sumber: Okezone, Sabtu, 24 Desember 2011

Kultwit Triwisaksana: Mutiara Cinta Untuk Ibu

2011-12-22T11:41:00.001+07:00

Selamat pagi semua. Sedang apa nih ibu2? Semoga hari ini menjadi momentum yang semakin menguatkan peran para perempuan Indonesia.

1. "Kamu harus lebih rendah hati dan lebih berbakti kepada sesama." Pesan Ibu.. #HariIbu

2. Mentari belum bersinar, tapi nasihat ibu sudah lebih dulu menyapa pada hari itu, di usia saya yang ke 40 tahun. #HariIbu

3. Itulah Ibu , walau bilangan usianya sudah senja, namun kisah-kisah penting dihidupnya tetap terekam baik dalam ingatannya. #HariIbu

4. Tak ada yg meragukan tulusnya cinta Ibu kepada keluarga. Apapun yg ia lakukan, seringkali mendahulukan orang2 yg dicintainya. #HariIbu

5. Tak hanya pikirannya, bahkan keringat dan air matanya sangat lekat dengan cinta yang mengiringi perjalanan hidup kita. #HariIbu

6. Kemuliaan cinta Ibu membuat kita makin sadar untuk membahagiakan dan berbakti kepadanya seperti yg tergambar dlm sebuah hadits.. #HariIbu

7. Seseorang datang menghadap Rasulullah SAW, seraya meminta ijin untuk ikut dalam berjihad bersama beliau. Lalu Rasul bertanya.. #HariIbu

8. "Adakah engkau masih mempunyai ibu?", orang itu menjawab "Ya masih." , lalu Rasulullah SAW bersabda.. #HariIbu

9. "Bersungguh2lah dlm berbakti kpd ibumu, krn sesungguhnya surga itu berada dibawah kedua kakinya." (HR Imam Nasa'i dan Thabrani) #HariIbu

10. Agama telah memuliakan Ibu , maka hari ini tidak berlebihanlah jika kita memberikan sesuatu yang lebih dari biasanya. #HariIbu

Selamat Hari Ibu utk seluruh perempuan Indonesia. Berikanlah cinta & perhatian terbaik kita kepada ibu & juga ibu dari anak2 kita. #HariIbu

Karena cinta yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya adalah semangat yang akan terus menyala dalam jiwa sepanjang hidupnya.. #HariIbu

Semarak Lomba Sambut Hari Ibu

2011-12-21T13:24:00.001+07:00

Jakarta - Menyambut Hari Ibu tanggal 22 Desember 2011, Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Barat menggelar acara Family Expo 2011 di Gedung Kementrian Kominfo Jl Raya Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, Minggu (18/12/2011).

Acara bertajuk “Cinta Untuk Ibu Indonesia” ini menggelar berbagai kegiatan seperti Seminar Parenting, dengan pembicara Hj Reti Riseti M.Si, konsultan keluarga dari Rumah Keluarga Indonesia (RKI), lomba Pos Wanita Keadilan perwakilan masing-masing Cabang Partai Keadilan Sejahtera dan lomba memasak ayah hebat.

“Selain itu, ada lomba menulis surat cinta untuk istri, mewarnai untuk anak-anak dan kegiatan sosial berupa pelayanan kesehatan gratis,” kata Tarwiyah, ketua panitia saat ditemui di sela acara.

Dalam kegiatan itu, lanjut Tarwiyah, pantia juga menampilkan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sub Biro Ketahanan Keluarga Bidang Perempuan DPD PKS Jakarta Barat berupa program Tarbiyah Anak Kader di SMPIT AL Mubarok Kembangan Jakarta Barat. “Mereka menampilkan Seni bela diri Taekwondo, Story Telling dengan dua bahasa, Inggris dan Arab, serta Nasyid,” ujarnya menambahkan.

Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana ini dihadiri oleh ratusan pasangan keluarga kader PKS Jakarta Barat serta ibu-ibu dari Majlis Taklim dan masyarakat. Dan dimeriahkan oleh penampilan Grup Qosidah Mar’atus Sholihah pimpinan Ibu Tati dari Kecamatan Grogol Petamburan.

Bang Sani sapaan akrab Triwisaksana mengatakan, bahwa Partai Keadilan Sejahtera mencanangkan bulan Desember 2011 ini merupakan bulan bagi perempuan dan ibu yang memiliki peran sangat kuat dalam pembinaan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. “Dan untuk mengenang jasa ibu, PKS tidak akan ragu memberikan apresiasi untuk kaum ibu,” kata Sani saat menyampaikan sambutan.

Dalam kesempatan itu, Bang Sani memberikan kado secara simbolik sebagai bentuk apresiasinya kepada para ibu yang diwakili oleh Ibu Sofiyati dari Kelurahan Kedoya Utara dan Ibu Pipit dari Kedoya Selatan.

Hingga dipenghujung acara lomba, panitia mengumumkan peserta pemenang lomba. Tampil sebagai juara pertama lomba Pos Wanita Keadilan dari DPC PKS Kebon Jeruk dan sebagai pemenang lomba Memasak Ayah Hebat, Hidayat dari DPC Kali Deres. “Dan yang menjadi pemenang lomba menulis surat cinta untuk istri yaitu bapak Mugi dari DPC Kali Deres,” kata Nurlela, juri lomba saat mengumumkan pemenang tiap-tiap lomba.

Turut hadir Ir H Arkeno Nurdin, Ketua DPD PKS Jakarta Barat, Itce Hernawati Ketua Bidang Perempuan DPW PKS DKI Jakarta serta H Rois Hadayana Syauqi SH dan Drs H Nasrullah anggota DPRD DKI Jakarta. (mjundi)

Feeder Sepi Akibat Trayek tak Sinkron

2011-12-21T12:59:00.000+07:00

KEBON SIRIH - Kendati telah memasuki bulan ketiga, bus pengumpan (feeder) Transjakarta ternyata tak kunjung ramai peminat. Di mata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, bus pengumpan itu tak juga laku disambangi penumpang lantaran perencanaan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang tidak matang. Angkutan tersebut sepi karena perencanaan awalnya lemah, ujar Triwisaksana saat dihubungi, Senin (19/12).

Menurutnya, salah satu faktor penyebab bus feeder sepi karena antara trayek feeder dengan trayek bus Transjakarta reguler kurang sinkron. Kalau trayek yang sudah ada ini merupakan rute yang diminati masyarakat, tidak mungkin sepi. Untuk itu, perlu perencanaan ulang yang lebih matang, kata pria yang ju ga akrab disapa Sani tersebut.

Sani mengaku, jika feeder Transjakarta untuk rute Balai Kota-Tanah Abang dan rute SCBD-Senayan memang sepi penumpang. Namun, kalau yang di barat (rute Sentra Primer Barat-Daan Mogot, Jakarta Barat) lumayan banyak peminat, kok, kata Sani menambahkan.

Ia berpendapat, operator feeder dan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta perlu membuat trayek angkutan reguler secara komprehensif lebih dulu, baru menentukan trayek feeder bus Transjakarta.

Sebelumnya, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan, 15 armada feeder bus Transjakarta yang ada di tiga rute tersebut dapat mengangkut 4.000 penumpang setiap harinya.

Untuk dapat memenuhi target tersebut, Kepala BLU Transjakarta M Akbar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat berencana untuk melakukan sosialisasi lagi. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Akbar, di antaranya memasang banner, pamflet, dan brosur agar orang menjadi banyak tahu keberadaan feeder bus Transjakarta. Dalam waktu dekat, kita usahakan sosialisasi kembali. Akhir bulan De sember ini, kita targetkan sudah mulai sosialisasi, ujar Akbar.

Meski masih sepi peminat, Sani memperkirakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak akan mengalami kerugian. Ini lantaran, kata Sani, pihak yang menanggung biaya operasional bus pengumpan itu bukan Pemprov DKI, melainkan operator dari sektor swasta.

Kendati Pemprov DKI mengaku tak merugi akibat sepinya penumpang feeder bus Transjakarta ini, Sani tetap menilai operasional dan manajemen angkutan pengumpan tersebut perlu dievaluasi. Jika tak dievaluasi akan percuma. Operator hanya akan rugi, kata Sani. (c04 ed: endah hapsari)

Sumber: Koran REPUBLIKA, Rabu, 21 Desember 2011

Selamat Datang Perda Penyadang Disabilitas

2011-12-21T12:57:00.001+07:00

Hingga saat ini, kaum difabel atau sering disebut disabilitas, di Indonesia belum memperoleh hak-haknya secara layak dan penuh dari pemerintah sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Padahal jumlah penyandang disabilitas di negara ini cukup tinggi. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 3,11 persen dari total penduduk, atau sekitar 6,7 juta jiwa.

Angka ini sama dengan 70 persen dari total penduduk DKI yang berjumlah 9,7 juta jiwa. PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) menyebutkan 20 persen dari jumlah itu berada di kota-kota besar seperti Jakarta.

Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi kalau harus diabaikan. Apalagi jika melihat kondisi alam Indonesia yang sangat rawan bencana, potensi meningkatnya jumlah orang yang mengalami kecacatan sangat besar. Karena kecacatan tidak saja terjadi secara alamiah sejak lahir, tapi juga bisa terjadi karena faktor bencana.

Karena itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, menyambut baik langkah yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap kaum disabilitas melalui diterbitkannya Perda No 10 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas.

Ditemui di sela-sela sebuah acara di Jakarta, Sani memandang, dengan penerbitan perda ini, Pemprov DKI Jakarta telah proaktif mendukung kebijakan pemerintah RI yang baru saja meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas pada 18 Oktober 2011 lalu. Ratifikasi ini menguatkan secara hukum bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh hakhaknya secara penuh dan layak.

“Apalagi DKI Jakarta adalah provinsi yang pertama kali menerbitkan perda tentang penyandang disabilitas, menyusul telah diratifikasinya konvensi internasional. Mudah-mudahan daerah lain mengikuti,” ujar pria yang akrab dipanggil Bang Sani, Ahad (18/12/2011).

Sani menjelaskan, disusunnya perda ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam memberikan perlindungan, serta meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Ruang lingkup perda tersebut, lanjut dia, meliputi kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan, dan perlindungan khusus. “Yang paling penting diketahui bersama bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab kita semua, yakni pemda, badan hukum atau badan usaha, masyarakat, keluarga dan orang tua yang masing-masingnya diatur dalam Perda ini,” tegasnya.

Karena itu, tidak ada alasan bagi setiap pihak untuk memandang sebelah mata kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat. Karena kehadiran mereka dikuatkan oleh hukum.

Pada dasarnya, setiap warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, ketenagakerjaan, usaha, pelayanan umum, politik, bantuan hukum, dan informasi. Misalnya, Sani mencontohkan, di bidang pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Di bidang kesehatan, penyandang disabilitas juga harus mendapatkan jaminan ketersediaan fasilitas, pelayanan dan program jaminan yang sama.

“Begitupun dalam bidang-bidang lain. Di bidang olahraga dan seni budaya, pemda harus membina dan mengembangkan sesuai minat, yang jenis dan kemampuannya disesuaikan. Dan di bidang ketenagakerjaan, pem da berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja, dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat,” kata Sani.

Selain itu, Sani juga mengatakan, pemda dan badan usaha wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya satu penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk setiap satu orang pekerja.

“Perda ini melengkapi UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa setiap lembaga usaha baik pemerintah ataupun swasta wajib mengalokasikan 1 persen bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja. Kita berharap ke depan tidak lagi mendengar penyandang disabilitas yang terdiskriminasi hak-haknya. Selamat datang Perda Penyandang Disabilitas,” pungkas Sani.

Sumber: Koran REPUBLIKA, Selasa, 20 Desember 2011

Jelang Pilkada DKI, PKS Garap Kaum Ibu

2011-12-20T15:00:00.000+07:00

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta berusaha memaksimalkan program terkait dengan nasib kaum ibu di Jakarta. Menjelang Pilkada 2012, kaum ibu merupakan segmen yang cukup potensial dalam proses mendulang suara.

Berbagai kegiatan yang didedikasikan untuk kaum ibu, seperti pengokohan Pos Wanita Keadilan. Terdapat pula kegiatan pencanangan Rumah Keluarga Indonesia, Family Expo dan Kado untuk Ibu.

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, posisi kaum ibu bagi PKS sangat sentral. "Dari seorang ibu, hadir keluarga yang menentukan baik tidaknya sebuah masyarakat," ujar dia.

Bahkan dirinya mengaku banyak menyerap aspirasi kaum ibu dalam kunjungan-kunjungannya ke pelosok Jakarta. Hal itu juga dianggap sangat prioritas dalam menyusun pembangunan di Jakarta.

"Umumnya para ibu di Jakarta menginginkan kualitas hidup yang lebih baik, bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk keluarga dan terutama anak-anaknya," tutur Triwisaksana. (rul)

Sumber: jpnn.com, Selasa, 20 Desember 2011

PKS Siap Rebut Kursi DKI I

2011-12-20T14:56:00.000+07:00

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata diam-diam telah mempersiapkan berbagai strategi untuk berlaga dalam ajang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pemilugub) yang akan digelar Juli 2012 mendatang.

Meski terlihat 'anteng' dan persiapannya tak begitu kentara dibanding partai lainnya yang sudah gencar menyiapkan dukungan, PKS tetap menyatakan siap untuk menggeser kedudukan posisi incumbent, Fauzi Bowo.

“Kita sudah siap lahir batin untuk memenangkan Pemilugub 2012 ini,” ujar calon Gubernur dari Fraksi PKS, Triwisaksana, Senin (19/12). Meski mengaku sudah menyiapkan berbagai strategi, pria yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dan akrab disapa Bang Sani ini mengelak, ketika ditanya mengenai proses seleksi dalam badan fraksinya.

“Kalau soal itu tanya langsung ke Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)-nya,” kata Sani menambahkan. Ia mengatakan, meski partainya dapat maju sendiri tanpa melakukan koalisi dengan partai lainnya, namun PKS sepertinya memilih jalan untuk 'bergabung' dengan partai lain.

Kendati demikian, rencana untuk mendeklarasikan pasangan koalisi dituturkan Sani baru akan dilakukan akhir tahun ini, atau awal tahun depan. “Waktu masih cukup, lah. Pasangan sedang dijajaki. PKS saat ini juga sedang melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak, dan kita optimis menang,” ujar Sani.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID, Senin, 19 Desember 2011

Kekerasan Pada Perempuan Sama Saja tak Hormati Ibu dan Saudarinya

2011-12-20T14:50:00.000+07:00

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta, Triwisaksana, mengecam aksi kejahatan yang menimpa kaum perempuan akhir-akhir ini. Apalagi terjadi di bulan Desember yang memiliki hari ibu.

Ia meminta aparat menghukum berat para pelaku kekerasan pada perempuan itu. "Sangat memprihatinkan, dan saya berharap pelaku kekerasan terhadap perempuan dihukum berat, karena ia berarti sama saja tidak menghormati ibu dan saudara perempuannya sendiri," tegas Sani, Selasa.

Ia meminta aparat bisa menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi kaum perempuan di DKI Jakarta dalam kondisi dan waktu apapun.

Seperti diberitakan aksi kekerasan seperti perkosaan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan di DKI Jakarta mencuat lagi dalam beberapa bulan terakhir. Rerata korbannya adalah penumpang angkutan kota dan pelaku adalah sopir angkutan tersebut.

Bang Sani jelaskan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara khusus menjadikan Desember sebagai bulan ibu. Posisi ibu bagi PKS sangat sentral. "Dari seorang ibu, hadir keluarga yang menentukan baik tidaknya sebuah masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Bang Sani ini.

Ia mengaku banyak menyerap aspirasi kaum ibu dalam kunjungan-kunjungannya ke pelosok Jakarta. "Umumnya para ibu di Jakarta menginginkan kualitas hidup yang lebih baik, bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk keluarga dan terutama anak-anaknya," ujar Bang Sani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini.

Aspirasi kaum ibu, menurut Sani sangat berharga dalam upaya dewan untuk menyusun prioritas pembangunan di Jakarta. Sani menyontohkan, untuk anggaran pendidikan APBD tahun 2012 akan, pemprov dan dewan sepakat menggelontorkan lebih dari 7 triliun rupiah untuk bidang pendidikan.

"Kami masih terus memperjuangkan pendidikan gratis 12 tahun, namun untuk saat ini kami baru bisa menyediakan beasiswa bagi siswa tidak mampu untuk gratis di tingkat SMU/SMK, sementara SD, SMP dan sederajat telah bisa digratiskan," ujar Bang Sani di hadapan undangan yang kebanyakan adalah kaum ibu.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID, Selasa, 20 Desember 2011